Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyiapkan sarana bagi rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang didiskusikan pada FGD (focus group discussion) dengan tema "Nasib Pemekaran Kapuas Raya".
"Kami telah menyiapkan mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk. Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Pernyataan Gubernur Kalbar itu didukung oleh Ketua Komisi V DPR-RI Dapil Kalbar, Lasarus bahwa dalam pemekaran tersebut segala aspek sudah memenuhi syarat.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini secara teknis sudah memenuhi syarat, dan hal tersebut diakui baik dari Menkopolhukam maupun Mendagri. Dalam data yang dipaparkan Dirjen Otonomi Daerah juga Kapuas Raya menempati urutan pertama dalam prioritas pemekaran provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat," jelas Lasarus.
Lasarus juga mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya adalah kebutuhan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, segala aspek yang sudah memenuhi syarat juga menjadi penguat bahwa tiada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran ini, tinggal kebijakan yang tentu perlu komunikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Sutarmidji juga menjelaskan bahwa secara politis ia tidak diuntungkan dari pemotongan daerah kekuasaan, namun baginya hal tersebut demi kepentingan masyarakat.
“Tidak ada pemimpin daerah yang mau daerah kekuasaannya di potong. Tapi bagi saya, ini demi kepentingan masyarakat Kalbar dan Kapuas Raya dan saya juga menginginkan pemekaran ini. Yang jelas pemekaran ini seperti yang dijelaskan Pak Lasarus merupakan kebutuhan demi mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelas Sutarmidji.
Selain percepatan kesejahteraan masyarakat di Kalbar dan Kapuas Raya, Sutarmidji juga menambahkan bahwa pembentukan provinsi juga memudahkan pemerintah dalam pencegahan Karhutla dan mencegah penyelundupan narkoba.
"Daerah perbatasan Kalbar ini sangat luas dan sulit untuk kita mengontrol atau mencegah penyelundupan narkoba. Dalam penanganan dan pengawasan Karhutla juga sulit dikarenakan jangkauannya sangat luas. Belum lagi angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 7,24 persen, dan semoga dalam 3-4 tahun ke depan angka kemiskinannya menjadi 5 persen," kata Sutarmidji.
"Kami telah menyiapkan mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk. Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Pernyataan Gubernur Kalbar itu didukung oleh Ketua Komisi V DPR-RI Dapil Kalbar, Lasarus bahwa dalam pemekaran tersebut segala aspek sudah memenuhi syarat.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini secara teknis sudah memenuhi syarat, dan hal tersebut diakui baik dari Menkopolhukam maupun Mendagri. Dalam data yang dipaparkan Dirjen Otonomi Daerah juga Kapuas Raya menempati urutan pertama dalam prioritas pemekaran provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat," jelas Lasarus.
Lasarus juga mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya adalah kebutuhan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, segala aspek yang sudah memenuhi syarat juga menjadi penguat bahwa tiada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran ini, tinggal kebijakan yang tentu perlu komunikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Sutarmidji juga menjelaskan bahwa secara politis ia tidak diuntungkan dari pemotongan daerah kekuasaan, namun baginya hal tersebut demi kepentingan masyarakat.
“Tidak ada pemimpin daerah yang mau daerah kekuasaannya di potong. Tapi bagi saya, ini demi kepentingan masyarakat Kalbar dan Kapuas Raya dan saya juga menginginkan pemekaran ini. Yang jelas pemekaran ini seperti yang dijelaskan Pak Lasarus merupakan kebutuhan demi mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelas Sutarmidji.
Selain percepatan kesejahteraan masyarakat di Kalbar dan Kapuas Raya, Sutarmidji juga menambahkan bahwa pembentukan provinsi juga memudahkan pemerintah dalam pencegahan Karhutla dan mencegah penyelundupan narkoba.
"Daerah perbatasan Kalbar ini sangat luas dan sulit untuk kita mengontrol atau mencegah penyelundupan narkoba. Dalam penanganan dan pengawasan Karhutla juga sulit dikarenakan jangkauannya sangat luas. Belum lagi angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 7,24 persen, dan semoga dalam 3-4 tahun ke depan angka kemiskinannya menjadi 5 persen," kata Sutarmidji.