Makassar (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, proyek pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) sesuai dengan tata ruang Kota Makassar.
"Proyek ini bukan hanya sebuah ambisi tapi lebih kepada upaya pelestarian lingkungan untuk menyelamatkan Pantai Losari dari sedimentasi," ujarnya pada Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulsel 2009 di Makassar, Jumat.
Menurutnya, memang ada beberapa masalah yang timbul dalam proses pembangunan proyek tersebut. Namun, tidak benar jika dikatakan ada tumpang tindih kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota atas proyek tersebut.
"Tidak ada tumpang tindih sama sekali, semua sudah dibicarakan dengan baik. Jika timbul asumsi berbeda pada prosesnya belakangan ini itu adalah hal yang wajar dari sebuah kedinamisan," katanya.
Menurutnya, pembangunan proyek tersebut adalah upaya membangun peradaban untuk semua termasuk jajaran Kota Makassar.
"Orang dulu meninggalkan kita Losari, sekarang kita buat pantai tersebut lebih panjang dan lebih baik sebagai tonggak peradaban baru," jelasnya.
Proyek yang rencananya akan dibangun menggunakan dana dekonsentrasi tersebut juga dimaksudkan agar dana dekonsentrasi yang mengalir ke kabupaten dan kota lebih terkontrol.
"Yang paling penting dan harus kita jaga bersama adalah upaya orang-orang yang ingin menguasai lahan pembangunan untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang berduit," katanya.
Walikota dan gubernur, katanya, tetap bersatu dan saling bersinergi untuk mewujudkan pembangunan proyek yang didalamnya akan dibangun stadion olah raga dengan kapasitas 50 ribu orang penonton, wisma negara, kantor DPD RI dan lainnya.
"Kalau ada kekurangan, itu yang kita harus perbaiki dan tanggung jawab pemerintah untuk penyempurnaan," ujarnya yang berencana menyampaikan tanggapan lebih rinci paripurna berikutnya. (T.KR-RY/B012)
"Proyek ini bukan hanya sebuah ambisi tapi lebih kepada upaya pelestarian lingkungan untuk menyelamatkan Pantai Losari dari sedimentasi," ujarnya pada Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulsel 2009 di Makassar, Jumat.
Menurutnya, memang ada beberapa masalah yang timbul dalam proses pembangunan proyek tersebut. Namun, tidak benar jika dikatakan ada tumpang tindih kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota atas proyek tersebut.
"Tidak ada tumpang tindih sama sekali, semua sudah dibicarakan dengan baik. Jika timbul asumsi berbeda pada prosesnya belakangan ini itu adalah hal yang wajar dari sebuah kedinamisan," katanya.
Menurutnya, pembangunan proyek tersebut adalah upaya membangun peradaban untuk semua termasuk jajaran Kota Makassar.
"Orang dulu meninggalkan kita Losari, sekarang kita buat pantai tersebut lebih panjang dan lebih baik sebagai tonggak peradaban baru," jelasnya.
Proyek yang rencananya akan dibangun menggunakan dana dekonsentrasi tersebut juga dimaksudkan agar dana dekonsentrasi yang mengalir ke kabupaten dan kota lebih terkontrol.
"Yang paling penting dan harus kita jaga bersama adalah upaya orang-orang yang ingin menguasai lahan pembangunan untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang berduit," katanya.
Walikota dan gubernur, katanya, tetap bersatu dan saling bersinergi untuk mewujudkan pembangunan proyek yang didalamnya akan dibangun stadion olah raga dengan kapasitas 50 ribu orang penonton, wisma negara, kantor DPD RI dan lainnya.
"Kalau ada kekurangan, itu yang kita harus perbaiki dan tanggung jawab pemerintah untuk penyempurnaan," ujarnya yang berencana menyampaikan tanggapan lebih rinci paripurna berikutnya. (T.KR-RY/B012)