Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat pelaksanaan lelang proyek untuk percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebagai bagian dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Eddi Junaedi di Makassar, Selasa, mengatakan pihaknya tengah fokus merealisasikan semua kegiatan yang telah direncanakan sebelum refocusing anggaran penanganan COVID-19 dengan mempercepat pelaksanaan lelang proyek.
"Pertama, semua kegiatan yang ada dalam APBD sebelum recofusing, itu kita upayakan tetap dorong proses pelaksanaannya khususnya pada proses lelang pengadaan barang dan jasa yang belum dilelang, itu kita percepat," ujarnya.
Hasilnya, BKAD mencatat realisasi pembelanjaan modal dan barang hingga awal Juli atau pada kuartal II telah mencapai 38 persen dari total APBD Sulsel senilai Rp10 triliun.
Angka ini, kata Junaedi, tergolong tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan periode yang sama, meski di tengah pandemi. Sehingga pada kuartal ke tiga ditargetkan bisa mencapai 75 persen.
Eddi Junaedi berharap kegiatan-kegiatan fisik yang mampu menggerakkan sektor riil segera direalisasikan karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi dan diharapkan peran serta swasta dan OPD terkait untuk pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurut dia, pemerintah memang harus segera melakukan belanja-belanja yang mampu menjadi daya ungkit ekonomi, terlebih dalam menghadapi pihak swasta yang juga mengalami kelesuhan ekonomi sebagai mitra pemerintah.
"Karena swasta mengalami kelesuhan tentunya dengan kondisi saat ini. Kita berharap kwartal III untuk realisasi fisik sudah mencapai target, bahkan melampaui. Pemerintah memang harus boros mengeluarkan belanja agar masyarakat yang terlibat mulai bisa bekerja pasca kebijakan tinggal di rumah," katanya.
Disebutkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel masih berada di angka menengah karena masih tergantung dengan dana transfer dari pusat dengan proporsi 55 persen, sementara PAD dari pajak dan retribusi yang dikelola beberapa pemda dan OPD hanya mampu menyumbang 45 persen.
"Ini yang mengindikasi bahwa fiskal ekonomi Sulsel berada di menengah. Karena itu kita mendorong kegiatan tetap bergerak. Kalau ini mengalami gangguan atau turbulensi, pasti pihak ke tiga juga akan terganggu," katanya.
Proses pelaksanaan pekerjaan, kata Eddi, tetap diberi garansi kepada pelaksana, bahwa pemerintah akan menyelesaikan semua kewajiban kepada pihak ke tiga, namun itu tergantung likuiditas pemprov yang dipengaruhi oleh PAD dan dana transfer oleh pusat.
Berkaitan dengan itu, ada surat edaran bersama Mendagri dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bahwa untuk hal tersebut memungkinkan dibayar untuk tahun 2021 akan datang.
Eddi mengemukakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulsel harus dipercepat, apalagi Sulsel menjadi lokomotif di kawasan Timur Indonesia.
"Sulsel harus selalu tampil di depan untuk pemulihan, artinya intervensi pemerintah harus maksimal untuk belanja modal pemerintah, karena akan membuka kesempatan bekerja bagi pekerja yang mengalami PHK saat pandemi," katanya.
Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, Sari Pujiastuti mengatakan pelaksanaan lelang proyek di Sulsel untuk APBD 2020 tersisa 17 persen, khususnya pada lelang proyek dengan porsi kecil yang masa pengerjaannya hanya 3,5 bulan.
Selain mempercepat lelang, juga mempersyaratkan berbagai pihak swasta yang mau membantu pemerintah untuk pelaksanaan proyek segera diselesaikan.
"Usulan lelang telah disampaikan oleh berbagai OPD, kita langsung memprosesnya setelah dilakukan review oleh inspektorat, jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, barulah kita lelang,"
"Jadi kondisi lelang proyek Sulsel saat ini sisa sedikit sekali yang belum karena telah digelar sejak Februari hingga Mei 2020," sambungnya.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Eddi Junaedi di Makassar, Selasa, mengatakan pihaknya tengah fokus merealisasikan semua kegiatan yang telah direncanakan sebelum refocusing anggaran penanganan COVID-19 dengan mempercepat pelaksanaan lelang proyek.
