Makassar (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Menjaga Kedaulatan Pangan di Masa Pandemi" dengan menghadirkan Menteri Pertanian Dr Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH, Sabtu.
Webinar melalui aplikasi Zoom meeting, dan live streaming kanal YouTube itu juga menghadirkan Wakil Ketua KPK RI (Dr Nurul Ghufron, SH., MH) dan Sekjen Mahkamah Konstitusi RI Prof Dr M Guntur Hamzah, SH MH.
Syahrul Yasin Limpo sebagai keynote speaker menyampaikan kesiapan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian RI, baik dari sisi lahan dan stok pangan Indonesia selama masa pandemi COVID-19.
Dalam materinya Syahrul menjelaskan Kementerian Pertanian telah mempersiapkan beberapa strategi khusus yang terbagi ke dalam beberapa tahap diantaranya agenda emergensi, agenda yang bersifat jangka menengah dan strategi jangka panjang untuk menangani masalah pangan selama pandemi COVID-19.
"Kondisi saat ini mampu merubah seluruh tatanan kehidupan yang mampu melampaui ekspektasi kita selama ini," kata Syahrul dalam rilis di Makassar.
"Dunia berubah dan ini merupakan tantangan yang harus dijawab. Kementerian Pertanian akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menjawab tantangan tersebut," lanjut Syahrul.
Dalam menyikapi permasalahan pangan Indonesia selama masa pandemi, Kementerian Pertanian RI mengupayakan untuk mendorong dan mempercepat program bantuan sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian, bibit maupun pupuk.
Selain itu, mengupayakan adanya akselerasi produksi pertanian khususnya kegiatan padat karya serta mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok.
"Perkiraan ketersediaan 11 bahan pangan pokok sampai dengan bulan juni 2020 tercukupi, walaupun beberapa komoditas masih impor seperti bawang putih, gula dan daging sapi," ujarnya.
"Khusus untuk ketersediaan beras, sampai dengan juni diperkirakan masih tersedia 6.841.525 ton, hal ini ditopang oleh panen raya padi pada bulan Mei 2020 yang masih berlangsung," sambung Syahrul.
Pasca Pandemi COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI juga berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan pangan masyarakat Indonesia. Di perkiraan sampai dengan Februari 2021, stok 11 bahan pangan Indonesia masih aman, khusus untuk beras sampai dengan Februari 2021 diperkirakan surplus mencapai 286.387 ton.
Guna mengamankan ketersediaan pangan Pasca Pandemi, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk program percepatan tanam padi 5.6 juta hektar pada musim tanam II (MT II) dengan simulasi target produksi beras optimis sebesar 15.0 juta ton dan target pesimis 13.2 juta ton.
Selain melakukan gerakan percepatan tanam, Kementerian Pertanian juga mengusulkan program Optimalisasi lahan rawa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Melalui percepatan tanam dan optimalisasi lahan rawa, perkiraan produksi beras sampai dengan Februari 2021 aman.
Dekan FH Unhas Prof Dr Farida Patittingi, SH M Hum dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk bergabung dalam webinar.
Kegiatan ini akan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat luas terkait kondisi dan kesiapan pemerintah dalam upaya menjaga pemenuhan kebutuhan pangan selama masa pandemi.
“Indonesia menjadi salah satu negara terdampak COVID-19 yang tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan. Tetapi hampir seluruh sektor, perekonomian, pendidikan dan pangan. Situasi sekarang menyadarkan kita untuk berpikir aktif,” jelas Prof Farida.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA juga memberi apresiasi atas kegiatan yang diinisiasi oleh FH Unhas. Topik yang diangkat dan nara sumber yang dihadirkan merupakan isu yang saat ini perlu menjadi perhatian bersama.
“Sektor pangan menjadi bagian yang sangat penting di tengah wabah COVID-19. Saat ini korupsi dan kartel banyak terjadi di sektor pangan dan tentu hal ini perlu ditangani serius. Akuntabilitas yang kuat dan perspektif hukum sangat dibutuhkan guna melindungi hasil produksi pangan para petani dan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga selama pandemi,” katanya.
