Makassar (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf mengikuti Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang digelar secara virtual, dan diakses melalui Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin
Rakornas tersebut dibuka secara resmi Presiden RI, Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.
Rakornas itu mengangkat tema 'Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Selain itu, rapat virtual itu dihadiri seluruh gubernur, wali kota, bupati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Ketua KPK, Firli Bahuri, dan BPK Agung Firman Sampurna.
“Ada beberapa sesi. Kita diskusi secara daring. Salah satunya membahas tentang percepatan penanganan COVID-19 dan bagaimana pemulihan ekonomi nasional,” ucap Yusran sesuai mengikuti rakornas tersebut.
Dalam rapat tersebut, kata Yusran, presiden mengingatkan kepada semua peserta rapat agar menata kelola semuanya dengan baik. Terkhusus pemulihan ekonomi secara nasional.
Bahkan, dibidang kesehatan negara harus mengendalikan pandemi ini agar tidak menyebar lebih luas lagi di Indonesia.
Pemerintah juga diharapkan tidak luput memperhatikan perkembangan di bidang sosial ekonomi.
Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa negara harus menjamin kebutuhan warga kurang mampu, warga yang terdampak Covid, sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.
Menanggapi instruksi itu, Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel ini menyatakan ke depan akan lebih fokus untuk menggerakkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).
"Agar perekonomian bisa berjalan dengan baik. Karena kontribusi pelaku ukm itu jiga cukup besar. Perhatian kita juga pandemi harus kesana juga," kata mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas itu.
Rakornas tersebut dibuka secara resmi Presiden RI, Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.
Rakornas itu mengangkat tema 'Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Selain itu, rapat virtual itu dihadiri seluruh gubernur, wali kota, bupati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Ketua KPK, Firli Bahuri, dan BPK Agung Firman Sampurna.
“Ada beberapa sesi. Kita diskusi secara daring. Salah satunya membahas tentang percepatan penanganan COVID-19 dan bagaimana pemulihan ekonomi nasional,” ucap Yusran sesuai mengikuti rakornas tersebut.
Dalam rapat tersebut, kata Yusran, presiden mengingatkan kepada semua peserta rapat agar menata kelola semuanya dengan baik. Terkhusus pemulihan ekonomi secara nasional.
Bahkan, dibidang kesehatan negara harus mengendalikan pandemi ini agar tidak menyebar lebih luas lagi di Indonesia.
Pemerintah juga diharapkan tidak luput memperhatikan perkembangan di bidang sosial ekonomi.
Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa negara harus menjamin kebutuhan warga kurang mampu, warga yang terdampak Covid, sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.
Menanggapi instruksi itu, Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel ini menyatakan ke depan akan lebih fokus untuk menggerakkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).
"Agar perekonomian bisa berjalan dengan baik. Karena kontribusi pelaku ukm itu jiga cukup besar. Perhatian kita juga pandemi harus kesana juga," kata mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas itu.