Mamuju (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat (AD) telah merobohkan rumah warga di kota Mamuju yang rusak akibat gempa bumi, pada 116 titik. .
"Dinas PU Sulbar dan TNI AD terus melakukan upaya pembersihan bangunan rumah warga yang akan roboh akibat diguncang gempa bermagnitudo 6,2 di kota Mamuju," kata Sekretaris Dinas PU Sulawesi Barat, Ridwan, SE di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan dalam upaya pembersihan dan merobohkan rumah warga tersebut pemerintah dan TNI juga dibantu sejumlah perusahaan yang memiliki alat berat.
Menurut dia, pembersihan reruntuhan dan merobohkan pemukiman warga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi kota Mamuju pascagempa.
"Kegiatan pembersihan reruntuhan rumah warga dan beberapa fasilitas umum ini membutuhkan dukungan untuk operasional alat berat dan mobil truk pengangkut material runtuhan" ujarnya.
Oleh karena itu, biaya operasional kegiatan ini menggunakan dana darurat bencana yang diperuntukkan bagi pembenahan dan perbaikan fasilitas atau infrastruktur yang rusak akibat gempa.
"Pemerintah akan sangat berhati-hati sebelum menggunakannya, sehingga berkoordinasi dengan Inspektorat Sulbar untuk dilakukan review dan evaluasi awal, memastikan bahwa apa yang kami lakukan dengan anggaran tersebut tidak bermasalah dan telah sesuai dengan aturan," ujarnya.
"Dinas PU Sulbar dan TNI AD terus melakukan upaya pembersihan bangunan rumah warga yang akan roboh akibat diguncang gempa bermagnitudo 6,2 di kota Mamuju," kata Sekretaris Dinas PU Sulawesi Barat, Ridwan, SE di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan dalam upaya pembersihan dan merobohkan rumah warga tersebut pemerintah dan TNI juga dibantu sejumlah perusahaan yang memiliki alat berat.
Menurut dia, pembersihan reruntuhan dan merobohkan pemukiman warga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi kota Mamuju pascagempa.
"Kegiatan pembersihan reruntuhan rumah warga dan beberapa fasilitas umum ini membutuhkan dukungan untuk operasional alat berat dan mobil truk pengangkut material runtuhan" ujarnya.
Oleh karena itu, biaya operasional kegiatan ini menggunakan dana darurat bencana yang diperuntukkan bagi pembenahan dan perbaikan fasilitas atau infrastruktur yang rusak akibat gempa.
"Pemerintah akan sangat berhati-hati sebelum menggunakannya, sehingga berkoordinasi dengan Inspektorat Sulbar untuk dilakukan review dan evaluasi awal, memastikan bahwa apa yang kami lakukan dengan anggaran tersebut tidak bermasalah dan telah sesuai dengan aturan," ujarnya.