"Pertama, semua kegiatan yang ada dalam APBD sebelum recofusing, itu kita upayakan tetap dorong proses pelaksanaannya khususnya pada proses lelang pengadaan barang dan jasa yang belum dilelang, itu kita percepat," ujarnya.
Hasilnya, BKAD mencatat realisasi pembelanjaan modal dan barang hingga awal Juli atau pada kuartal II telah mencapai 38 persen dari total APBD Sulsel senilai Rp10 triliun.
Angka ini, kata Junaedi, tergolong tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan periode yang sama, meski di tengah pandemi. Sehingga pada kuartal ke tiga ditargetkan bisa mencapai 75 persen.
Eddi Junaedi berharap kegiatan-kegiatan fisik yang mampu menggerakkan sektor riil segera direalisasikan karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi dan diharapkan peran serta swasta dan OPD terkait untuk pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurut dia, pemerintah memang harus segera melakukan belanja-belanja yang mampu menjadi daya ungkit ekonomi, terlebih dalam menghadapi pihak swasta yang juga mengalami kelesuhan ekonomi sebagai mitra pemerintah.
"Karena swasta mengalami kelesuhan tentunya dengan kondisi saat ini. Kita berharap kwartal III untuk realisasi fisik sudah mencapai target, bahkan melampaui. Pemerintah memang harus boros mengeluarkan belanja agar masyarakat yang terlibat mulai bisa bekerja pasca kebijakan tinggal di rumah," katanya.
Disebutkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel masih berada di angka menengah karena masih tergantung dengan dana transfer dari pusat dengan proporsi 55 persen, sementara PAD dari pajak dan retribusi yang dikelola beberapa pemda dan OPD hanya mampu menyumbang 45 persen.
"Ini yang mengindikasi bahwa fiskal ekonomi Sulsel berada di menengah. Karena itu kita mendorong kegiatan tetap bergerak. Kalau ini mengalami gangguan atau turbulensi, pasti pihak ke tiga juga akan terganggu," katanya.
Proses pelaksanaan pekerjaan, kata Eddi, tetap diberi garansi kepada pelaksana, bahwa pemerintah akan menyelesaikan semua kewajiban kepada pihak ke tiga, namun itu tergantung likuiditas pemprov yang dipengaruhi oleh PAD dan dana transfer oleh pusat.
Berkaitan dengan itu, ada surat edaran bersama Mendagri dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bahwa untuk hal tersebut memungkinkan dibayar untuk tahun 2021 akan datang.
Eddi mengemukakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulsel harus dipercepat, apalagi Sulsel menjadi lokomotif di kawasan Timur Indonesia.
"Sulsel harus selalu tampil di depan untuk pemulihan, artinya intervensi pemerintah harus maksimal untuk belanja modal pemerintah, karena akan membuka kesempatan bekerja bagi pekerja yang mengalami PHK saat pandemi," katanya.
Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, Sari Pujiastuti mengatakan pelaksanaan lelang proyek di Sulsel untuk APBD 2020 tersisa 17 persen, khususnya pada lelang proyek dengan porsi kecil yang masa pengerjaannya hanya 3,5 bulan.
Selain mempercepat lelang, juga mempersyaratkan berbagai pihak swasta yang mau membantu pemerintah untuk pelaksanaan proyek segera diselesaikan.
"Usulan lelang telah disampaikan oleh berbagai OPD, kita langsung memprosesnya setelah dilakukan review oleh inspektorat, jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, barulah kita lelang,"
"Jadi kondisi lelang proyek Sulsel saat ini sisa sedikit sekali yang belum karena telah digelar sejak Februari hingga Mei 2020," sambungnya.