Makassar (ANTARA) - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar kembali membuka layanan perawatan kesehatan bagi pasien non-Coronavirus Disease (COVID-19) sebagai upaya memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
"Kami sudah membuka layanan sejak 8 April setelah seluruh ruangan disterilisasi. Bahkan telah dibuka layanan kesehatan penyakit non-COVID-19," ujar Direktur RSUD Haji, Abd Haris Nawawi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Menurut dia, layanan kesehatan harus berjalan, kendati di tengah pandemi corona dan masyarakat enggan ke rumah sakit karena takut divonis COVID-19, namun pihaknya memastikan pelayanan medis tetap berjalan seperti biasa, termasuk menjalankan protokol kesehatan.
Selain itu, sebut dia, sejak pandemi melanda Kota Makassar jumlah pasien yang memeriksakan diri dan dirawat mengalami penurunan, dari ratusan pasien kini menjadi belasan bahkan kadang tidak ada.
Soal pasien yang memiliki riwayat penyakit kronis yang dibawa atau dirujuk di rumah sakit itu, kata dia, tetap mendapat pelayanan, tetapi sebelumnya dijaring lebih awal.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar tidak takut memeriksakan diri, sebab RSUD Haji bukan termasuk rumah sakit rujukan COVID-19. Pihaknya menjamin pasien non COVID dilayani dengan baik.
"Kalau pun ada ditemukan diagnosanya mengarah ke situ, maka langsung diisolasi selanjutnya dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Memang diakui sebagian masyarakat masih takut ke rumah sakit," ungkap dia.
Di tempat terpisah, anggota DPRD Sulsel Irfan AB menuturkan, saat ini persepsi masyarakat tentang rumah sakit masih negatif, sebab ketakutan mereka ketika dirawat akan disematkan status COVID-19, apalagi memiliki penyakit penyerta.
"Harus ada upaya bagaimana manajemen mengembalikan persepsi masyarakat soal rumah sakit secara positif. Sebab, masih ada ketakutan mereka nanti dilabelkan covid. Semua pihak harus memberikan edukasi yang baik," papar dia menyarankan.
Sejauh ini, tambah legislatif Fraksi PAN itu, rumah sakit yang dimiliki Pemerintah Provinsi itu mesti bangkit, bagi yang menangani COVID-19, fokus pada itu, dan non-COVID-19 juga sama. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal soal kesehatan.
"Selama ini saya dapat laporan masyarakat takut ke rumah sakit apalagi milik pemerintah. Nah persoalan ini harus kita dorong bersama-sama meyakinkan masyarakat untuk kembali mendapatkan layanan kesehatan karena itu hak warga negara," tambahnya.
"Kami sudah membuka layanan sejak 8 April setelah seluruh ruangan disterilisasi. Bahkan telah dibuka layanan kesehatan penyakit non-COVID-19," ujar Direktur RSUD Haji, Abd Haris Nawawi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Menurut dia, layanan kesehatan harus berjalan, kendati di tengah pandemi corona dan masyarakat enggan ke rumah sakit karena takut divonis COVID-19, namun pihaknya memastikan pelayanan medis tetap berjalan seperti biasa, termasuk menjalankan protokol kesehatan.
Selain itu, sebut dia, sejak pandemi melanda Kota Makassar jumlah pasien yang memeriksakan diri dan dirawat mengalami penurunan, dari ratusan pasien kini menjadi belasan bahkan kadang tidak ada.
Soal pasien yang memiliki riwayat penyakit kronis yang dibawa atau dirujuk di rumah sakit itu, kata dia, tetap mendapat pelayanan, tetapi sebelumnya dijaring lebih awal.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar tidak takut memeriksakan diri, sebab RSUD Haji bukan termasuk rumah sakit rujukan COVID-19. Pihaknya menjamin pasien non COVID dilayani dengan baik.
"Kalau pun ada ditemukan diagnosanya mengarah ke situ, maka langsung diisolasi selanjutnya dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Memang diakui sebagian masyarakat masih takut ke rumah sakit," ungkap dia.
Di tempat terpisah, anggota DPRD Sulsel Irfan AB menuturkan, saat ini persepsi masyarakat tentang rumah sakit masih negatif, sebab ketakutan mereka ketika dirawat akan disematkan status COVID-19, apalagi memiliki penyakit penyerta.
"Harus ada upaya bagaimana manajemen mengembalikan persepsi masyarakat soal rumah sakit secara positif. Sebab, masih ada ketakutan mereka nanti dilabelkan covid. Semua pihak harus memberikan edukasi yang baik," papar dia menyarankan.
Sejauh ini, tambah legislatif Fraksi PAN itu, rumah sakit yang dimiliki Pemerintah Provinsi itu mesti bangkit, bagi yang menangani COVID-19, fokus pada itu, dan non-COVID-19 juga sama. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal soal kesehatan.
"Selama ini saya dapat laporan masyarakat takut ke rumah sakit apalagi milik pemerintah. Nah persoalan ini harus kita dorong bersama-sama meyakinkan masyarakat untuk kembali mendapatkan layanan kesehatan karena itu hak warga negara," tambahnya.