Makassar (ANTARA) - Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iksan Iskandar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau langsung proses dan manajemen yang berjalan karena masih ada OPD yang belum maksimal dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan Keuangan.
Bupati Jeneponto didampingi Kepala BKD, Kepala Inspektorat, Kasatpol PP & Damkar, Kabag Protpim dan Kabid Humas, mengawali sidak ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DP3A) , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta RSUD Lanto Dg Pasewang.
Iksan Iskandar saat sidak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, Selasa, menegaskan kepada Jajaran dikbud untuk meningkatkan kinerjanya karena ini OPD yang besar dan banyak disorot oleh pulblik karena dianggap menjadi lokomotif dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jeneponto.
Selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bupati berkeliling ruangan memastikan semua pejabat dan ASN hadir di tempat lalu rapat bersama kepala dinas dan pejabat DP3A.
"Jangan ada manajemen tusuk sate, sekretaris harus memberikan peran strategis dalam membantu kadis menjalakan manajemen yang baik," kata bupati saat rapat dengan jajaran DP3A.
Dari DP3A, Bupati dua periode ini melanjutkan sidak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di tempat ini Bupati memastikan pelayanan berjalan dengan baik dengan berkomunikasi langsung ke masyarakat yang sedang menunggu antrian pengurusan KTP dan KK dan memastikan tidak ada pungutan dalam setiap pengurusan KTP, KK, Akte lahir & Akte Kematian. Semua gratis untuk masyarakat.
Terakhir di RSUD Lanto Dg Pasewang, bupati dengan tegas memberikan warning kepada pejabat di RSUD Lanto Dg Pasewang untuk membenahi manajemennya.
"Suguhkan kami berita dan prestasi yang baik. Ketika tidak mampu berkinerja baik dan tidak mampu mengemban amanah kami persilahkan juga untuk mundur dari jabatan," tegasnya.
Bupati Iksan Iskandar juga menyampaikan beberapa tahun menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi belum diraih, karena kinerja beberapa OPD yang masih di bawah dari target yang ditetapkan.
"Untuk itu kami harus turun langsung memastikan semua OPD berjalan selaras untuk mencapai visi, misi dan rencana srtategis yang telah kita tetapkan untuk Jeneponto smart," pungas bupati.(*/Inf)
Bupati Jeneponto didampingi Kepala BKD, Kepala Inspektorat, Kasatpol PP & Damkar, Kabag Protpim dan Kabid Humas, mengawali sidak ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DP3A) , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta RSUD Lanto Dg Pasewang.
Iksan Iskandar saat sidak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, Selasa, menegaskan kepada Jajaran dikbud untuk meningkatkan kinerjanya karena ini OPD yang besar dan banyak disorot oleh pulblik karena dianggap menjadi lokomotif dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jeneponto.
Selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bupati berkeliling ruangan memastikan semua pejabat dan ASN hadir di tempat lalu rapat bersama kepala dinas dan pejabat DP3A.
"Jangan ada manajemen tusuk sate, sekretaris harus memberikan peran strategis dalam membantu kadis menjalakan manajemen yang baik," kata bupati saat rapat dengan jajaran DP3A.
Dari DP3A, Bupati dua periode ini melanjutkan sidak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di tempat ini Bupati memastikan pelayanan berjalan dengan baik dengan berkomunikasi langsung ke masyarakat yang sedang menunggu antrian pengurusan KTP dan KK dan memastikan tidak ada pungutan dalam setiap pengurusan KTP, KK, Akte lahir & Akte Kematian. Semua gratis untuk masyarakat.
Terakhir di RSUD Lanto Dg Pasewang, bupati dengan tegas memberikan warning kepada pejabat di RSUD Lanto Dg Pasewang untuk membenahi manajemennya.
"Suguhkan kami berita dan prestasi yang baik. Ketika tidak mampu berkinerja baik dan tidak mampu mengemban amanah kami persilahkan juga untuk mundur dari jabatan," tegasnya.
Bupati Iksan Iskandar juga menyampaikan beberapa tahun menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi belum diraih, karena kinerja beberapa OPD yang masih di bawah dari target yang ditetapkan.
"Untuk itu kami harus turun langsung memastikan semua OPD berjalan selaras untuk mencapai visi, misi dan rencana srtategis yang telah kita tetapkan untuk Jeneponto smart," pungas bupati.(*/Inf)