Bantaeng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bantaeng tahun 2018 - 2023 di Ruang Pola Kantor bupati setempat, Jumat (20/11).
Kegiatan ini digelar untuk memperoleh masukan dan kesepakatan terhadap hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani dari beberapa unsur yang menghadiri kegiatan tersebut.
Asisten III Bidang Administrasi Pemkab Bantaeng Asruddin mewakili Bupati Bantaeng Ilham Azikin menyampaikan harapan dalam menyusun perencanaan agar tetap fokus pada tiga program unggulan pembangunan.
Ketiga program tersebut pertama penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW, kedua jaminan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru serta program asuransi pertanian dan jaminan ketersediaan benih dan pupuk.
"Saya harap Kepala SKPD mengoptimalkan forum ini sehingga terwujud sinkronisasi dokumen perencanaan yang baik dan berkualitas," ujarnya.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bantaeng yang masa berlakunya masih 3 tahun sangat mendesak dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Perpres 18 tahun 2020.
Selain itu, sebagai konsekuensi logis dari penerapan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019 yang merubah kodefikasi dan nomeklatur program serta kegiatan, untuk itu perlu tahapan sistematis dan praktis untuk mengakselerasi proses perubahan RPJMD.
Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Kepala Bappeda Bantaeng Muh Dimiati Nongpa, serta para Kepala SKPD maupun perwakilan SKPD yang hadir secara virtual.(*/Adv)
Kegiatan ini digelar untuk memperoleh masukan dan kesepakatan terhadap hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani dari beberapa unsur yang menghadiri kegiatan tersebut.
Asisten III Bidang Administrasi Pemkab Bantaeng Asruddin mewakili Bupati Bantaeng Ilham Azikin menyampaikan harapan dalam menyusun perencanaan agar tetap fokus pada tiga program unggulan pembangunan.
Ketiga program tersebut pertama penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW, kedua jaminan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru serta program asuransi pertanian dan jaminan ketersediaan benih dan pupuk.
"Saya harap Kepala SKPD mengoptimalkan forum ini sehingga terwujud sinkronisasi dokumen perencanaan yang baik dan berkualitas," ujarnya.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bantaeng yang masa berlakunya masih 3 tahun sangat mendesak dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Perpres 18 tahun 2020.
Selain itu, sebagai konsekuensi logis dari penerapan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019 yang merubah kodefikasi dan nomeklatur program serta kegiatan, untuk itu perlu tahapan sistematis dan praktis untuk mengakselerasi proses perubahan RPJMD.
Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Kepala Bappeda Bantaeng Muh Dimiati Nongpa, serta para Kepala SKPD maupun perwakilan SKPD yang hadir secara virtual.(*/Adv)