Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pendataan terhadap anak-anak yang tidak sekolah di setiap kabupaten di provinsi itu untuk ditindaklanjuti.
Sekda Sulbar M. Idris D.P. di Mamuju, Minggu, mengatakan Pemprov Sulbar telah menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai penanganan anak tidak sekolah di Sulbar, .
Ia mengatakan portal ATS (Anak Tidak Sekolah) telah diluncurkan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan mereka agar dapat kembali bersekolah.
"Unicef ( Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa) akan membantu pemerintah di Sulbar berkolaborasi dalam mengumpulkan data yang akurat mengenai kondisi pembangunan manusia dengan melakukan pendataan di setiap daerah, sehingga harus didukung pemerintah setiap kabupaten," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah ingin memastikan penanggulangan terhadap mereka, tidak dijadikan euforia, karena hal itu pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama-sama.
Ia menyampaikan permasalahan anak tidak sekolah masih tinggi di Sulbar sehingga perlu diselesaikan dan selanjutnya dilakukan berbagai upaya meningkatkan sumber daya manusia.
Ia meminta kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten fokus untuk lebih mendorong pembangunan SDM.
"Saya tidak mau lagi melihat ada kepala bidang di Dinas Pendidikan memikirkan program di luar dari pembangunan SDM," kata dia.
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar saat ini ada di posisi 65,73 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang 71,92 persen.
Sekda Sulbar M. Idris D.P. di Mamuju, Minggu, mengatakan Pemprov Sulbar telah menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai penanganan anak tidak sekolah di Sulbar, .
Ia mengatakan portal ATS (Anak Tidak Sekolah) telah diluncurkan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan mereka agar dapat kembali bersekolah.
"Unicef ( Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa) akan membantu pemerintah di Sulbar berkolaborasi dalam mengumpulkan data yang akurat mengenai kondisi pembangunan manusia dengan melakukan pendataan di setiap daerah, sehingga harus didukung pemerintah setiap kabupaten," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah ingin memastikan penanggulangan terhadap mereka, tidak dijadikan euforia, karena hal itu pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama-sama.
Ia menyampaikan permasalahan anak tidak sekolah masih tinggi di Sulbar sehingga perlu diselesaikan dan selanjutnya dilakukan berbagai upaya meningkatkan sumber daya manusia.
Ia meminta kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten fokus untuk lebih mendorong pembangunan SDM.
"Saya tidak mau lagi melihat ada kepala bidang di Dinas Pendidikan memikirkan program di luar dari pembangunan SDM," kata dia.
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar saat ini ada di posisi 65,73 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang 71,92 persen.