Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta perusahaan mengalokasikan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.
Melalui keterangan resminya di Makassar, Jumat, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengemukakan pihaknya
telah bersurat ke perusahaan BUMN, BUMD, korporasi dan perusahaan lainnya terkait pogram CSR untuk penanganan COVID-19.
Surat tersebut telah ditandatangani Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
"Melalui program CSR itu, diharapkan bisa ikut membantu dalam Jaring Pengaman Sosial," ujarnya saat melakukan video konferensi bersama Gugus Tugas COVID-19, para Asisten, OPD dan pimpinan Bank Sulselbar.
Menurut dia, hal itu sangat penting di tengah pandemi COVID-19 dengan kebijakan perlambatan yang sangat mempengaruhi perekonomian, utamanya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Ia menyebut kebijakan pelambatan ini akan berimbas pada kegiatan individu, kelompok-kelompok, utamanya pada sektor usaha mereka.
Hal Itu terkait penutupan kegiatan yang sifatnya massif dan mulai tidak melakukan kegiatan ekonomi, yang juga dipastikan berdampak pada pekerjanya.
Sesuai analisis ekonomi, kata Andi Sudirman, 40 persen penduduk terdampak pada kebijakan pelambatan ini. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel mengajak seluruh kalangan, khususnya perusahaan menggunakan program CSR untuk membantu masyarakat.
"Ini sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Gubernur dan sesuai arahan Bapak Presiden untuk menjamin jaring pengaman sosial selama masa penanganan COVID-19 ini," ujar Andi Sudirman.
Sementara itu, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka mengatakan langkah Pemprov Sulsel ini sangat tepat untuk antisipasi. Ia berharap, secepatnya virus ini bisa diatasi.
"Semoga masyarakat tidak panik, dan masyarakat sadar untuk mengikuti arahan pemerintah melakukan pembatasan jarak sosial," ujar Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel itu.
Wakapolda Sulsel, Brigjen Halim Pagarra turut mendukung langkah Pemprov Sulsel. Penyaluran bantuan ini, kata dia, harus berpedoman pada jarak sosial.
Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 ini menyarankan, pemprov terlebih dahulu membuat data base terkait masyarakat yang terkena dampak wabah ini, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Melalui keterangan resminya di Makassar, Jumat, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengemukakan pihaknya
telah bersurat ke perusahaan BUMN, BUMD, korporasi dan perusahaan lainnya terkait pogram CSR untuk penanganan COVID-19.
Surat tersebut telah ditandatangani Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
"Melalui program CSR itu, diharapkan bisa ikut membantu dalam Jaring Pengaman Sosial," ujarnya saat melakukan video konferensi bersama Gugus Tugas COVID-19, para Asisten, OPD dan pimpinan Bank Sulselbar.
Menurut dia, hal itu sangat penting di tengah pandemi COVID-19 dengan kebijakan perlambatan yang sangat mempengaruhi perekonomian, utamanya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Ia menyebut kebijakan pelambatan ini akan berimbas pada kegiatan individu, kelompok-kelompok, utamanya pada sektor usaha mereka.
Hal Itu terkait penutupan kegiatan yang sifatnya massif dan mulai tidak melakukan kegiatan ekonomi, yang juga dipastikan berdampak pada pekerjanya.
Sesuai analisis ekonomi, kata Andi Sudirman, 40 persen penduduk terdampak pada kebijakan pelambatan ini. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel mengajak seluruh kalangan, khususnya perusahaan menggunakan program CSR untuk membantu masyarakat.
"Ini sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Gubernur dan sesuai arahan Bapak Presiden untuk menjamin jaring pengaman sosial selama masa penanganan COVID-19 ini," ujar Andi Sudirman.
Sementara itu, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka mengatakan langkah Pemprov Sulsel ini sangat tepat untuk antisipasi. Ia berharap, secepatnya virus ini bisa diatasi.
"Semoga masyarakat tidak panik, dan masyarakat sadar untuk mengikuti arahan pemerintah melakukan pembatasan jarak sosial," ujar Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel itu.
Wakapolda Sulsel, Brigjen Halim Pagarra turut mendukung langkah Pemprov Sulsel. Penyaluran bantuan ini, kata dia, harus berpedoman pada jarak sosial.
Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 ini menyarankan, pemprov terlebih dahulu membuat data base terkait masyarakat yang terkena dampak wabah ini, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.