Mamuju (ANTARA) - Komoditas hasil berbagai sektor di Provinsi Sulawesi Barat tidak bermerek dan belum diakui daerah lain sehingga tidak menguntungkan bagi perekonomian daerah ini.
"Komoditas pertanian, kehutanan dan pangan yang dihasilkan Sulbar masih belum bermerek padahal sudah kualitas ekspor, ini tentunya tidak menguntungkan ekonomi daerah tetapi menguntungkan daerah lain," kata Asisten I Pemprov Sulbar, Muhammad Natsir di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, komoditas dari Sulbar tersebut juga belum diakui daerah lain di Indonesia, sehingga daerah ini tidak mampu meningkatkan ekonominya.
Oleh karena itu produk komoditas Sulbar harus dihasilkan dan harus ada mereknya, sehingga daerah ini akan mampu meningkatkan ekonominya bukan lagi produsen tetapi menjadi daerah industri.
Ia menyampaikan organisasi daerah pemerintah di Sulbar berlum mampu bekerja maksimal dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat untuk membangun industri dengan memanfaatkan komoditas yang dihasilkan.
Sehingga pembangunan industri juga harus dilaksanakan daerah untuk menghasilkan bahan siap komsumsi dan bermerek karena itu juga akan meningkatkan perekonomian daerah ini kedepannya.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan ekspor impor daerah ini harus mulai ditata pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah.
"Komoditas ekspor harus dihasilkan dengan menata komoditi yang ada, dan masalah yang ada tersebut harus diselesaikan dengan membangun bersinergi bekerja sama di bidang ekspor pertanian," ujarnya.
Ia mengatakan di Sulbar juga harus dibangun kantor bea dan cukai yang tujuannya meningkatkan pendapatan ekonomi daerah karena penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai.
"Komoditas pertanian, kehutanan dan pangan yang dihasilkan Sulbar masih belum bermerek padahal sudah kualitas ekspor, ini tentunya tidak menguntungkan ekonomi daerah tetapi menguntungkan daerah lain," kata Asisten I Pemprov Sulbar, Muhammad Natsir di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, komoditas dari Sulbar tersebut juga belum diakui daerah lain di Indonesia, sehingga daerah ini tidak mampu meningkatkan ekonominya.
Oleh karena itu produk komoditas Sulbar harus dihasilkan dan harus ada mereknya, sehingga daerah ini akan mampu meningkatkan ekonominya bukan lagi produsen tetapi menjadi daerah industri.
Ia menyampaikan organisasi daerah pemerintah di Sulbar berlum mampu bekerja maksimal dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat untuk membangun industri dengan memanfaatkan komoditas yang dihasilkan.
Sehingga pembangunan industri juga harus dilaksanakan daerah untuk menghasilkan bahan siap komsumsi dan bermerek karena itu juga akan meningkatkan perekonomian daerah ini kedepannya.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan ekspor impor daerah ini harus mulai ditata pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah.
"Komoditas ekspor harus dihasilkan dengan menata komoditi yang ada, dan masalah yang ada tersebut harus diselesaikan dengan membangun bersinergi bekerja sama di bidang ekspor pertanian," ujarnya.
Ia mengatakan di Sulbar juga harus dibangun kantor bea dan cukai yang tujuannya meningkatkan pendapatan ekonomi daerah karena penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai.