Makassar (ANTARA) - PKK Sulsel bersama BKKBN, Dinas Kesehatan tengah fokus melakukan sosialisasi aturan pengoperasian Posyandu sebagai upaya mendorong peningkatan cakupan imunisasi di daerah itu.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Lies F Nurdin mengatakan berbagai aktivitas rutin ikut terhenti di masa pandemi ini di antaranya akses Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masyarakat. Akibatnya, kegiatan imunisasi anak maupun layanan konsultasi untuk mencegah kehamilan pada ibu usia produktif ikut terhenti.
"Kami membicarakan bagaimana mengaktifkan kembali Posyandu, karena dilihat dari jumlah anak-anak yang diimunisasi menurun, khususnya pada bulan Maret dan April," kata Lies dalam keterangannya di Makassar, Sabtu.
Lies menyebutkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi, persentase penurunan anak yang tidak diimunisasi pada Maret sebanyak 5,1 persen, jumlah ini jauh meningkat pada April yakni sebanyak 19,7 persen.
"Kondisi ini sangat berbahaya untuk masa depan anak-anak kita, bisa memicu kejadian luar biasa, di mana anak-anak dengan polio, campak dan rubella serta penyakit lain yang membutuhkan imunisasi menjadi meningkat dan berpotensi sebagai kejadian luar biasa," jelas Lies.
"Untuk itu, kami mengimbau Posyandu di seluruh Kabupaten Kota bisa diaktifkan kembali dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat," ujarnya.
Sementara, dalam aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, layanan Posyandu yang beroperasi di masa pandemi wajib memastikan kader Posyandu yang bertugas dalam keadaan sehat.
Petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, wajib mengatur meja minimal 1 meter, para orang tua bayi/balita membawa kain/sarung untuk menimbang, mengatur jadwal masuk sasaran ke area pelayanan sebagai upaya Physical Distancing (maksimal 10 orang petugas termasuk petugas).
Selanjutnya menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, anak yang imunisasi suntik diminta untuk menunggu di sekitar atau di luar area pelayanan sebelum pulang untuk menerapkan prinsip safety injection, dan kader Posyandu melakukan pemantauan dan pelaporan kondisi masyarakat yang terdampak kepada petugas yang berwenang.***3***
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Lies F Nurdin mengatakan berbagai aktivitas rutin ikut terhenti di masa pandemi ini di antaranya akses Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masyarakat. Akibatnya, kegiatan imunisasi anak maupun layanan konsultasi untuk mencegah kehamilan pada ibu usia produktif ikut terhenti.
"Kami membicarakan bagaimana mengaktifkan kembali Posyandu, karena dilihat dari jumlah anak-anak yang diimunisasi menurun, khususnya pada bulan Maret dan April," kata Lies dalam keterangannya di Makassar, Sabtu.
Lies menyebutkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi, persentase penurunan anak yang tidak diimunisasi pada Maret sebanyak 5,1 persen, jumlah ini jauh meningkat pada April yakni sebanyak 19,7 persen.
"Kondisi ini sangat berbahaya untuk masa depan anak-anak kita, bisa memicu kejadian luar biasa, di mana anak-anak dengan polio, campak dan rubella serta penyakit lain yang membutuhkan imunisasi menjadi meningkat dan berpotensi sebagai kejadian luar biasa," jelas Lies.
"Untuk itu, kami mengimbau Posyandu di seluruh Kabupaten Kota bisa diaktifkan kembali dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat," ujarnya.
Sementara, dalam aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, layanan Posyandu yang beroperasi di masa pandemi wajib memastikan kader Posyandu yang bertugas dalam keadaan sehat.
Petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, wajib mengatur meja minimal 1 meter, para orang tua bayi/balita membawa kain/sarung untuk menimbang, mengatur jadwal masuk sasaran ke area pelayanan sebagai upaya Physical Distancing (maksimal 10 orang petugas termasuk petugas).
Selanjutnya menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, anak yang imunisasi suntik diminta untuk menunggu di sekitar atau di luar area pelayanan sebelum pulang untuk menerapkan prinsip safety injection, dan kader Posyandu melakukan pemantauan dan pelaporan kondisi masyarakat yang terdampak kepada petugas yang berwenang.***3***