Ternate (ANTARA News) - Sejumlah elemen di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan , Maluku Utara , meminta kepada PT Gane Permai Sentosa agar perusahan tambang nikel di Pulau Obi itu lebih mengutamakan tenaga kerja local dalam merekrut karyawan.
"PT GPS selama ini, terkesan diskriminatif terhadap tenaga kerja local dalam penerimaan tenaga kerja. PT GPS lebih mengutamakan tenaga kerja dari luar daerah," kata juru bicara Forum Intelektual Rakyat Obi M Nidjar di Ternate, Minggu.
Kalau PT GPS tidak memerhatikan tenaga kerja lokal dalam menyerap karyawan, dikhawatirkan akan menimbulkan terjadi kecemburuan sosial, dan itu merupakan bibit potensial terjadinya konflik sosial di Pulau Obi.
Nidjar juga meminta kepada PT GPS untuk lebih transparan dalam penyaluran dana pemberdayaan masyarakat ("community development"), karena selama ini perusahaan itu terkesan tertutup mengenai hal itu.
PT GPS juga diminta memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan cara merealisasikan semua hak-hak karyawan.
Ketentuan itu, baik yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, maupun yang dijanjikan perusahaan, seperti bonus tahunan kepada karyawan.
Nidjar mengimbau Pemkab dan DPRD Halmahera Selatan (Halsel) untuk melakukan pengawasan terhadap PT GPS, terutama mengenai pelaksanaan kewajiban perusahan itu kepada pemda dan masyarakat setempat.
Khusus mengenai tindakan PT GPS yang diskriminatif terhadap tenaga kerja lokal, DPRD harus segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan masalah sosial di Pulau Obi.
Pihak PT GPS maupun Pemkab Halsel belum dapat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, namun, anggota DPRD Halsel Salim H Hasan, mengaku akan menurunkan tim ke lapangan kalau masalah tersebut terjadi. (T.KR-AF/L002)
"PT GPS selama ini, terkesan diskriminatif terhadap tenaga kerja local dalam penerimaan tenaga kerja. PT GPS lebih mengutamakan tenaga kerja dari luar daerah," kata juru bicara Forum Intelektual Rakyat Obi M Nidjar di Ternate, Minggu.
Kalau PT GPS tidak memerhatikan tenaga kerja lokal dalam menyerap karyawan, dikhawatirkan akan menimbulkan terjadi kecemburuan sosial, dan itu merupakan bibit potensial terjadinya konflik sosial di Pulau Obi.
Nidjar juga meminta kepada PT GPS untuk lebih transparan dalam penyaluran dana pemberdayaan masyarakat ("community development"), karena selama ini perusahaan itu terkesan tertutup mengenai hal itu.
PT GPS juga diminta memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan cara merealisasikan semua hak-hak karyawan.
Ketentuan itu, baik yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, maupun yang dijanjikan perusahaan, seperti bonus tahunan kepada karyawan.
Nidjar mengimbau Pemkab dan DPRD Halmahera Selatan (Halsel) untuk melakukan pengawasan terhadap PT GPS, terutama mengenai pelaksanaan kewajiban perusahan itu kepada pemda dan masyarakat setempat.
Khusus mengenai tindakan PT GPS yang diskriminatif terhadap tenaga kerja lokal, DPRD harus segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan masalah sosial di Pulau Obi.
Pihak PT GPS maupun Pemkab Halsel belum dapat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, namun, anggota DPRD Halsel Salim H Hasan, mengaku akan menurunkan tim ke lapangan kalau masalah tersebut terjadi. (T.KR-AF/L002)