Mamuju (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta pemerintah setempat mencairkan anggaran untuk penanggulangan bencana gempa yang bersumber dari APBD.
"Hingga saat ini Pemerintah Sulbar belum mencairkan APBD untuk penanggulangan gempa, sehingga perlu segera dicairkan karena sudah sangat dibutuhkan masyarakat," kata Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sukri Umar, yang juga Ketua Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPRD Provinsi Sulbar, di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar hanya menerima bantuan dari seluruh Indonesia sementara anggaran pemerintahannya sendiri melalui APBD Sulbar belum ada yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana gempa.
"Gubernur Sulbar ini bekerja hanya seperti relawan gempa, karena hanya menerima bantuan dari seluruh di Indonesia, sementara APBD Sulbar belum pernah dialokasikan untuk penanggulangan bencana gempa Sulbar," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta dan mengingatkan Gubernur Sulbar agar segera bekerja untuk membantu masyarakat korban gempa di Sulbar yang membutuhkan bantuan melalui anggaran APBD.
"Kita malu sama daerah lain yang sudah membantu korban gempa di Sulbar, sementara pemerintah di Sulbar sendiri tidak melakukan sesuatu untuk membantu masyarakatnya, terbukti karena anggaran penanggulangan gempa melalui APBD belum dicairkan pemerintah," katanya.
Sukri menambahkan, DPRD Sulbar telah membentuk sejumlah pansus penanggulangan gempa Sulbar diantaranya pansus pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana, pansus pengawasan percepatan pemulihan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana, dan pansus pengawasan anggaran penanganan tanggap darurat pasca bencana, dan penyaluran logistik.
"Hingga saat ini Pemerintah Sulbar belum mencairkan APBD untuk penanggulangan gempa, sehingga perlu segera dicairkan karena sudah sangat dibutuhkan masyarakat," kata Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sukri Umar, yang juga Ketua Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPRD Provinsi Sulbar, di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar hanya menerima bantuan dari seluruh Indonesia sementara anggaran pemerintahannya sendiri melalui APBD Sulbar belum ada yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana gempa.
"Gubernur Sulbar ini bekerja hanya seperti relawan gempa, karena hanya menerima bantuan dari seluruh di Indonesia, sementara APBD Sulbar belum pernah dialokasikan untuk penanggulangan bencana gempa Sulbar," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta dan mengingatkan Gubernur Sulbar agar segera bekerja untuk membantu masyarakat korban gempa di Sulbar yang membutuhkan bantuan melalui anggaran APBD.
"Kita malu sama daerah lain yang sudah membantu korban gempa di Sulbar, sementara pemerintah di Sulbar sendiri tidak melakukan sesuatu untuk membantu masyarakatnya, terbukti karena anggaran penanggulangan gempa melalui APBD belum dicairkan pemerintah," katanya.
Sukri menambahkan, DPRD Sulbar telah membentuk sejumlah pansus penanggulangan gempa Sulbar diantaranya pansus pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana, pansus pengawasan percepatan pemulihan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana, dan pansus pengawasan anggaran penanganan tanggap darurat pasca bencana, dan penyaluran logistik.