Mamuju (ANTARA) - Prevalensi stunting (kekerdilan) di Kabupaten Mamuju masih tergolong rendah di banding beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Dewi Sundari.
"Prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju masih sangat rendah di Sulbar, yakni baru di angka 53,7 persen dibanding kabupaten lainnya yang sudah ada yang mencapai 80 persen," kata Dewi Sundari pada sosialisasi penyusunan peraturan bupati (Perbup) tentang Peran Desa Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Mamuju, Jumat.
"Masih tersisa waktu dua minggu yang dapat digunakan untuk menggenjot pengimputan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain. Setidaknya, data prevalensi stunting di angka 53,7 persen bisa dipertahankan," tambahnya.
Maski prevalensi stunting masih rendah, namun kurun waktu dua tahun terakhir, kasus stunting di Kabupaten Mamuju lanjut Dewi Sundari, berhasil turun 25 persen dari sebelumnya 44,46 persen.
Berdasarkan hasil kesehatan dasar (Rikesdas) tahun 2018 kata dia, Provinsi Sulbar menduduki urutan kedua tertinggi jumlah stunting setelah Nusa Tenggara Timur.
"Khusus Kabupaten Mamuju, yaitu berada pada urutan ketiga dengan jumlah stunting 44,46 persen sehingga Kabupaten Mamuju termasuk dalam lokus stunting tahun 2018," tuturnya.
"Jadi, tujuan kegiatan penyusunan perbup ini untuk melakukan integrasi sektor yang efektif dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini dihadiri 130 peserta dari berbagai 'stakeholder' atau pemangku kepentingan," terang Dewi Sundari.
Sementara, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sabrianty Qadarsih mengatakan, peraturan bupati tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes, diantaranya bersumber dari desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan stunting di tingkat desa.
"Juga, memberikan kepastian hukum yang dapat di gunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan stunting," kata Sabrianty.
"Prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju masih sangat rendah di Sulbar, yakni baru di angka 53,7 persen dibanding kabupaten lainnya yang sudah ada yang mencapai 80 persen," kata Dewi Sundari pada sosialisasi penyusunan peraturan bupati (Perbup) tentang Peran Desa Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Mamuju, Jumat.
"Masih tersisa waktu dua minggu yang dapat digunakan untuk menggenjot pengimputan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain. Setidaknya, data prevalensi stunting di angka 53,7 persen bisa dipertahankan," tambahnya.
Maski prevalensi stunting masih rendah, namun kurun waktu dua tahun terakhir, kasus stunting di Kabupaten Mamuju lanjut Dewi Sundari, berhasil turun 25 persen dari sebelumnya 44,46 persen.
Berdasarkan hasil kesehatan dasar (Rikesdas) tahun 2018 kata dia, Provinsi Sulbar menduduki urutan kedua tertinggi jumlah stunting setelah Nusa Tenggara Timur.
"Khusus Kabupaten Mamuju, yaitu berada pada urutan ketiga dengan jumlah stunting 44,46 persen sehingga Kabupaten Mamuju termasuk dalam lokus stunting tahun 2018," tuturnya.
"Jadi, tujuan kegiatan penyusunan perbup ini untuk melakukan integrasi sektor yang efektif dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini dihadiri 130 peserta dari berbagai 'stakeholder' atau pemangku kepentingan," terang Dewi Sundari.
Sementara, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sabrianty Qadarsih mengatakan, peraturan bupati tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes, diantaranya bersumber dari desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan stunting di tingkat desa.
"Juga, memberikan kepastian hukum yang dapat di gunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan stunting," kata Sabrianty.