Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah melaporkan progres percepatan penanganan COVID-19 ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Makassar, Rabu.
“Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020,” ujar Nurdin Abdullah.
Di Sulsel, kata dia, juga dibuat sebuah gerakan bersama, melakukan koordinasi dalam rangka menjaga wilayah masing-masing.
Di hadapan Tito, Ia menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat masih enggan menggunakan masker. Oleh karena itu, dengan gerakan bersama menggunakan masker yang dicanangkan, diharapkan menumbuhkan budaya penggunaan masker dalam kehidupan masyarakat, selama vaksin dan obat belum ditemukan.
“Alhamdulillah kemarin, termasuk Kota Makassar juga sementara mensosialisasikan Perwali tentang bagaimana kita menjaga masyarakat kita,” jelasnya.
Makassar, kata Nurdin Abdullah, adalah episentrum penularan. Jika COVID-19 Makassar bisa selesai, maka 80 persen persoalan COVID-19 di Sulsel ini bisa terselesaikan.
“Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan, jadi masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia melaporkan bahwa memang ada keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas COVID-19.
Sehingga sejak Senin (6/6), pemerintah mulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis.
“Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020,” ujar Nurdin Abdullah.
Di Sulsel, kata dia, juga dibuat sebuah gerakan bersama, melakukan koordinasi dalam rangka menjaga wilayah masing-masing.
Di hadapan Tito, Ia menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat masih enggan menggunakan masker. Oleh karena itu, dengan gerakan bersama menggunakan masker yang dicanangkan, diharapkan menumbuhkan budaya penggunaan masker dalam kehidupan masyarakat, selama vaksin dan obat belum ditemukan.
“Alhamdulillah kemarin, termasuk Kota Makassar juga sementara mensosialisasikan Perwali tentang bagaimana kita menjaga masyarakat kita,” jelasnya.
Makassar, kata Nurdin Abdullah, adalah episentrum penularan. Jika COVID-19 Makassar bisa selesai, maka 80 persen persoalan COVID-19 di Sulsel ini bisa terselesaikan.
“Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan, jadi masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia melaporkan bahwa memang ada keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas COVID-19.
Sehingga sejak Senin (6/6), pemerintah mulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis.