Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) di Makassar, Rabu, setelah rapat koordinasi bersama KPK sehari sebelumnya.
Nurdin Abdullah mengeluarkan nada keras ketika melihat kursi pelayanan masih kosong di kantor tersebut.
"Kenapa kursi dan meja di bawah (lantai satu) masih kosong. Siapa yang bertugas di bawah," tanya Bupati Bantaeng Periode 2008 - 2018 ini saat inspeksi mendadak di Kantor PMPTSP jam 08.13 Wita.
Di bawah yang dimaksud adalah bagian pelayanan di lantai dasar Kantor Dinas PMPTSP Sulsel. Ketikan Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak, hanya ada dua staf di bagian pelayanan.
Sebanyak empat kursi pelayanan di bagian kanan pintu masuk Kantor Dinas PMPTSP belum terisi. Sebanyak tujuh unit kursi di sisi kiri pintu masuk kantor yang mengeluarkan perizinan itu hanya diisi dua staf.
Gubernur langsung ke lantai dua mencari staf. Akses tangga ke lantai dua dirintangi pembatas. Tampak tulisan "Dilarang Naik yang Tidak Berkepentingan."
Di lantai dua kantor yang mengeluarkan perizinan ada beberapa kepala bagian dan puluhan staf. Nurdin Abdullah diterima Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Muhammad Said Wahab yang keluar ruangan kerja mendengar suara Nurdin Abdullah.
Said Wahab menjelaskan Sekretaris Dinas Iffah Rafidah Djafar sedang bertugas di Selayar. Saud hanya berdiam ketika ditanya tentang pelayanan yang belum jalan.
Kepala Dinas PMPTS Dr Jayadi Nas terlambat hadir 30 menit dari kehadiran Gubernur. Nurdin Abdullah memeriksa absensi.
Di Kantor PMPTSP, Nurdin Abdullah menelepon Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Irawan Bintang. "Kenapa masih ada berkas yang bolak balik ke kantor ESDM. Di sini (PMPTSP) bukankah ada perwakilan dari kantor ESDM," tanya Nurdin Abdullah.
Gubernur minta kepada Kepala Dinas ESDM untuk segera ke kantor PMPTSP untuk membenahi stafnya. "Kau datang ke sini (PMPTS)," katanya.
Kepala Dinas PMPTSP Jayadi Nas datang menjelang Nurdin Abdullah pulang. Nurdin Abdullah minta kepala dinas membenahi sistem pelayanan di kantornya. "Tolong benahi Pak Kadis. Benahi pelayanan," kata Nurdin Abdullah seraya melangkah meninggalkan kantor PMPTSP.
Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi 13 secara nasional dalam penilaian Monitoring Center of Prevention (MCP) program koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) KPK hingga Oktober 2020.
Supervisi MCP Sulsel Friesmount Wongso mengatakan program ini terfokus pada delapan area capaian diantaranya tata kelola dana desa, penganggaran APBD, perencanaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah hingga optimalisasi pajak daerah.*
Nurdin Abdullah mengeluarkan nada keras ketika melihat kursi pelayanan masih kosong di kantor tersebut.
"Kenapa kursi dan meja di bawah (lantai satu) masih kosong. Siapa yang bertugas di bawah," tanya Bupati Bantaeng Periode 2008 - 2018 ini saat inspeksi mendadak di Kantor PMPTSP jam 08.13 Wita.
Di bawah yang dimaksud adalah bagian pelayanan di lantai dasar Kantor Dinas PMPTSP Sulsel. Ketikan Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak, hanya ada dua staf di bagian pelayanan.
Sebanyak empat kursi pelayanan di bagian kanan pintu masuk Kantor Dinas PMPTSP belum terisi. Sebanyak tujuh unit kursi di sisi kiri pintu masuk kantor yang mengeluarkan perizinan itu hanya diisi dua staf.
Gubernur langsung ke lantai dua mencari staf. Akses tangga ke lantai dua dirintangi pembatas. Tampak tulisan "Dilarang Naik yang Tidak Berkepentingan."
Di lantai dua kantor yang mengeluarkan perizinan ada beberapa kepala bagian dan puluhan staf. Nurdin Abdullah diterima Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Muhammad Said Wahab yang keluar ruangan kerja mendengar suara Nurdin Abdullah.
Said Wahab menjelaskan Sekretaris Dinas Iffah Rafidah Djafar sedang bertugas di Selayar. Saud hanya berdiam ketika ditanya tentang pelayanan yang belum jalan.
Kepala Dinas PMPTS Dr Jayadi Nas terlambat hadir 30 menit dari kehadiran Gubernur. Nurdin Abdullah memeriksa absensi.
Di Kantor PMPTSP, Nurdin Abdullah menelepon Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Irawan Bintang. "Kenapa masih ada berkas yang bolak balik ke kantor ESDM. Di sini (PMPTSP) bukankah ada perwakilan dari kantor ESDM," tanya Nurdin Abdullah.
Gubernur minta kepada Kepala Dinas ESDM untuk segera ke kantor PMPTSP untuk membenahi stafnya. "Kau datang ke sini (PMPTS)," katanya.
Kepala Dinas PMPTSP Jayadi Nas datang menjelang Nurdin Abdullah pulang. Nurdin Abdullah minta kepala dinas membenahi sistem pelayanan di kantornya. "Tolong benahi Pak Kadis. Benahi pelayanan," kata Nurdin Abdullah seraya melangkah meninggalkan kantor PMPTSP.
Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi 13 secara nasional dalam penilaian Monitoring Center of Prevention (MCP) program koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) KPK hingga Oktober 2020.
Supervisi MCP Sulsel Friesmount Wongso mengatakan program ini terfokus pada delapan area capaian diantaranya tata kelola dana desa, penganggaran APBD, perencanaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah hingga optimalisasi pajak daerah.*