Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan pemerintah provinsi mendukung rencana Pemkab Selayar memperkuat sumber daya manusia di sektor pariwisata yang memang menjadi unggulan daerah itu sekaligus mengantisipasi pelaksanaan tatanan normal baru ke depan.
Abdul Hayat Gani mengatakan rencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membuka pendidikan studi diluar kampus utama (PSDKU) Program Perhotelan Diploma Tiga patut mendapat apresiasi sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan daya saing, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil.
"Pada prinsipnya pemprov merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke kabupaten kota, kita bisa memberikan bantuan hibah, tetapi sifatnya tidak terus menerus," kata Abdul Hayat dalam keterangannya di Makassar, Jumat.
Pemprov Sulsel akan memberikan dukungan penuh sepanjang rencana itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tentu ada yang perlu dipertimbangkan dan tetap melihat regulasi yang ada. Karena perguruan tinggi merupakan kewenangan pusat," tegas Abdul Hayat.
Ia menambahkan, disini lah peran kabupaten kota dalam menjalankan otonomi daerah dalam membangun daerahn dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada.
Meski demikian, kata dia, hal ini perlu dicarikan solusi bagaimana antisipasinya. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat selalu memberi support, namun untuk itu dituntut kreativitas dan kemandirian dari Pemerintah Kabupaten Selayar dalam menjalankan otonomi daerah.
"Ada satu opsi dari Ditjen Bangda yaitu bagi mahasiswa yang ingin berkuliah agar dikenakan biaya, sehingga sekolah ini dapat melahirkan SDM yang baik untuk memperkuat pembangunan daerah," ujarnya.
Di Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2016 telah berdiri Program Studi Di luar Domisili yaitu Politeknik Negeri Bali rintisan akademi komunitas, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terampil dan kompeten pada dunia usaha dan industri pariwisata.
Dengan Program Studi Perhotelan Program Diploma Dua, dan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Program Diploma Dua, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor :127/KPT/I/2015.
Namun setelah berjalan tiga tahun, surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : B/1539/C.CA/KB.02.02/2019 Tanggal 9 September 2019 perihal usul pembukaan PSDKU lanjutan PDD Rintisan Akademi Komunitas Negeri, bahwa Program Studi Diluar Domisili (PDD) yang selama ini biaya operasionalnya ditanggung Pemerintah melalui DIPA Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berakhir pada Tahun 2020.
Dan selanjutnya dapat diganti dengan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) Perguruan Tinggi Pembina PDD dengan beberapa ketentuan, antara lain pemerintah daerah menyiapkan biaya operasional kegiatan perkuliahan sepenuhnya, menyiapkan gedung dan sarana pendukungnya, serta lahan untuk pembangunan kampus.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berencana membuka Pendidikan Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Bali dengan Program Studi Perhotelan Program Diploma Tiga, sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan komitmen biaya penyelenggaraan PSDKU sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD dan penganggaran melalui bantuan dana hibah setiap tahun kepada Pembina PSDKU di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pemerintah provinsi yang diuraikan melalui proposal setiap tahunnya.
Abdul Hayat Gani mengatakan rencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membuka pendidikan studi diluar kampus utama (PSDKU) Program Perhotelan Diploma Tiga patut mendapat apresiasi sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan daya saing, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil.
"Pada prinsipnya pemprov merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke kabupaten kota, kita bisa memberikan bantuan hibah, tetapi sifatnya tidak terus menerus," kata Abdul Hayat dalam keterangannya di Makassar, Jumat.
Pemprov Sulsel akan memberikan dukungan penuh sepanjang rencana itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tentu ada yang perlu dipertimbangkan dan tetap melihat regulasi yang ada. Karena perguruan tinggi merupakan kewenangan pusat," tegas Abdul Hayat.
Ia menambahkan, disini lah peran kabupaten kota dalam menjalankan otonomi daerah dalam membangun daerahn dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada.
Meski demikian, kata dia, hal ini perlu dicarikan solusi bagaimana antisipasinya. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat selalu memberi support, namun untuk itu dituntut kreativitas dan kemandirian dari Pemerintah Kabupaten Selayar dalam menjalankan otonomi daerah.
"Ada satu opsi dari Ditjen Bangda yaitu bagi mahasiswa yang ingin berkuliah agar dikenakan biaya, sehingga sekolah ini dapat melahirkan SDM yang baik untuk memperkuat pembangunan daerah," ujarnya.
Di Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2016 telah berdiri Program Studi Di luar Domisili yaitu Politeknik Negeri Bali rintisan akademi komunitas, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terampil dan kompeten pada dunia usaha dan industri pariwisata.
Dengan Program Studi Perhotelan Program Diploma Dua, dan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Program Diploma Dua, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor :127/KPT/I/2015.
Namun setelah berjalan tiga tahun, surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : B/1539/C.CA/KB.02.02/2019 Tanggal 9 September 2019 perihal usul pembukaan PSDKU lanjutan PDD Rintisan Akademi Komunitas Negeri, bahwa Program Studi Diluar Domisili (PDD) yang selama ini biaya operasionalnya ditanggung Pemerintah melalui DIPA Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berakhir pada Tahun 2020.
Dan selanjutnya dapat diganti dengan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) Perguruan Tinggi Pembina PDD dengan beberapa ketentuan, antara lain pemerintah daerah menyiapkan biaya operasional kegiatan perkuliahan sepenuhnya, menyiapkan gedung dan sarana pendukungnya, serta lahan untuk pembangunan kampus.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berencana membuka Pendidikan Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Bali dengan Program Studi Perhotelan Program Diploma Tiga, sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan komitmen biaya penyelenggaraan PSDKU sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD dan penganggaran melalui bantuan dana hibah setiap tahun kepada Pembina PSDKU di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pemerintah provinsi yang diuraikan melalui proposal setiap tahunnya.