Makale, Sulsel (ANTARA) - Kepolisian Resor Tanatoraja, Sulawesi Selatan, mengusulkan dana pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp5 miliar.
Kepala Kepolisian Resor Tanatoraja AKBP Yudi AB Sinlaeloe di Makale, Selasa, mengatakan, besarnya anggaran pengamanan tersebut didasarkan atas jumlah personel Kepolisian yang akan diturunkan untuk mengamankan Pilkada Toraja Utara.
Menurut dia, sesuai dengan petunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara, di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan satu personel Kepolisian.
Dengan begitu, untuk melakukan pengamanan di seluruh TPS, diperlukan sebanyak dua kompi aparat Kepolisian.
"Selain di TPS, pengamanan juga akan dilakukan di 21 Panitia Pemilihan Kecamatan, di mana untuk satu PPK dibutuhkan sebanyak 10 personel Brimob," tuturnya.
Ini berarti, lanjutnya, untuk melakukan pengamanan di seluruh PPK dibutuhkan sebanyak 210 anggota Brimob.
Ia menambahkan, personel Kepolisian tersebut, tidak hanya berasal dari Polres Tanatoraja, tetapi juga iturunkan langsung dari Polres Pare-Pare, sama seperti pada saat mengamankan pelantikan Bupati Tanatoraja.
"Melihat pengalaman pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tanatoraja beberapa bulan lalu, pada Pilkada Torut kali ini harus dilakukan pengamanan ketat," ucapnya.
Ia mengatakan, besarnya dana pengamanan tersebut hanya sebatas usulan, dan tinggal menunggu keputusan.
Jika dana yang diusulkan tersebut ternyata mengalami pengurangan cukup signifikan, konsekuensinya adalah pengurangan aparat Kepolisian yang diturunkan untuk mengamankan Pilkada. (T.pso-103/N002)Â
Kepala Kepolisian Resor Tanatoraja AKBP Yudi AB Sinlaeloe di Makale, Selasa, mengatakan, besarnya anggaran pengamanan tersebut didasarkan atas jumlah personel Kepolisian yang akan diturunkan untuk mengamankan Pilkada Toraja Utara.
Menurut dia, sesuai dengan petunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara, di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan satu personel Kepolisian.
Dengan begitu, untuk melakukan pengamanan di seluruh TPS, diperlukan sebanyak dua kompi aparat Kepolisian.
"Selain di TPS, pengamanan juga akan dilakukan di 21 Panitia Pemilihan Kecamatan, di mana untuk satu PPK dibutuhkan sebanyak 10 personel Brimob," tuturnya.
Ini berarti, lanjutnya, untuk melakukan pengamanan di seluruh PPK dibutuhkan sebanyak 210 anggota Brimob.
Ia menambahkan, personel Kepolisian tersebut, tidak hanya berasal dari Polres Tanatoraja, tetapi juga iturunkan langsung dari Polres Pare-Pare, sama seperti pada saat mengamankan pelantikan Bupati Tanatoraja.
"Melihat pengalaman pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tanatoraja beberapa bulan lalu, pada Pilkada Torut kali ini harus dilakukan pengamanan ketat," ucapnya.
Ia mengatakan, besarnya dana pengamanan tersebut hanya sebatas usulan, dan tinggal menunggu keputusan.
Jika dana yang diusulkan tersebut ternyata mengalami pengurangan cukup signifikan, konsekuensinya adalah pengurangan aparat Kepolisian yang diturunkan untuk mengamankan Pilkada. (T.pso-103/N002)Â