Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah menegaskan larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) guna mengantisipasi penyebaran virus corona baru atau COVID-19.
"Bahwa sesuai keputusan Menpan-RB, dilarang ASN mudik, kita tidak akan beri tolerir untuk larangan ini. Karena memang yang perlu kita antisipasi ialah para pemudik," katanya di Makassar, Selasa.
Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai melakukan penjagaan ketat di pintu-pintu masuk, seperti pelabuhan daerah dan bandara sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus asal Wuhan, China tersebut.
Hal itu, kata dia, untuk mengurangi penyebaran virus corona baru dari transmisi luar Sulsel. Sementara bagi mereka yang masuk ke Sulsel, harus siap untuk mengikuti karantina selama 14 hari sebelum berkumpul bersama keluarga masing-masing.
"Pendatang ini siap-siap diisolasi 14 hari. Kita tidak bisa melepas mereka karena ini bisa jadi wabah baru," ujarnya.
"Tracking atau pelacakan kita lakukan secara cepat dan tepat. Sementara wilayah yang zero kasus, kita perketat penjagaan," sambung Nurdin.
Sulawesi Selatan telah menjadi salah satu provinsi dengan darurat COVID-19 di luar pulau Jawa dan episentrum penyebaran sudah jelas ada di Makassar.
Berdasarkan clusternya yaitu cluster peserta umrah 80 persen dan 20 persen dari carrier keluarga. "Kasus juga semakin meningkat di Gowa dan Maros selaku kabupaten penyangga," katanya.
Imbauan larangan mudik juga telah disampaikan Nurdin Abdullah kepada mahasiswa. Sebab, pandemi virus corona dibawa oleh manusia. Oleh karena itu, pergerakan manusia dalam jumlah besar seperti mudik, berpotensi menambah penyebaran virus ini.
Penegasan mudik itu disampaikan Nurdin lantaran mengingat musim mudik Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sudah sangat dekat serta menjadi tradisi umat Muslim khususnya di Sulsel setiap tahun.
Saat ini, kata Nurdin Abdullah, pemerintah daerah sedang berupaya untuk mensterilkan daerahnya. "Tinggal di Makassar saja, sudah sangat membantu memutus mata rantai virus ini," katanya.
"Bahwa sesuai keputusan Menpan-RB, dilarang ASN mudik, kita tidak akan beri tolerir untuk larangan ini. Karena memang yang perlu kita antisipasi ialah para pemudik," katanya di Makassar, Selasa.
Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai melakukan penjagaan ketat di pintu-pintu masuk, seperti pelabuhan daerah dan bandara sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus asal Wuhan, China tersebut.
Hal itu, kata dia, untuk mengurangi penyebaran virus corona baru dari transmisi luar Sulsel. Sementara bagi mereka yang masuk ke Sulsel, harus siap untuk mengikuti karantina selama 14 hari sebelum berkumpul bersama keluarga masing-masing.
"Pendatang ini siap-siap diisolasi 14 hari. Kita tidak bisa melepas mereka karena ini bisa jadi wabah baru," ujarnya.
"Tracking atau pelacakan kita lakukan secara cepat dan tepat. Sementara wilayah yang zero kasus, kita perketat penjagaan," sambung Nurdin.
Sulawesi Selatan telah menjadi salah satu provinsi dengan darurat COVID-19 di luar pulau Jawa dan episentrum penyebaran sudah jelas ada di Makassar.
Berdasarkan clusternya yaitu cluster peserta umrah 80 persen dan 20 persen dari carrier keluarga. "Kasus juga semakin meningkat di Gowa dan Maros selaku kabupaten penyangga," katanya.
Imbauan larangan mudik juga telah disampaikan Nurdin Abdullah kepada mahasiswa. Sebab, pandemi virus corona dibawa oleh manusia. Oleh karena itu, pergerakan manusia dalam jumlah besar seperti mudik, berpotensi menambah penyebaran virus ini.
Penegasan mudik itu disampaikan Nurdin lantaran mengingat musim mudik Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sudah sangat dekat serta menjadi tradisi umat Muslim khususnya di Sulsel setiap tahun.
Saat ini, kata Nurdin Abdullah, pemerintah daerah sedang berupaya untuk mensterilkan daerahnya. "Tinggal di Makassar saja, sudah sangat membantu memutus mata rantai virus ini," katanya.