Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat mengelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman gangguan keamanan saat pemungutan suara pikada setempat.
Penjabat Bupati Majene M. Natsir di Majene, Selasa (24/11), mengatakan meskipun daerah itu memiliki sejarah yang aman dalam pesta demokrasi, tetap perlu diantisipasi terkait dengan berbagai potensi ancaman, terutama konflik sebelum dan sesudah pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati.
"Kabupaten Majene memiliki sejarah yang baik pada pelaksanaan pesta demokrasi. Namun, bukan berarti kita harus lengah dan tidak waspada terhadap berbagai kemungkinan yang timbul, terutama potensi terjadinya konflik sebelum dan sesudah pemungutan suara," ujarnya.
Rapat tersebut menyikapi berbagai persoalan terkait dengan pilkada setempat mendatang.
"Pertemuan hari ini untuk menyikapi segala potensi permasalahan jelang Pilkada Serentak 2020. Selain itu untuk memastikan seluruh persiapan, baik secara teknis dan nonteknis sehingga tidak ada lagi permasalahan yang akan terjadi di lapangan," tambahnya.
Ia juga menyinggung tentang potensi cuaca buruk menjelang hari pemungutan suara.
Berdasarkan prediksi BMKG, pada Desember 2020 wilayah Sulbar memasuki pancaroba di mana tahun ini ada fenomena La Nina.
Ia juga menyebut masih ada 12 desa di Kabupaten Majene yang belum ada jaringan telekomunikasi dan internet.
"Termasuk masih ada 984 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP elektronik yang perlu disisir. Kita perlu memastikan warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan aman, sehingga pilkada yang kita lalui ini berjalan sukses dan aman," tuturnya.
Ia mengemukakan pentingnya partisipasi pemilih dalam pilkada digunakan secara baik.
"Tidak ada lagi istilah golput pada pesta demokrasi kali ini. Pilkada Serentak 2020 ini adalah solusi untuk menentukan masa depan Kabupaten Majene," kata Natsir.
Manager PT PLN Kabupaten Majene Bahtiar menyampaikan kondisi listrik menjelang pemungutan suara relatif masih aman.
"Permasalahan listrik di Kabupaten Majene relatif masih aman. Kapasitas gardu di Baruga mencukupi untuk kebutuhan pada pelaksanaan pilkada serentak," ujarnya.
Namun, ia mengakui masih ada 20 dusun yang belum bisa menikmati listrik dari PLN, di antaranya Ulumanda, Salutahongan, Salutahongang, Awo, serta Mayamba.
Ia berharap, ada masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, terkait lokasi-lokasi mana yang menjadi prioritas, termasuk jika pihak penyelenggara membutuhkan genset.
Pada rakor yang juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Pemkab Majene, Kapolres, Dandim 1401, perwakilan Kejari Majene, Manajer PLN Kabupaten Majene, Bawaslu, Ketua dan komisioner KPU, para kepala OPD terkait, camat, dan para kepala desa di daerah itu.
Penjabat Bupati Majene M. Natsir di Majene, Selasa (24/11), mengatakan meskipun daerah itu memiliki sejarah yang aman dalam pesta demokrasi, tetap perlu diantisipasi terkait dengan berbagai potensi ancaman, terutama konflik sebelum dan sesudah pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati.
"Kabupaten Majene memiliki sejarah yang baik pada pelaksanaan pesta demokrasi. Namun, bukan berarti kita harus lengah dan tidak waspada terhadap berbagai kemungkinan yang timbul, terutama potensi terjadinya konflik sebelum dan sesudah pemungutan suara," ujarnya.
Rapat tersebut menyikapi berbagai persoalan terkait dengan pilkada setempat mendatang.
"Pertemuan hari ini untuk menyikapi segala potensi permasalahan jelang Pilkada Serentak 2020. Selain itu untuk memastikan seluruh persiapan, baik secara teknis dan nonteknis sehingga tidak ada lagi permasalahan yang akan terjadi di lapangan," tambahnya.
Ia juga menyinggung tentang potensi cuaca buruk menjelang hari pemungutan suara.
Berdasarkan prediksi BMKG, pada Desember 2020 wilayah Sulbar memasuki pancaroba di mana tahun ini ada fenomena La Nina.
Ia juga menyebut masih ada 12 desa di Kabupaten Majene yang belum ada jaringan telekomunikasi dan internet.
"Termasuk masih ada 984 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP elektronik yang perlu disisir. Kita perlu memastikan warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan aman, sehingga pilkada yang kita lalui ini berjalan sukses dan aman," tuturnya.
Ia mengemukakan pentingnya partisipasi pemilih dalam pilkada digunakan secara baik.
"Tidak ada lagi istilah golput pada pesta demokrasi kali ini. Pilkada Serentak 2020 ini adalah solusi untuk menentukan masa depan Kabupaten Majene," kata Natsir.
Manager PT PLN Kabupaten Majene Bahtiar menyampaikan kondisi listrik menjelang pemungutan suara relatif masih aman.
"Permasalahan listrik di Kabupaten Majene relatif masih aman. Kapasitas gardu di Baruga mencukupi untuk kebutuhan pada pelaksanaan pilkada serentak," ujarnya.
Namun, ia mengakui masih ada 20 dusun yang belum bisa menikmati listrik dari PLN, di antaranya Ulumanda, Salutahongan, Salutahongang, Awo, serta Mayamba.
Ia berharap, ada masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, terkait lokasi-lokasi mana yang menjadi prioritas, termasuk jika pihak penyelenggara membutuhkan genset.
Pada rakor yang juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Pemkab Majene, Kapolres, Dandim 1401, perwakilan Kejari Majene, Manajer PLN Kabupaten Majene, Bawaslu, Ketua dan komisioner KPU, para kepala OPD terkait, camat, dan para kepala desa di daerah itu.