Makassar (ANTARA) - Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru honorer dalam hal kenaikan honorarium sebagai bagian dari kompensasi atas kinerjanya selama ini .
"Saat ini guru honorer dibayarkan sebesar Rp1,5 juta per bulan, kadang terlambat diterima. Tentunya, dengan gaji yang tidak seberapa itu, mereka malah diberi tanggung jawab yang sama dengan guru ASN. Hal ini sepatutnya mendapatkan perhatian bersama," ungkap Ketua PGRI Makassar, Suarman, saat bertemu Penjabat Wali Kota Makassar di Balai Kota, Rabu.
Ia menyampaikan kondisi dunia pendidikan di masa kini dituntut lebih kreatif dan inovatif seiring perkembangan zaman. Namun, di sisi lain nasib kesejahteraan guru honorer masih jauh dari harapan untuk lebih sejahtera karena penghasilan tidak sepadan dengan jam mengajar mereka.
Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dan berkualitas, lanjut Suarman berharap, kesejahteraan guru honorer dapat diselaraskan dengan adanya perhatian pemerintah daerah, salah satunya terkait dengan peningkatan pendapatan, apalagi di masa Pandemi Coronavirus Disease atau COVID-19.
Diketahui jumlah guru honorer di Kota Makassar dari data Dinas Pendidikan setempat, jumlah guru honorer tingkat Sekolah Dasar sebanyak 2.166 orang tersebar di 363 SD. Sementara untuk SMP sebanyak 532 orang.
Menanggapi hal tersebut, Pejabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin dalam pertemuan tersebut mengemukakan, pendidikan tentu sebagai sektor prioritas untuk mendapat perhatian serius dalam menyusun program kebijakan pembangunan setiap tahunnya.
Kendati masih ada sejumlah persoalan pendidikan, kata dia, terus diupayakan jalan keluarnya, baik itu infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah, kualitas guru, kesejahteraan guru honorer, mutu pendidikan hingga proses belajar mengajar jarak jauh selama masa pandemi.
"Pendidikan itu penting, tetapi setiap tahun diperhadapkan berbagai masalah, ini menjadi tantangan kita semua. Terpenting adalah solusi yang dirancang harus dilakukan secara sistematis, terstruktur dan tepat sasaran," ujar Guru Besar Unhas itu.
Ia juga menggambarkan, kondisi ril di lingkungan sekolah, masih banyak ditemukan ruangan kelas siswa dengan kondisi memprihatinkan. Sedangkan di satu sisi berbanding terbalik dengan ruangan kepala sekolah yang begitu representatif.
"Padahal substansinya, sekolah sebagai tempat anak-anak mendapatkan pengajaran yang baik, artinya ruangan kelas yang mestinya mendapat prioritas untuk di perhatikan," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov Sulsel ini.
Mengenai dengan peningkatan kesejahteraan guru honorer, tambah dia, Pemerintah Kota terus mencari jalan terbaik agar para tenaga pengajar yang berada di garda terdepan itu bisa mendapat kesejahteraan lebih dari penghasilannya, namun di sisi lain pemerintah sudah menghapus penerimaan tenaga kontrak dan honorer.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar, Disdik Kota Makassar, Ahmad Hidayat berharap, pemerintah mempertimbangkan nasib guru non ASN yang sudah mengabdi selama puluhan tahun untuk diprioritaskan.
"Bisa saja direkrut menjadi tenaga pengajar berstatus ASN ataupun minimal sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dilihat dari masa kerjanya," harap dia.
Saat ini Disdik Kota Makassar juga telah meniadakan penerimaan tenaga pengajar berstatus kontrak maupun honorer. Sebab dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018, tentang Manajemen PPPK membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam pasal 96 disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Inilah yang ditafsirkan bahwa tenaga honorer akan diberhentikan atau dihapuskan fungsinya.
"Saat ini guru honorer dibayarkan sebesar Rp1,5 juta per bulan, kadang terlambat diterima. Tentunya, dengan gaji yang tidak seberapa itu, mereka malah diberi tanggung jawab yang sama dengan guru ASN. Hal ini sepatutnya mendapatkan perhatian bersama," ungkap Ketua PGRI Makassar, Suarman, saat bertemu Penjabat Wali Kota Makassar di Balai Kota, Rabu.
Ia menyampaikan kondisi dunia pendidikan di masa kini dituntut lebih kreatif dan inovatif seiring perkembangan zaman. Namun, di sisi lain nasib kesejahteraan guru honorer masih jauh dari harapan untuk lebih sejahtera karena penghasilan tidak sepadan dengan jam mengajar mereka.
Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dan berkualitas, lanjut Suarman berharap, kesejahteraan guru honorer dapat diselaraskan dengan adanya perhatian pemerintah daerah, salah satunya terkait dengan peningkatan pendapatan, apalagi di masa Pandemi Coronavirus Disease atau COVID-19.
Diketahui jumlah guru honorer di Kota Makassar dari data Dinas Pendidikan setempat, jumlah guru honorer tingkat Sekolah Dasar sebanyak 2.166 orang tersebar di 363 SD. Sementara untuk SMP sebanyak 532 orang.
Menanggapi hal tersebut, Pejabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin dalam pertemuan tersebut mengemukakan, pendidikan tentu sebagai sektor prioritas untuk mendapat perhatian serius dalam menyusun program kebijakan pembangunan setiap tahunnya.
Kendati masih ada sejumlah persoalan pendidikan, kata dia, terus diupayakan jalan keluarnya, baik itu infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah, kualitas guru, kesejahteraan guru honorer, mutu pendidikan hingga proses belajar mengajar jarak jauh selama masa pandemi.
"Pendidikan itu penting, tetapi setiap tahun diperhadapkan berbagai masalah, ini menjadi tantangan kita semua. Terpenting adalah solusi yang dirancang harus dilakukan secara sistematis, terstruktur dan tepat sasaran," ujar Guru Besar Unhas itu.
Ia juga menggambarkan, kondisi ril di lingkungan sekolah, masih banyak ditemukan ruangan kelas siswa dengan kondisi memprihatinkan. Sedangkan di satu sisi berbanding terbalik dengan ruangan kepala sekolah yang begitu representatif.
"Padahal substansinya, sekolah sebagai tempat anak-anak mendapatkan pengajaran yang baik, artinya ruangan kelas yang mestinya mendapat prioritas untuk di perhatikan," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov Sulsel ini.
Mengenai dengan peningkatan kesejahteraan guru honorer, tambah dia, Pemerintah Kota terus mencari jalan terbaik agar para tenaga pengajar yang berada di garda terdepan itu bisa mendapat kesejahteraan lebih dari penghasilannya, namun di sisi lain pemerintah sudah menghapus penerimaan tenaga kontrak dan honorer.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar, Disdik Kota Makassar, Ahmad Hidayat berharap, pemerintah mempertimbangkan nasib guru non ASN yang sudah mengabdi selama puluhan tahun untuk diprioritaskan.
"Bisa saja direkrut menjadi tenaga pengajar berstatus ASN ataupun minimal sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dilihat dari masa kerjanya," harap dia.
Saat ini Disdik Kota Makassar juga telah meniadakan penerimaan tenaga pengajar berstatus kontrak maupun honorer. Sebab dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018, tentang Manajemen PPPK membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam pasal 96 disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Inilah yang ditafsirkan bahwa tenaga honorer akan diberhentikan atau dihapuskan fungsinya.