Makassar (ANTARA) - Eksekutif Script Survei Indonesia (SSI) mencatat tingkat kepuasan warga Sulawesi Selatan pada tahun kedua kepemimpinan Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah bersama Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menunjukan tren positif yakni sebesar 63,13 persen.
Survei dilaksanakan acak terhadap 820 responden yang tersebar di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara proporsional pada 2 - 15 Agustus 2020 lalu. Metode yang digunakan adalah Multistage Random Sampling dengan tingkat margin of error 3.5 persen.
"Jadi survei ini adalah survei opini publik yang mengambil sampling 820 sampel dan menggunakan metode multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen," kata Direktur Eksekutif Script Survei Indonesia (SSI) Yuhardin di Makassar, Sabtu.
Catatannya, kinerja masyarakat secara keseluruhan merasa 63.31 persen puas. Angka ini terdiri dari 8,56 persen sangat puas dan 54,57 cukup puas.
Adapun 23.56 persen merasa tidak puas. Dan responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 13.31 persen.
Dalam survei dua tahun kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman ada 14 kategori yang ikut ditanyakan kepada responden.
Sektor atau kategori Keamanan dan Tindakan Kriminal misalnya, 87,20 persen masyarakat puas, 11,83 persen tidak puas. Kategori Pendidikan 81,71 persen masyarakat puas, 16,95 persen tidak puas.
Selanjutnya, kategori pelayanan publik (Pengurusan Administrasi Kependudukan, Izin, dsb) 81,83 persen puas, 16,46 persen tidak puas. Kategori Kesehatan 82,80 persen masyarakat puas, 15,85 persen tidak puas.
Kategori penegakan hukum 73,66 persen puas, 16,71 persen tidak puas. Sektor Infrastruktur (jalan, jembatan, dsb) 64,02 persen masyarakat puas, 34,63 persen tidak puas. Kategori Agraria (Pertanian, Perkebunan, Pengairan) 62,93 persen masyarakat puas, 21,22 persen tidak puas.
Sementara kategori pertambangan 29,88 persen masyarakat puas, 13,54 persen tidak puas. Kategori Pemberantasan KKN 39,88 persen masyarakat puas, 31,22 persen tidak puas. Kategori Ketenagakerjaan (Pengangguran, UMR, dsb) 26,83 persen masyarakat puas, 68,66 persen tidak puas.
"Untuk ketenagakerjaan diakibatkan karena kondisi pandemi COVID-19 banyak yang kehilangan lapangan kerja," ujarnya.
Untuk kategori pembangunan sarana dan prasarana transportasi 76,59 persen masyarakat puas, 15,37 persen tidak puas. Pengendalian Bencana Banjir dan Longsor 67,32 persen masyarakat puas, 23,90 persen tidak puas.
Peningkatan investasi dan penanaman modal 46,10 persen masyarakat puas, 19,88 persen tidak puas. Serta pengembangan listrik 87,20 persen masyarakat puas, 11,83 persen tidak puas.
"Angka (63,13 persen) ini di pemerintahan untuk dua tahun ini termasuk tinggi. Biasanya mencapai angka ini, biasanya pemerintahan usia tiga hingga empat tahun. Ini baru tahun ke dua, apalagi di tengah krisis ekonomi seperti ini," ujar Yuhardin.
Survei dilaksanakan acak terhadap 820 responden yang tersebar di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara proporsional pada 2 - 15 Agustus 2020 lalu. Metode yang digunakan adalah Multistage Random Sampling dengan tingkat margin of error 3.5 persen.
"Jadi survei ini adalah survei opini publik yang mengambil sampling 820 sampel dan menggunakan metode multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen," kata Direktur Eksekutif Script Survei Indonesia (SSI) Yuhardin di Makassar, Sabtu.
Catatannya, kinerja masyarakat secara keseluruhan merasa 63.31 persen puas. Angka ini terdiri dari 8,56 persen sangat puas dan 54,57 cukup puas.
Adapun 23.56 persen merasa tidak puas. Dan responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 13.31 persen.
Dalam survei dua tahun kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman ada 14 kategori yang ikut ditanyakan kepada responden.
Sektor atau kategori Keamanan dan Tindakan Kriminal misalnya, 87,20 persen masyarakat puas, 11,83 persen tidak puas. Kategori Pendidikan 81,71 persen masyarakat puas, 16,95 persen tidak puas.
Selanjutnya, kategori pelayanan publik (Pengurusan Administrasi Kependudukan, Izin, dsb) 81,83 persen puas, 16,46 persen tidak puas. Kategori Kesehatan 82,80 persen masyarakat puas, 15,85 persen tidak puas.
Kategori penegakan hukum 73,66 persen puas, 16,71 persen tidak puas. Sektor Infrastruktur (jalan, jembatan, dsb) 64,02 persen masyarakat puas, 34,63 persen tidak puas. Kategori Agraria (Pertanian, Perkebunan, Pengairan) 62,93 persen masyarakat puas, 21,22 persen tidak puas.
Sementara kategori pertambangan 29,88 persen masyarakat puas, 13,54 persen tidak puas. Kategori Pemberantasan KKN 39,88 persen masyarakat puas, 31,22 persen tidak puas. Kategori Ketenagakerjaan (Pengangguran, UMR, dsb) 26,83 persen masyarakat puas, 68,66 persen tidak puas.
"Untuk ketenagakerjaan diakibatkan karena kondisi pandemi COVID-19 banyak yang kehilangan lapangan kerja," ujarnya.
Untuk kategori pembangunan sarana dan prasarana transportasi 76,59 persen masyarakat puas, 15,37 persen tidak puas. Pengendalian Bencana Banjir dan Longsor 67,32 persen masyarakat puas, 23,90 persen tidak puas.
Peningkatan investasi dan penanaman modal 46,10 persen masyarakat puas, 19,88 persen tidak puas. Serta pengembangan listrik 87,20 persen masyarakat puas, 11,83 persen tidak puas.
"Angka (63,13 persen) ini di pemerintahan untuk dua tahun ini termasuk tinggi. Biasanya mencapai angka ini, biasanya pemerintahan usia tiga hingga empat tahun. Ini baru tahun ke dua, apalagi di tengah krisis ekonomi seperti ini," ujar Yuhardin.