Mamuju (ANTARA) - Legislator di DPRD Majene, Sulawesi Barat, meminta Dinas Sosial setempat membuka pengaduan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah pusat kepada masyarakat guna menghadapi dampak pendemi COVID-19.
"Diharapkan Dinsos Majene segera membuka layanan pengaduan masyarakat melalui media sosial terkait penyaluran bantuan BLT maupun PKH dan BPNT," kata Anggota DPRD Majene, Napirman, di Mamuju, Jumat.
Ia mengharapkan layanan tersebut menjadi salah satu bahan informasi dan membantu Dinsos dalam menertibkan data penerima bantuan tersebut.
Menurut dia, masih terdapat warga yang belum menerima BLT karena terkendala adanya masyarakat belum memiliki kartu keluarga (KK) akibat tidak mendapat pelayan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene.
"Warga kita masih banyak yang berkeluarga tapi tidak tercatat dan belum punya buku nikah maka Disdukcapil diminta tidak menpersulit masyarakat melakukan pengurusan KK di tengah pandemi corona jni," katanya.
Apabila buku nikah belum dimiliki warga, katanya, Pemkab Majene diminta memberikan kebijakan agar surat keterangan menikah dari desa dan kelurahan dapat digunakan.
"Intinya mempermudah warga dalam pelayanan pembuatan KK, sebagai salah satu dasar hukum dalam pendataan penerima BLT," katanya.
Ia menyampaikan masalah terkait dengan penyaluran BLT di Majene yang tidak tepat sasaran segera diselesaikan secara khusus oleh pihak kelurahan bersama Dinsos Majene sebelum berkepanjangan di masyarakat.
Ia berharap, semua permasalahan penyaluran BLT bisa teratasi sebelum penyaluran BLT tahap kedua dan ketiga dilaksanakan di daerah itu.a
"Diharapkan Dinsos Majene segera membuka layanan pengaduan masyarakat melalui media sosial terkait penyaluran bantuan BLT maupun PKH dan BPNT," kata Anggota DPRD Majene, Napirman, di Mamuju, Jumat.
Ia mengharapkan layanan tersebut menjadi salah satu bahan informasi dan membantu Dinsos dalam menertibkan data penerima bantuan tersebut.
Menurut dia, masih terdapat warga yang belum menerima BLT karena terkendala adanya masyarakat belum memiliki kartu keluarga (KK) akibat tidak mendapat pelayan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene.
"Warga kita masih banyak yang berkeluarga tapi tidak tercatat dan belum punya buku nikah maka Disdukcapil diminta tidak menpersulit masyarakat melakukan pengurusan KK di tengah pandemi corona jni," katanya.
Apabila buku nikah belum dimiliki warga, katanya, Pemkab Majene diminta memberikan kebijakan agar surat keterangan menikah dari desa dan kelurahan dapat digunakan.
"Intinya mempermudah warga dalam pelayanan pembuatan KK, sebagai salah satu dasar hukum dalam pendataan penerima BLT," katanya.
Ia menyampaikan masalah terkait dengan penyaluran BLT di Majene yang tidak tepat sasaran segera diselesaikan secara khusus oleh pihak kelurahan bersama Dinsos Majene sebelum berkepanjangan di masyarakat.
Ia berharap, semua permasalahan penyaluran BLT bisa teratasi sebelum penyaluran BLT tahap kedua dan ketiga dilaksanakan di daerah itu.a