Manado (ANTARA) - Sebanyak 39 persen karyawan yang diputus hubungan kerjanya (PHK) bekerja di sektor akomodasi dan restoran, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulut, Erny Tumondo.

"Saat pandemi ini, sebanyak 8.416 pekerja yang dirumahkan dan atau diputus hubungan kerjanya, bekerja di 681 perusahaan atau industri yang bergerak di berbagai sektor," kata Erny di Manado, Sabtu.

Sektor lain, selain akomodasi dan restoran yang melakukan PHK adalah hiburan dan rekreasi (35,72 persen), industri (9,97 persen), perdagangan (5,9 persen), transportasi atau travel (4,57 persen), keuangan (3,34 persen), lainnya (0,4 persen) dan pertambangan (0,27 persen).

Erny menambahkan, sektor yang terpaksa merumahkan pekerjanya dengan prosentase tertinggi yaitu akomodasi dan restoran (34,2 persen), hiburan dan rekreasi (26,30 persen), perdagangan (17,54 persen), lainnya (9,43 persen), properti dan kontraktor (5,82 persen), industri (2,5 persen) dan keuangan (0,17 persen).

"Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemprov, tak muluk-muluk, tapi langsung pada program yang menyentuh, dan membawa hasil yang patut dibanggakan," kata Erny.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw intensif mengaktifkan serta mengeksplorasi berbagai peluang dan potensi sumber daya manusia yang ada, antara lain dengan menggulir program yang menyentuh terhadap kebutuhan tenaga kerja.

Tujuannya, agar tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhannya selama pandemi, sekaligus juga memiliki keahlian yang semakin terasah.

Di Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung, pekerja membuat wastafel yang memanfaatkan tong air plastik, membuat masker, face shield, APD, hand sanitizer dan desinfektan.

"Semuanya merupakan bantuan COVID-19 dan para pekerja yang terlibat adalah mereka yang kena PHK dan dirumahkan. Mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya sekaligus juga tetap mengasah keterampilannya," katanya.

Pewarta : Karel Alexander Polakitan
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024