Makassar (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah akhirnya menyetujui nota kesepahaman bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dilanjutkan dengan penandatanganan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021.
"Sudah dapat kita setujui untuk ditetapkan menjadi nota kesepakatan bersama antara DPRD Sulsel dengan Pemerintah Provinsi Sulsel," kata Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, di Makassar, Jumat.
Kesepakatan bersama ini, kata dia, dicapai dalam rapat paripurna setelah mendengar seluruh pandangan fraksi dan Gubernur Sulsel tentang KUA-PPAS sudah dapat disetujui menjadi nota kesepakatan. Selanjutnya, akan dibahas kembali di tingkat komisi-komisi untuk penetapan APBD pokok 2021.
Sementara Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penyelesaian nota kesepakatan dan semua yang menjadi catatan penting menjadi perhatian.
"Walau di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, pimpinan dan segenap anggota dewan, terkhusus Badan Anggaran DPRD telah menyelesaikan agenda ini sebagai rangkaian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang akan datang," ujarnya.
Tahun depan, kata dia, akan menjadi babakan percepatan untuk pemulihan ekonomi, oleh karena itu diperlukan pemanfaatan berbagai potensi daerah secara optimal agar dapat bangkit dan keluar dari kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi di triwulan II tahun ini.
Kebersamaan dan kesatupaduan semua pihak menjadi kekuatan tersendiri bagi Sulawesi Selatan untuk mampu menjadi akselererator perekonomian nasional.
Wujud sinergitas tetap didorong lebih maksimal lagi, termasuk bagaimana memanfaatkan potensi lembaga perbankan dan lembaga non-bank untuk menjadi penyokong dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya UMKM, BUMDES dan bergerak optimalnya aktifitas kelompok tani.
Demikian halnya, warga yang bemukim di pulau-pulau, di daerah-daerah perbatasan dan pelosok-pelosok kita berikan perhatian agar pertumbuhan yang didorong ke depan lebih berkualitas, lebih tahan terhadap gejolak ekonomi termasuk dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.
"Jika kami mencermati catatan-catatan atas laporan Badan Anggaran DPRD yang telah disampaikan, tentunya menjadi arahan bagi kami untuk percepatan pemulihan. Kita semua berharap Sulsel ini bisa tetap menjadi motor perekonomian di luar Pulau Jawa," harapnya.
Untuk itu, optimalisasi pencapaian harapan tersebut, tambah mantan Bupati Bantaeng ini, selain bertumpu pada dukungan APBD Pemprov Sulsel berharap dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan akibat dampak wabah Corona yang menghantam semua sektor.
Selain itu, gubernur juga menyampaikan terkait rencana Pemerintah Provinsi Sulsel mengakses dana dari PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) dalam bentuk skema pinjaman.
"Pada prinsipnya pengajuan tersebut adalah menjabarkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN," ujar Nurdin
Program PEN oleh Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp695 triliun difokuskan pada dua kegiatan utama yang terdiri atas kegiatan dikelola Kementrian atau lembaga, dan hanya sekitar Rp27 triliun dialokasikan dalam bentuk dukungan ke Pemerintah Daerah, termasuk Rp10 triliun dalam bentuk skema pinjaman daerah.
Pengajuan pinjaman ini, kata dia, didasarkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
Kemudian, terkait KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD. Olehnya itu, TAPD agar segera menyampaikan Surat Edaran kepada masing-masing kepala OPD untuk segera menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021 yang pada gilirannya tercipta APBD yang berkualitas baik dari sisi efektifitas maupun efisiensi belanja daerah.
"Disamping itu, diperlukan komitmen kita bersama dalam mengawal Program Prioritas pembangunan Sulawesi Selatan, agar secara bersama kita wujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter," tambahnya.
"Sudah dapat kita setujui untuk ditetapkan menjadi nota kesepakatan bersama antara DPRD Sulsel dengan Pemerintah Provinsi Sulsel," kata Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, di Makassar, Jumat.
Kesepakatan bersama ini, kata dia, dicapai dalam rapat paripurna setelah mendengar seluruh pandangan fraksi dan Gubernur Sulsel tentang KUA-PPAS sudah dapat disetujui menjadi nota kesepakatan. Selanjutnya, akan dibahas kembali di tingkat komisi-komisi untuk penetapan APBD pokok 2021.
Sementara Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penyelesaian nota kesepakatan dan semua yang menjadi catatan penting menjadi perhatian.
"Walau di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, pimpinan dan segenap anggota dewan, terkhusus Badan Anggaran DPRD telah menyelesaikan agenda ini sebagai rangkaian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang akan datang," ujarnya.
Tahun depan, kata dia, akan menjadi babakan percepatan untuk pemulihan ekonomi, oleh karena itu diperlukan pemanfaatan berbagai potensi daerah secara optimal agar dapat bangkit dan keluar dari kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi di triwulan II tahun ini.
Kebersamaan dan kesatupaduan semua pihak menjadi kekuatan tersendiri bagi Sulawesi Selatan untuk mampu menjadi akselererator perekonomian nasional.
Wujud sinergitas tetap didorong lebih maksimal lagi, termasuk bagaimana memanfaatkan potensi lembaga perbankan dan lembaga non-bank untuk menjadi penyokong dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya UMKM, BUMDES dan bergerak optimalnya aktifitas kelompok tani.
Demikian halnya, warga yang bemukim di pulau-pulau, di daerah-daerah perbatasan dan pelosok-pelosok kita berikan perhatian agar pertumbuhan yang didorong ke depan lebih berkualitas, lebih tahan terhadap gejolak ekonomi termasuk dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.
"Jika kami mencermati catatan-catatan atas laporan Badan Anggaran DPRD yang telah disampaikan, tentunya menjadi arahan bagi kami untuk percepatan pemulihan. Kita semua berharap Sulsel ini bisa tetap menjadi motor perekonomian di luar Pulau Jawa," harapnya.
Untuk itu, optimalisasi pencapaian harapan tersebut, tambah mantan Bupati Bantaeng ini, selain bertumpu pada dukungan APBD Pemprov Sulsel berharap dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan akibat dampak wabah Corona yang menghantam semua sektor.
Selain itu, gubernur juga menyampaikan terkait rencana Pemerintah Provinsi Sulsel mengakses dana dari PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) dalam bentuk skema pinjaman.
"Pada prinsipnya pengajuan tersebut adalah menjabarkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN," ujar Nurdin
Program PEN oleh Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp695 triliun difokuskan pada dua kegiatan utama yang terdiri atas kegiatan dikelola Kementrian atau lembaga, dan hanya sekitar Rp27 triliun dialokasikan dalam bentuk dukungan ke Pemerintah Daerah, termasuk Rp10 triliun dalam bentuk skema pinjaman daerah.
Pengajuan pinjaman ini, kata dia, didasarkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
Kemudian, terkait KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD. Olehnya itu, TAPD agar segera menyampaikan Surat Edaran kepada masing-masing kepala OPD untuk segera menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021 yang pada gilirannya tercipta APBD yang berkualitas baik dari sisi efektifitas maupun efisiensi belanja daerah.
"Disamping itu, diperlukan komitmen kita bersama dalam mengawal Program Prioritas pembangunan Sulawesi Selatan, agar secara bersama kita wujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter," tambahnya.