Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel Abdul Hayat Gani melantik 70 pejabat fungsional dari berbagai unit kerja lingkup Pemprov secara virtual, Jumat, dalam upaya mendorong akuntabilitas kinerja ASN.
Abdul Hayat Gani mengatakan, reformasi kebijakan jabatan fungsional berorientasi pada hasil yang bisa dicapai.
"Kinerja organisasi pembentukan sistem kerja baru dari semula berbasis struktural beralih ke berbasis fungsional," sebutnya.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi dilakukan karena banyaknya permasalahan terkait penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Pemda).
"Karena keterbatasan kapabilitas aparatur SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah, serta masih belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan sistem akuntabilitas kinerja," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meninggalkan sesuatu yang buruk di tahun 2020 ini dan mempertahankan yang baik untuk menata tahun 2021.
Salah satu yang harus terus dikembangkan seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel dan Kabupaten Kota se-Sulsel adalah mempererat kolaborasi dan meninggalkan berpikir sendiri-sendiri.
"Saya kira ke depannya kita tidak berpikir sendiri-sendiri, tapi kita kolaborasi dengan baik untuk membangun Sulawesi Selatan dengan baik," ujarnya.
Membangun sebuah daerah dengan mengendepankan hati, mengendepankan kebersamaan, diyakininya sangat menjanjikan dan bisa mewujudkan cita-cita negeri ini menuju Indonesia Maju.
"2021 harus menjadi yang lebih baik meskipun kita masih dalam keadaan seperti ini (pandemi COVID-19). Mari ini kita melangkah bersama, dengan hati yang sama untuk Indonesia maju," ujarnya.
Abdul Hayat Gani mengatakan, reformasi kebijakan jabatan fungsional berorientasi pada hasil yang bisa dicapai.
"Kinerja organisasi pembentukan sistem kerja baru dari semula berbasis struktural beralih ke berbasis fungsional," sebutnya.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi dilakukan karena banyaknya permasalahan terkait penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Pemda).
"Karena keterbatasan kapabilitas aparatur SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah, serta masih belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan sistem akuntabilitas kinerja," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meninggalkan sesuatu yang buruk di tahun 2020 ini dan mempertahankan yang baik untuk menata tahun 2021.
Salah satu yang harus terus dikembangkan seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel dan Kabupaten Kota se-Sulsel adalah mempererat kolaborasi dan meninggalkan berpikir sendiri-sendiri.
"Saya kira ke depannya kita tidak berpikir sendiri-sendiri, tapi kita kolaborasi dengan baik untuk membangun Sulawesi Selatan dengan baik," ujarnya.
Membangun sebuah daerah dengan mengendepankan hati, mengendepankan kebersamaan, diyakininya sangat menjanjikan dan bisa mewujudkan cita-cita negeri ini menuju Indonesia Maju.
"2021 harus menjadi yang lebih baik meskipun kita masih dalam keadaan seperti ini (pandemi COVID-19). Mari ini kita melangkah bersama, dengan hati yang sama untuk Indonesia maju," ujarnya.