Makassar (ANTARA) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 12 kabupaten kota, di Provinsi Sulawesi Selatan telah usai, meskipun beberapa kabupaten akan berperkara ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi di kabupaten kota lainnya siap ditetapkan menjadi kepala daerah terpilih, namun demikian publik tetap mengingatkan mereka agar tidak ingkar janji.
"Tidak banyak kejutan sebenarnya. Kepala daerah terpilih, umumnya pemimpin petahana. Publik tentu akan menagih janji-janji politik mereka sebagai respons terpilih kembali," ujar Pengamat Politik dari Unismuh Makassar, Andi Luhur Priyanto, Selasa.
Dengan keterpilihan pimpinan kepala daerah petahana, akan semakin menguatkan tesis bahwa petahana punya previlege atau hak istimewa sosial dalam menggunakan sumber daya kekuasaan dalam mempertahankan jabatannya.
Selain itu, preferensi atau kecenderungan pemilih pun cenderung dipengaruhi oleh pengalaman atau perbuatan, dari pada janji dan harapan kepala daerah. Sehingga di daerah Pilkada tanpa petahana, persaingan relatif lebih kompetitif dan terbuka.
"Tidak bisa dipungkiri, di daerah-daerah ini determinasi politik uang jauh lebih menentukan. Meskipun pengawasannya diperketat, namun tetap saja ada. Respons publik soal itu juga tidak lepas dari kritik atas kinerja penyelenggara negara dan kandidat itu sendiri," ungkap Luhur.
Sementara penggiat masyarakat anti korupsi, Abdul Kadir Wakonubun berpendapat, meskipun proses tahapan Pilkada serentak telah selesai, tetapi masih banyak persoalan yang menanti di depan, salah satunya adalah perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sebagai masyarakat, dia berharap, seluruh pasangan kepala daerah terpilih harus peka dan merealisasikan janji politik termasuk program-program pro rakyat yang sudah di sampaikan kepada publik secara terbuka melalui kampanye.
"Usai Pilkada, kepala daerah yang terpilih wajib menunjukkan sikap dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Kami berharap kepala daerah yang terpilih dapat dapat menerapkan tata kelola pemerintah yang bersih dari korupsi," harap Direktur Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi itu.
Hal senada disampaikan Alwi. Sebagai masyarakat tentu menginginkan ada perubahan secara signifikan. Sejumlah program yang ditawarkan kepada publik agar dipilih harus menjadi amanah untuk dilaksanakan. Terpilihnya kembali Moh Ramdhan Pomanto sebagai Wali Kota Makassar tentu ada nilai yang diukir selama menjabat.
"Rekam jejaknya menjadi salah satu tolok ukur. Meski disisi lain ada yang suka dan tidak suka kepadanya. Walau ada program belum tuntas, tapi pada program lain sangat berguna bagi masyarakat salah satunya soal kebersihan dan pengerukan drainase mengantisipasi banjir," ujarnya.
Salah seorang pedagang, Makmur berharap, pimpinan Kota Makassar yang terpilih bisa melihat rakyat kecil, dan memprioritaskan bantuan-bantuan supaya usahanya bisa berjalan, mengigat kondisi saat ini pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) masih berlangsung dan tidak diketahui kapan berakhir.
"Kami sebagai orang kecil berharap pak wali kota bisa memperhatikan kehidupan kami agar usaha-usaha tetap jalan, apalagi ini masih pandemi korona ditambah lagi musim penghujan, pendapatan menurun," harapnya.
"Tidak banyak kejutan sebenarnya. Kepala daerah terpilih, umumnya pemimpin petahana. Publik tentu akan menagih janji-janji politik mereka sebagai respons terpilih kembali," ujar Pengamat Politik dari Unismuh Makassar, Andi Luhur Priyanto, Selasa.
Dengan keterpilihan pimpinan kepala daerah petahana, akan semakin menguatkan tesis bahwa petahana punya previlege atau hak istimewa sosial dalam menggunakan sumber daya kekuasaan dalam mempertahankan jabatannya.
Selain itu, preferensi atau kecenderungan pemilih pun cenderung dipengaruhi oleh pengalaman atau perbuatan, dari pada janji dan harapan kepala daerah. Sehingga di daerah Pilkada tanpa petahana, persaingan relatif lebih kompetitif dan terbuka.
"Tidak bisa dipungkiri, di daerah-daerah ini determinasi politik uang jauh lebih menentukan. Meskipun pengawasannya diperketat, namun tetap saja ada. Respons publik soal itu juga tidak lepas dari kritik atas kinerja penyelenggara negara dan kandidat itu sendiri," ungkap Luhur.
Sementara penggiat masyarakat anti korupsi, Abdul Kadir Wakonubun berpendapat, meskipun proses tahapan Pilkada serentak telah selesai, tetapi masih banyak persoalan yang menanti di depan, salah satunya adalah perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sebagai masyarakat, dia berharap, seluruh pasangan kepala daerah terpilih harus peka dan merealisasikan janji politik termasuk program-program pro rakyat yang sudah di sampaikan kepada publik secara terbuka melalui kampanye.
"Usai Pilkada, kepala daerah yang terpilih wajib menunjukkan sikap dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Kami berharap kepala daerah yang terpilih dapat dapat menerapkan tata kelola pemerintah yang bersih dari korupsi," harap Direktur Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi itu.
Hal senada disampaikan Alwi. Sebagai masyarakat tentu menginginkan ada perubahan secara signifikan. Sejumlah program yang ditawarkan kepada publik agar dipilih harus menjadi amanah untuk dilaksanakan. Terpilihnya kembali Moh Ramdhan Pomanto sebagai Wali Kota Makassar tentu ada nilai yang diukir selama menjabat.
"Rekam jejaknya menjadi salah satu tolok ukur. Meski disisi lain ada yang suka dan tidak suka kepadanya. Walau ada program belum tuntas, tapi pada program lain sangat berguna bagi masyarakat salah satunya soal kebersihan dan pengerukan drainase mengantisipasi banjir," ujarnya.
Salah seorang pedagang, Makmur berharap, pimpinan Kota Makassar yang terpilih bisa melihat rakyat kecil, dan memprioritaskan bantuan-bantuan supaya usahanya bisa berjalan, mengigat kondisi saat ini pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) masih berlangsung dan tidak diketahui kapan berakhir.
"Kami sebagai orang kecil berharap pak wali kota bisa memperhatikan kehidupan kami agar usaha-usaha tetap jalan, apalagi ini masih pandemi korona ditambah lagi musim penghujan, pendapatan menurun," harapnya.