Makassar (ANTARA) - Keluarga miskin baru yang terdampak virus corona (COVID-19) yang masuk dalam non-data terpadu keluarga kesejahteraan sosial (DTKS) di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 73.294 orang.
"Dari data yang masuk memang ada penambahan orang miskin baru selama pandemi. Tetapi, data masih mengalami perubahan, karena kabupaten kota masih melakukan pemadanan data," ujar Kasubdin Program Perlindungan dan Jaminan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Muh Arfah Sinring di Makassar, Jumat.
Dari data yang diterima, jumlah non-DTKS yang masuk keluarga miskin baru diusulkan mendapat bantuan ada tujuh daerah masing-masing Kabupaten Bantaeng 3.581 orang, Sinjai 13.490 orang, Maros 6.689 orang, Barru 3.846 orang, Soppeng 2.867 orang, Luwu 19.468 orang, dan tertinggi di Toraja Utara 23.363 orang.
Untuk jumlah DTKS yang diinput pada April 2020, tercatat secara keseluruhan di 24 kabupaten dan kota sebanyak 921.394 orang. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Bone 91.249 orang, disusul Kota Makassar 82.326 orang, Kabupaten Gowa 77.875 orang, dan Wajo 50.117 orang, sedangkan kabupaten kota lainnya dibawah 40 ribuan orang.
Selanjutnya, DTKS non-program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sembako pangan (BSP) kabupaten kota tercatat 468.026 orang. Kabupaten Jeneponto paling banyak 53.874 orang, disusul Gowa 44.466 orang, Kota Makassar 40.266 orang, Kabupaten Bone 26.901, serta Takalar 25.591 orang. Dan data kabupaten kota lainnya dibawah 20 ribuan orang.
Kemudian calon penerima bantuan tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada program fakir miskin (PFM) tercatat sebanyak 323.337 orang tersebar di 24 kabupaten kota se Sulsel. Kota Makassar masih tertinggi calon penerima bantuan yakni 38.298 orang, kemudian Kabupaten Wajo 26.217 orang, Luwu 20.384 orang, Gowa 18.929 orang, Bone 18.927 orang, begitupun Pangkep 18.738 orang.
Selanjutnya Kabupaten Takalar 15.519 orang, Luwu Timur 15.117 orang, Luwu Utara 14.472 orang, Maros 14.292 orang, Pinrang 14.585 orang, Bantaeng 13.261 orang, Sidrap 11.512 orang, dan Enrekang 11.130 orang, sisa kabupaten kota lainnya dibawah 10 ribuan calon penerima.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Provisi Sulsel melansir, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2020 sebesar 776,83 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 17,250 ribu jiwa terhadap September 2019 dan meningkat 9,030 ribu jiwa terhadap Maret 2019.
Kepala BPS Sulsel Yos Rusdiansyah menyebut persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 8,72 persen, juga naik sebesar 0,16 poin dari September 2019 dan naik 0,03 poin dari Maret 2019.
Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan baik daerah perkotaan maupun perdesaan selama periode September 2019 sampai Maret 2020.
Secara absolut selama periode September 2019 sampai Maret 2020, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan 11,41 ribu jiwa, sedangkan di daerah perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,84 ribu jiwa.
"Persentase penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,27 dan 0,07 poin persen," katanya.
Yos menambahkan, faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan sejalan dengan kondisi ekonomi triwulan pertama tahun 2020 yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dari data yang masuk memang ada penambahan orang miskin baru selama pandemi. Tetapi, data masih mengalami perubahan, karena kabupaten kota masih melakukan pemadanan data," ujar Kasubdin Program Perlindungan dan Jaminan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Muh Arfah Sinring di Makassar, Jumat.
Dari data yang diterima, jumlah non-DTKS yang masuk keluarga miskin baru diusulkan mendapat bantuan ada tujuh daerah masing-masing Kabupaten Bantaeng 3.581 orang, Sinjai 13.490 orang, Maros 6.689 orang, Barru 3.846 orang, Soppeng 2.867 orang, Luwu 19.468 orang, dan tertinggi di Toraja Utara 23.363 orang.
Untuk jumlah DTKS yang diinput pada April 2020, tercatat secara keseluruhan di 24 kabupaten dan kota sebanyak 921.394 orang. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Bone 91.249 orang, disusul Kota Makassar 82.326 orang, Kabupaten Gowa 77.875 orang, dan Wajo 50.117 orang, sedangkan kabupaten kota lainnya dibawah 40 ribuan orang.
Selanjutnya, DTKS non-program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sembako pangan (BSP) kabupaten kota tercatat 468.026 orang. Kabupaten Jeneponto paling banyak 53.874 orang, disusul Gowa 44.466 orang, Kota Makassar 40.266 orang, Kabupaten Bone 26.901, serta Takalar 25.591 orang. Dan data kabupaten kota lainnya dibawah 20 ribuan orang.
Kemudian calon penerima bantuan tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada program fakir miskin (PFM) tercatat sebanyak 323.337 orang tersebar di 24 kabupaten kota se Sulsel. Kota Makassar masih tertinggi calon penerima bantuan yakni 38.298 orang, kemudian Kabupaten Wajo 26.217 orang, Luwu 20.384 orang, Gowa 18.929 orang, Bone 18.927 orang, begitupun Pangkep 18.738 orang.
Selanjutnya Kabupaten Takalar 15.519 orang, Luwu Timur 15.117 orang, Luwu Utara 14.472 orang, Maros 14.292 orang, Pinrang 14.585 orang, Bantaeng 13.261 orang, Sidrap 11.512 orang, dan Enrekang 11.130 orang, sisa kabupaten kota lainnya dibawah 10 ribuan calon penerima.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Provisi Sulsel melansir, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2020 sebesar 776,83 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 17,250 ribu jiwa terhadap September 2019 dan meningkat 9,030 ribu jiwa terhadap Maret 2019.
Kepala BPS Sulsel Yos Rusdiansyah menyebut persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 8,72 persen, juga naik sebesar 0,16 poin dari September 2019 dan naik 0,03 poin dari Maret 2019.
Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan baik daerah perkotaan maupun perdesaan selama periode September 2019 sampai Maret 2020.
Secara absolut selama periode September 2019 sampai Maret 2020, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan 11,41 ribu jiwa, sedangkan di daerah perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,84 ribu jiwa.
"Persentase penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,27 dan 0,07 poin persen," katanya.
Yos menambahkan, faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan sejalan dengan kondisi ekonomi triwulan pertama tahun 2020 yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.