Mamuju (ANTARA) - Kantor Inspektorat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat siap mengawal pengalihan dana desa untuk penanganan COVID-19 di daerah itu.
Inspektur Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani, Kamis mengatakan akan senantiasa melakukan pendampingan dan peninjauan atas semua anggaran kegiatan yang direalokasi.
Meski pengalihan kegiatan dan realokasi anggaran dibenarkan dengan berbagai instrumen peraturan dari pemerintah untuk menyikapi kondisi di luar keadaan normal seperti sekarang ini, namun prosedur penggunaan uang negara tetap harus diperhatikan.
Realokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 lanjut Muhammad Yani, harus jelas dan fokus terhadap percepatan penanganan COVID-19 dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan penanganan pandemi global tersebut.
Hal lain yang perlu dicermati kata dia, adalah tumpang-tindih anggaran.
"Misalkan, sudah dianggarkan dari Dinas Kesehatan tidak perlu lagi dianggarkan di desa," ujar Muhammad Yani.
Ia menyampaikan, salah satu kekeliruan yang kadang tidak disengaja adalah salah penempatan nomenklatur belanja, yang terkadang harusnya masuk dalam pos belanja barang dan jasa, justru dimasukkan ke pos belanja modal.
"Demikian sebaliknya, semua harus diperhatikan agar penanganan COVID-19 dapat tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat," kata Muhammad Yani.
Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Mamuju maksimalkan pengalihan kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp26 miliar.
Saat ini, tercatat Rp17,6 miliar dana APBD Desa telah berproses untuk dialihkan pada penanganan COVID-19
Angka tersebut adalah akumulasi nilai Rp200 juta per desa dari 88 jumlah desa se-Kabupaten Mamuju yang akan direalokasi untuk membiayai penanganan COVID-19 di tiap desa.
Selain itu ada juga kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp6,4 miliar yang di relokasi dari total dana BOK Rp10,2 miliar yang telah diprogramkan tahun ini.
Kemudian, dana tak terduga dari APBD Kabupaten Mamuju sebesar Rp2 miliar, juga telah disiapkan untuk penanganan COVID-19.
Inspektur Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani, Kamis mengatakan akan senantiasa melakukan pendampingan dan peninjauan atas semua anggaran kegiatan yang direalokasi.
Meski pengalihan kegiatan dan realokasi anggaran dibenarkan dengan berbagai instrumen peraturan dari pemerintah untuk menyikapi kondisi di luar keadaan normal seperti sekarang ini, namun prosedur penggunaan uang negara tetap harus diperhatikan.
Realokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 lanjut Muhammad Yani, harus jelas dan fokus terhadap percepatan penanganan COVID-19 dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan penanganan pandemi global tersebut.
Hal lain yang perlu dicermati kata dia, adalah tumpang-tindih anggaran.
"Misalkan, sudah dianggarkan dari Dinas Kesehatan tidak perlu lagi dianggarkan di desa," ujar Muhammad Yani.
Ia menyampaikan, salah satu kekeliruan yang kadang tidak disengaja adalah salah penempatan nomenklatur belanja, yang terkadang harusnya masuk dalam pos belanja barang dan jasa, justru dimasukkan ke pos belanja modal.
"Demikian sebaliknya, semua harus diperhatikan agar penanganan COVID-19 dapat tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat," kata Muhammad Yani.
Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Mamuju maksimalkan pengalihan kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp26 miliar.
Saat ini, tercatat Rp17,6 miliar dana APBD Desa telah berproses untuk dialihkan pada penanganan COVID-19
Angka tersebut adalah akumulasi nilai Rp200 juta per desa dari 88 jumlah desa se-Kabupaten Mamuju yang akan direalokasi untuk membiayai penanganan COVID-19 di tiap desa.
Selain itu ada juga kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp6,4 miliar yang di relokasi dari total dana BOK Rp10,2 miliar yang telah diprogramkan tahun ini.
Kemudian, dana tak terduga dari APBD Kabupaten Mamuju sebesar Rp2 miliar, juga telah disiapkan untuk penanganan COVID-19.