Mamuju (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat akan segera menuntaskan perekaman 984 KTP elektronik sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 di daerah itu.
"Saat ini, masih tersisa 984 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan kami akan segera mengintensifkan perekaman e-KTP sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene pada 9 Desember 2020," kata Kepala Disdukcapil Majene Asri Albar, Selasa.
Ia mengatakan, progres perekaman KTP elektronik di Kabupaten Majene sudah mencapai 99,4 persen.
Hasil tersebut kata Asri Albar, menjadikan Kabupaten Majene terbaik di Sulawesi Barat.
"Bahkan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Majene berada di posisi 33," ujarnya.
Ia meminta para camat dan kepala desa agar menyampaikan informasi jika masih ada warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik di wilayahnya masing-masing.
"Kami masih terus berkoordinasi bersama para camat, lurah dan kepala desa terkait kemungkinan masih ada warga yang enggan melakukan perekaman keliling di wilayahnya," ucapnya.
"Kami juga mau memastikan kondisi penduduk, sehingga nanti kami bersama pemeritah kecamatan melakukan validasi. Jika masih signifikan kita masih akan kembali ke lapangan untuk melakukan perekaman keliling tahap selanjutnya," terang Asri Albar.
Sementara itu, Penjabat Sementara Bupati Majene HM Natsir, meminta para Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk fokus pada perekaman KTP-el.
"Terutama pemilih pemula. Tolong di data di kecamatan mana, kelurahan atau desa yang mana yang warganya yang belum melakukan perekaman agar dapat dilakukan percepatan perekaman," kata Natsir.
"Apalagi pada Pilkada Serentak kali ini tidak ada lagi suket (surat keterangan)," tambahnya.
Ia juga meminta agar seluruh pihak bekerja bersama untuk 15 hari ke depan, agar Pilkada Majene tetap menjadi yang terbaik, tidak ada konflik, protes dan berjalan lancar.
"Saya meminta agar Camat, Lurah, dan para Kepala Desa untuk membantu KPU dan Bawaslu. Angka 984 jiwa ini memang tergolong kecil tetapi jika tidak serius bisa tidak tuntas. Jadi, saya minta agar kita bekerja bersungguh-sungguh dengan sisa waktu sekitar 12 hari saja. Saya ingin semua pekerjaan tuntas," kata Natsir.
"Saat ini, masih tersisa 984 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan kami akan segera mengintensifkan perekaman e-KTP sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene pada 9 Desember 2020," kata Kepala Disdukcapil Majene Asri Albar, Selasa.
Ia mengatakan, progres perekaman KTP elektronik di Kabupaten Majene sudah mencapai 99,4 persen.
Hasil tersebut kata Asri Albar, menjadikan Kabupaten Majene terbaik di Sulawesi Barat.
"Bahkan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Majene berada di posisi 33," ujarnya.
Ia meminta para camat dan kepala desa agar menyampaikan informasi jika masih ada warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik di wilayahnya masing-masing.
"Kami masih terus berkoordinasi bersama para camat, lurah dan kepala desa terkait kemungkinan masih ada warga yang enggan melakukan perekaman keliling di wilayahnya," ucapnya.
"Kami juga mau memastikan kondisi penduduk, sehingga nanti kami bersama pemeritah kecamatan melakukan validasi. Jika masih signifikan kita masih akan kembali ke lapangan untuk melakukan perekaman keliling tahap selanjutnya," terang Asri Albar.
Sementara itu, Penjabat Sementara Bupati Majene HM Natsir, meminta para Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk fokus pada perekaman KTP-el.
"Terutama pemilih pemula. Tolong di data di kecamatan mana, kelurahan atau desa yang mana yang warganya yang belum melakukan perekaman agar dapat dilakukan percepatan perekaman," kata Natsir.
"Apalagi pada Pilkada Serentak kali ini tidak ada lagi suket (surat keterangan)," tambahnya.
Ia juga meminta agar seluruh pihak bekerja bersama untuk 15 hari ke depan, agar Pilkada Majene tetap menjadi yang terbaik, tidak ada konflik, protes dan berjalan lancar.
"Saya meminta agar Camat, Lurah, dan para Kepala Desa untuk membantu KPU dan Bawaslu. Angka 984 jiwa ini memang tergolong kecil tetapi jika tidak serius bisa tidak tuntas. Jadi, saya minta agar kita bekerja bersungguh-sungguh dengan sisa waktu sekitar 12 hari saja. Saya ingin semua pekerjaan tuntas," kata Natsir.