Makassar (ANTARA) - Program Kartu Prakerja di Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti 23.740 orang diharapkan memberi manfaat berupa insentif dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di masa pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang di Makassar, Sabtu mengatakan jatah Kartu Prakerja dari Pemerintah Pusat untuk Sulsel 158.936 orang peserta.
Peserta per gelombang yang ikut 5.703 untuk gelombang pertama, kemudian di gelombang kedua 9.922, peserta dan ketiga 8.115 orang peserta sehingga total ada 23.740 peserta yang lulus dari Sulsel.
Dari komposisi pendaftar, terbanyak berasal dari Makassar yakni dengan 8.538 peserta, disusul Gowa 2.564 peserta, Bone 1.049 peserta dan lainnya itu rata-rata 400-700 orang peserta.
Darmawan dalam diskusi virtual bertajuk "Urgensi Penciptaan Lapangan Kerja Pascapandemi" itu menjelaskan para peserta yang lulus tersebut akan mendapatkan insentif dengan total sebesar Rp3.550.000. Insentif tersebut akan langsung ditransfer Pemerintah Pusat ke setiap peserta.
Peserta yang lulus akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta secara online dari pihak penyedia jasa, kemudian biaya insentif bagi para pekerja terutama yang dirumahkan dan di-PHK sebesar Rp600 ribu perbulan selama empat bulan, kemudian Rp150 ribu untuk tiga bulan.
Total yang akan diterima pekerja yang akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke para peserta sebesar Rp3.550.000, ujarnya.
Program Kartu Prakerja dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Terlebih menurut catatannya, sebanyak 15.191 pekerja di Sulawesi Selatan dirumahkan dan di-PHK akibat pandemi COVID-19.
Terdampak COVID-19 pada dunia usaha di Sulsel terdapat 1.171 perusahan dari 18 Kabupaten/Kota dimana mempengaruhi atau pekerja terdampak sebesar 15.191 pekerja. Dimana dirumahkan itu sebayak 14.740 pekerja dan di-PHK 451 pekerja. Jadi kalau kita lihat data ini orang yang dirumahkan atau di-PHK jumlahnya cukup tinggi.
Selain itu, untuk sektor usaha yang terdampak COVID-19 ini adalah jasa, pariwisata, perdagangan, konstruksi, dan transportasi.
"Fakta yang kami dapatkan berdasarkan laporan yang ada bahwa bisa dibayangkan satu perusahaan kontruksi itu merumahkan 1.400 pekerja sekaligus karena adanya pandemi," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang di Makassar, Sabtu mengatakan jatah Kartu Prakerja dari Pemerintah Pusat untuk Sulsel 158.936 orang peserta.
Peserta per gelombang yang ikut 5.703 untuk gelombang pertama, kemudian di gelombang kedua 9.922, peserta dan ketiga 8.115 orang peserta sehingga total ada 23.740 peserta yang lulus dari Sulsel.
Dari komposisi pendaftar, terbanyak berasal dari Makassar yakni dengan 8.538 peserta, disusul Gowa 2.564 peserta, Bone 1.049 peserta dan lainnya itu rata-rata 400-700 orang peserta.
Darmawan dalam diskusi virtual bertajuk "Urgensi Penciptaan Lapangan Kerja Pascapandemi" itu menjelaskan para peserta yang lulus tersebut akan mendapatkan insentif dengan total sebesar Rp3.550.000. Insentif tersebut akan langsung ditransfer Pemerintah Pusat ke setiap peserta.
Peserta yang lulus akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta secara online dari pihak penyedia jasa, kemudian biaya insentif bagi para pekerja terutama yang dirumahkan dan di-PHK sebesar Rp600 ribu perbulan selama empat bulan, kemudian Rp150 ribu untuk tiga bulan.
Total yang akan diterima pekerja yang akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke para peserta sebesar Rp3.550.000, ujarnya.
Program Kartu Prakerja dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Terlebih menurut catatannya, sebanyak 15.191 pekerja di Sulawesi Selatan dirumahkan dan di-PHK akibat pandemi COVID-19.
Terdampak COVID-19 pada dunia usaha di Sulsel terdapat 1.171 perusahan dari 18 Kabupaten/Kota dimana mempengaruhi atau pekerja terdampak sebesar 15.191 pekerja. Dimana dirumahkan itu sebayak 14.740 pekerja dan di-PHK 451 pekerja. Jadi kalau kita lihat data ini orang yang dirumahkan atau di-PHK jumlahnya cukup tinggi.
Selain itu, untuk sektor usaha yang terdampak COVID-19 ini adalah jasa, pariwisata, perdagangan, konstruksi, dan transportasi.
"Fakta yang kami dapatkan berdasarkan laporan yang ada bahwa bisa dibayangkan satu perusahaan kontruksi itu merumahkan 1.400 pekerja sekaligus karena adanya pandemi," katanya.