Webinar melalui aplikasi Zoom meeting, dan live streaming kanal YouTube itu juga menghadirkan Wakil Ketua KPK RI (Dr Nurul Ghufron, SH., MH) dan Sekjen Mahkamah Konstitusi RI Prof Dr M Guntur Hamzah, SH MH.
Syahrul Yasin Limpo sebagai keynote speaker menyampaikan kesiapan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian RI, baik dari sisi lahan dan stok pangan Indonesia selama masa pandemi COVID-19.
Dalam materinya Syahrul menjelaskan Kementerian Pertanian telah mempersiapkan beberapa strategi khusus yang terbagi ke dalam beberapa tahap diantaranya agenda emergensi, agenda yang bersifat jangka menengah dan strategi jangka panjang untuk menangani masalah pangan selama pandemi COVID-19.
"Kondisi saat ini mampu merubah seluruh tatanan kehidupan yang mampu melampaui ekspektasi kita selama ini," kata Syahrul dalam rilis di Makassar.
"Dunia berubah dan ini merupakan tantangan yang harus dijawab. Kementerian Pertanian akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menjawab tantangan tersebut," lanjut Syahrul.
Dalam menyikapi permasalahan pangan Indonesia selama masa pandemi, Kementerian Pertanian RI mengupayakan untuk mendorong dan mempercepat program bantuan sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian, bibit maupun pupuk.
Selain itu, mengupayakan adanya akselerasi produksi pertanian khususnya kegiatan padat karya serta mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok.
"Perkiraan ketersediaan 11 bahan pangan pokok sampai dengan bulan juni 2020 tercukupi, walaupun beberapa komoditas masih impor seperti bawang putih, gula dan daging sapi," ujarnya.
"Khusus untuk ketersediaan beras, sampai dengan juni diperkirakan masih tersedia 6.841.525 ton, hal ini ditopang oleh panen raya padi pada bulan Mei 2020 yang masih berlangsung," sambung Syahrul.
Pasca Pandemi COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI juga berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan pangan masyarakat Indonesia. Di perkiraan sampai dengan Februari 2021, stok 11 bahan pangan Indonesia masih aman, khusus untuk beras sampai dengan Februari 2021 diperkirakan surplus mencapai 286.387 ton.
Guna mengamankan ketersediaan pangan Pasca Pandemi, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk program percepatan tanam padi 5.6 juta hektar pada musim tanam II (MT II) dengan simulasi target produksi beras optimis sebesar 15.0 juta ton dan target pesimis 13.2 juta ton.
Selain melakukan gerakan percepatan tanam, Kementerian Pertanian juga mengusulkan program Optimalisasi lahan rawa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Melalui percepatan tanam dan optimalisasi lahan rawa, perkiraan produksi beras sampai dengan Februari 2021 aman.
Dekan FH Unhas Prof Dr Farida Patittingi, SH M Hum dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk bergabung dalam webinar.
Kegiatan ini akan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat luas terkait kondisi dan kesiapan pemerintah dalam upaya menjaga pemenuhan kebutuhan pangan selama masa pandemi.
“Indonesia menjadi salah satu negara terdampak COVID-19 yang tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan. Tetapi hampir seluruh sektor, perekonomian, pendidikan dan pangan. Situasi sekarang menyadarkan kita untuk berpikir aktif,” jelas Prof Farida.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA juga memberi apresiasi atas kegiatan yang diinisiasi oleh FH Unhas. Topik yang diangkat dan nara sumber yang dihadirkan merupakan isu yang saat ini perlu menjadi perhatian bersama.
“Sektor pangan menjadi bagian yang sangat penting di tengah wabah COVID-19. Saat ini korupsi dan kartel banyak terjadi di sektor pangan dan tentu hal ini perlu ditangani serius. Akuntabilitas yang kuat dan perspektif hukum sangat dibutuhkan guna melindungi hasil produksi pangan para petani dan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga selama pandemi,” katanya.