Makassar (ANTARA) - Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Hery Sumiharto menyampaikan kesiapan sarana prasarana (sarpras) belum memenuhi standar untuk pelaksanaan belajar di sekolah di beberapa kabupaten, khususnya di masa pandemi COVID-19.
"Saya bersama kepala dinas telah mengunjungi SMA/SMK di sejumlah kabupaten, seperti Jeneponto, Barru, Pangkep, ternyata sarana-prasarananya belum memenuhi standar untuk pelaksanaan belajar di sekolah, seperti masih banyak bangku di kelas dan beberapa syarat lainnya belum dimiliki sekolah," kata dia di Makassar, Jumat.
Pada pembukaan sekolah untuk pelaksanaan belajar mengajar di sebuah wilayah, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat yang dipersyaratkan Kementerian Pendidikan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.
Adapun syarat yang dimaksud yakni pihak sekolah harus menyiapkan tempat cuci tangan di setiap kelas, menyiapkan thermo gun (pengukur suhu tubuh), melakukan sosialisasi secara tuntas terkait COVID-19 kepada guru, siswa dan orangtua serta mendapat persetujuan dari orangtua untuk aktivitas belajar di sekolah.
"Surat persetujuan belajar tatap muka ini harus disepakati oleh orangtua. Selain itu, jumlah siswa harus dikurangi, tidak lagi 36 orang setiap kelas tetapi hanya 50 persen dari jumlah siswanya," jelas Hery.
Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengeluarkan kebijakan bahwa pelaksanaan belajar dari rumah diperpanjang hingga 3 Oktober 2020, yang selanjutnya akan direvisi lagi untuk menentukan kebijakan berikutnya.
Hanya saja, kata Hery, Pemprov Sulsel memberi kelonggaran kepada pihak sekolah pada zona hijau terhadap kasus COVID-19 untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.
"Semuanya kita kembalikan ke sekolah, tetapi hingga saat ini belum ada sekolah (SMA/SMK) yang mengajukan. Kita sudah memberi keleluasaan, bisa melakukan tatap muka untuk pembelajaran 3 jam saja sepekan," katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan Disdik Sulsel agar pembelajaran berjalan yakni simulasi belajar di sekolah seperti yang dilakukan Kabupaten Pinrang. "Tetapi kami belum tahu hasilnya," ungkap Hery.
Sementara pada sekolah terpencil dengan akses keluar masuk wilayah yang minim, Pemprov Sulsel juga memberi kelonggaran jika betul-betul siap membuka sekolah tatap muka.
"Sebenarnya bisa (sekolah tatap muka) yang sekolah terpencil, kalau sudah siap. Pertanyaannya adakah seseorang yang bisa menjamin penyebaran virus tidak terjadi dari siswa atau keluarga siswa," kata dia.
"Sebab saat ini, roda perekonomian harus berputar, dan bisa saja warga tinggal di daerah terpencil tetapi keluarganya pernah melakukan perjalanan ke kota," sambung Hery.
Sehingga, kata Hary, Pemprov Sulsel sampai saat ini mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa dan orangtua di masa pandemik COVID-19. Pelaksanaan belajar secara daring diakui tidak akan mencapai target, utamanya pada capaian pendidikan, namun bukan berarti tidak menuju ke capaian tersebut.
Menurutnya, pandemik COVID-19 memberikan banyak hikmah pada dunia pendidikan, khususnya pada penggunaan teknologi bagi para guru.
"Kita banyak belajarar dari COVID-19, seperti guru yang sebelumnya tidak bisa sama sekali online kini sudah bisa," pungkasnya.
"Saya bersama kepala dinas telah mengunjungi SMA/SMK di sejumlah kabupaten, seperti Jeneponto, Barru, Pangkep, ternyata sarana-prasarananya belum memenuhi standar untuk pelaksanaan belajar di sekolah, seperti masih banyak bangku di kelas dan beberapa syarat lainnya belum dimiliki sekolah," kata dia di Makassar, Jumat.
Pada pembukaan sekolah untuk pelaksanaan belajar mengajar di sebuah wilayah, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat yang dipersyaratkan Kementerian Pendidikan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.
Adapun syarat yang dimaksud yakni pihak sekolah harus menyiapkan tempat cuci tangan di setiap kelas, menyiapkan thermo gun (pengukur suhu tubuh), melakukan sosialisasi secara tuntas terkait COVID-19 kepada guru, siswa dan orangtua serta mendapat persetujuan dari orangtua untuk aktivitas belajar di sekolah.
"Surat persetujuan belajar tatap muka ini harus disepakati oleh orangtua. Selain itu, jumlah siswa harus dikurangi, tidak lagi 36 orang setiap kelas tetapi hanya 50 persen dari jumlah siswanya," jelas Hery.
Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengeluarkan kebijakan bahwa pelaksanaan belajar dari rumah diperpanjang hingga 3 Oktober 2020, yang selanjutnya akan direvisi lagi untuk menentukan kebijakan berikutnya.
Hanya saja, kata Hery, Pemprov Sulsel memberi kelonggaran kepada pihak sekolah pada zona hijau terhadap kasus COVID-19 untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.
"Semuanya kita kembalikan ke sekolah, tetapi hingga saat ini belum ada sekolah (SMA/SMK) yang mengajukan. Kita sudah memberi keleluasaan, bisa melakukan tatap muka untuk pembelajaran 3 jam saja sepekan," katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan Disdik Sulsel agar pembelajaran berjalan yakni simulasi belajar di sekolah seperti yang dilakukan Kabupaten Pinrang. "Tetapi kami belum tahu hasilnya," ungkap Hery.
Sementara pada sekolah terpencil dengan akses keluar masuk wilayah yang minim, Pemprov Sulsel juga memberi kelonggaran jika betul-betul siap membuka sekolah tatap muka.
"Sebenarnya bisa (sekolah tatap muka) yang sekolah terpencil, kalau sudah siap. Pertanyaannya adakah seseorang yang bisa menjamin penyebaran virus tidak terjadi dari siswa atau keluarga siswa," kata dia.
"Sebab saat ini, roda perekonomian harus berputar, dan bisa saja warga tinggal di daerah terpencil tetapi keluarganya pernah melakukan perjalanan ke kota," sambung Hery.
Sehingga, kata Hary, Pemprov Sulsel sampai saat ini mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa dan orangtua di masa pandemik COVID-19. Pelaksanaan belajar secara daring diakui tidak akan mencapai target, utamanya pada capaian pendidikan, namun bukan berarti tidak menuju ke capaian tersebut.
Menurutnya, pandemik COVID-19 memberikan banyak hikmah pada dunia pendidikan, khususnya pada penggunaan teknologi bagi para guru.
"Kita banyak belajarar dari COVID-19, seperti guru yang sebelumnya tidak bisa sama sekali online kini sudah bisa," pungkasnya.