Makassar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa terus berupaya melakukan pencegahan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor dengan melibatkan JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang.
Kepala BPBD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ikhsan Parawangsa di Makassar, Kamis, mengemukakan hal ini menjadi salah satu perhatian utama mengingat Kabupaten Gowa telah dilanda bencana tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan 68 orang meninggal dunia pada tahun 2019.
"Kami melakukan kerja sama dengan BBWS Pompengan untuk melakukan rencana konvergensi yang biasanya dilakukan pada saat bencana, tetapi kita lakukan untuk prabencana, kita bukan dalam rangka pas kejadian," kata Ikhsan.
Berdasarkan pengalaman 2019, BPBD Gowa menjalin kolaborasi dengan BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika) dan BBWS Jeneberang untuk menentukan level-level air yang akan mengairi sungai Jeneberang, kemudian menggandeng JICA untuk menjelaskan langsung ke masyarakat melalui pelatihan
Ikhsan menyebutkan ada tanda yang diberikan berdasarkan hitungan per 5 menit mulai dari kondisi awas, bahaya hingga darurat. "Jadi ini ada hitungannya. Di tiga level itu, kami sosialisasi langsung ke lapangan dan memberikan informasi," katanya.
Pelatihan bagi masyarakat yang terdampak, khususnya di Kelurahan Parangbanua, Kecamatan Pallangga secara aktif digelar sebagai upaya prabencana.
"Kami juga sudah melakukan evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, jika ada tanda kalau air yang bisa dilihat, itu kerja sama BBWS kemudian JICA memberikan pemahaman tentang itu," ucapnya.
Edukasi, katanya, dilanjutkan dengan kegiatan di sekolah, misalnya pada setiap tahun ajaran baru memberikan edukasi ke siswa SMA, menjelaskan bahaya bencana, mengevakuasi dan bagaimana menghindarinya.
Ikhsan mengatakan bahwa setelah bencana terjadi, Pemkab Gowa melakukan penanaman pohon vetiver 180.000 bibit yang digelar serentak di 18 kecamatan untuk mitigasi bencana.
"Karena bisa saja banjir dan longsor masih terjadi, sehingga pemerintah melakukan itu dalam rangka mengurangi risiko pada banjir yang terjadi 29 Januari 2019," katanya.
Tahapan di masa pemulihan dan transisi untuk perbaikan infrastruktur atas bencana sebelumnya, kata Ikhsan, saat ini dilakukan melalui pengajuan e-proposal ke pusat. "Kami telah melakukan penghitungan kerusakan dan kerugian yang timbul 'by name by address', termasuk sektor ekonomi, sosial dan lingkungan, serta infrastruktur," katanya.
Kepala BPBD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ikhsan Parawangsa di Makassar, Kamis, mengemukakan hal ini menjadi salah satu perhatian utama mengingat Kabupaten Gowa telah dilanda bencana tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan 68 orang meninggal dunia pada tahun 2019.
"Kami melakukan kerja sama dengan BBWS Pompengan untuk melakukan rencana konvergensi yang biasanya dilakukan pada saat bencana, tetapi kita lakukan untuk prabencana, kita bukan dalam rangka pas kejadian," kata Ikhsan.
Berdasarkan pengalaman 2019, BPBD Gowa menjalin kolaborasi dengan BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika) dan BBWS Jeneberang untuk menentukan level-level air yang akan mengairi sungai Jeneberang, kemudian menggandeng JICA untuk menjelaskan langsung ke masyarakat melalui pelatihan
Ikhsan menyebutkan ada tanda yang diberikan berdasarkan hitungan per 5 menit mulai dari kondisi awas, bahaya hingga darurat. "Jadi ini ada hitungannya. Di tiga level itu, kami sosialisasi langsung ke lapangan dan memberikan informasi," katanya.
Pelatihan bagi masyarakat yang terdampak, khususnya di Kelurahan Parangbanua, Kecamatan Pallangga secara aktif digelar sebagai upaya prabencana.
"Kami juga sudah melakukan evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, jika ada tanda kalau air yang bisa dilihat, itu kerja sama BBWS kemudian JICA memberikan pemahaman tentang itu," ucapnya.
Edukasi, katanya, dilanjutkan dengan kegiatan di sekolah, misalnya pada setiap tahun ajaran baru memberikan edukasi ke siswa SMA, menjelaskan bahaya bencana, mengevakuasi dan bagaimana menghindarinya.
Ikhsan mengatakan bahwa setelah bencana terjadi, Pemkab Gowa melakukan penanaman pohon vetiver 180.000 bibit yang digelar serentak di 18 kecamatan untuk mitigasi bencana.
"Karena bisa saja banjir dan longsor masih terjadi, sehingga pemerintah melakukan itu dalam rangka mengurangi risiko pada banjir yang terjadi 29 Januari 2019," katanya.
Tahapan di masa pemulihan dan transisi untuk perbaikan infrastruktur atas bencana sebelumnya, kata Ikhsan, saat ini dilakukan melalui pengajuan e-proposal ke pusat. "Kami telah melakukan penghitungan kerusakan dan kerugian yang timbul 'by name by address', termasuk sektor ekonomi, sosial dan lingkungan, serta infrastruktur," katanya.