Makassar (ANTARA News) - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, belajar dari DPRD Sulawesi Selatan untuk meredam konflik antar sesama legislator menjelang pemilihan kepala daerah Jembrana, Desember 2010.
"Tidak lama lagi disana akan digelar pilkada, kami tidak ingin terjadi gesekan antara anggota dewan atau fraksi. BK ingin menjaga agar DPRD tetap solid," kata Wakil Ketua BK DPRD Jembrana, Nyoman Yudi Wardana saat konsultasi anggota BK DPRD Sulsel di Makassar, Rabu.
Nyoman yang didampingi dua anggota BK setempat menyebut, menjelang Pilkada, ada salah satu fraksi di DPRD Jembrana yang terlalu agresif dan pergerakannya sudah terindikasi melanggar kode etik dan tata tertib DPRD.
"Kami ingin meredam adanya gejolak politik disana yang bisa mengganggu kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Apalagi ketua DPRD akan maju sebagai salah satu kandidat calon wakil bupati," ucapnya.
Ia menambahkan, tujuan utama BK Jembrana sebenarnya untuk bertemu dengan BK DPR RI namun gagal karena agenda anggota DPR RI yang padat.
"Kami sudah ke DPR, namun hanya bertemu secara pribadi dengan anggota BK, Gayus Lumbun. Disana sudah puluhan anggota DPR yang dijatuhi sangsi sama BK," jelasnya.
Sementara anggota BK DPRD Sulsel, Ambo Dalle yang didampingi Zulkifli menyebut selama ini pihaknya tidak pernah memberikan surat peringatan karena belum ada anggota DPRD yang diadukan masyarakat.
"Sebenarnya DPRD Sulsel masih adem-adem saja, periode ini dan periode lalu belum ada masalah. Kita belum bekerja sebab tidak ada pengaduan," ujarnya.
Kalaupun ada pelanggaran kecil seperti tatacara berbusana dan ketidakhadiran yang terjadi di DPRD Sulsel, Ambo, mengaku penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dengan pendekatan lewat pimpinan masing-masing fraksi. (T.pso-099/S016)
"Tidak lama lagi disana akan digelar pilkada, kami tidak ingin terjadi gesekan antara anggota dewan atau fraksi. BK ingin menjaga agar DPRD tetap solid," kata Wakil Ketua BK DPRD Jembrana, Nyoman Yudi Wardana saat konsultasi anggota BK DPRD Sulsel di Makassar, Rabu.
Nyoman yang didampingi dua anggota BK setempat menyebut, menjelang Pilkada, ada salah satu fraksi di DPRD Jembrana yang terlalu agresif dan pergerakannya sudah terindikasi melanggar kode etik dan tata tertib DPRD.
"Kami ingin meredam adanya gejolak politik disana yang bisa mengganggu kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Apalagi ketua DPRD akan maju sebagai salah satu kandidat calon wakil bupati," ucapnya.
Ia menambahkan, tujuan utama BK Jembrana sebenarnya untuk bertemu dengan BK DPR RI namun gagal karena agenda anggota DPR RI yang padat.
"Kami sudah ke DPR, namun hanya bertemu secara pribadi dengan anggota BK, Gayus Lumbun. Disana sudah puluhan anggota DPR yang dijatuhi sangsi sama BK," jelasnya.
Sementara anggota BK DPRD Sulsel, Ambo Dalle yang didampingi Zulkifli menyebut selama ini pihaknya tidak pernah memberikan surat peringatan karena belum ada anggota DPRD yang diadukan masyarakat.
"Sebenarnya DPRD Sulsel masih adem-adem saja, periode ini dan periode lalu belum ada masalah. Kita belum bekerja sebab tidak ada pengaduan," ujarnya.
Kalaupun ada pelanggaran kecil seperti tatacara berbusana dan ketidakhadiran yang terjadi di DPRD Sulsel, Ambo, mengaku penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dengan pendekatan lewat pimpinan masing-masing fraksi. (T.pso-099/S016)