Makassar (ANTARA) - Pemerintah Sulawesi Selatan melakukan berbagai upaya dalam mengatasi utang yang belum terbayarkan pada sejumlah rekanan sejak tahun 2020, salah satu caranya yakni memangkas anggaran perjalanan dinas semua OPD Sulsel.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang di Makassar, Sabtu, mengemukakan pembayaran utang dilakukan dengan optimalisasi anggaran pada sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari perjalanan dinas hingga pertemuan atau rapat.
"Kita mengurangi, misalnya dalam konteks biaya yang bisa dioptimalkan seperti perjalanan dinas, pertemuan rapat-rapat dan makan minum," ujar Andi Darmawan.
Ia mengatakan optimalisasi dan efisiensi juga dilakukan pada semua program OPD melalui reassessment. Terutama pada program yang jika ditunda maka tidak berdampak langsung, itu sementara tidak dilajutkan.
"Pun kalau berdampak langsung, maka dilakukan efisiensi atau optimalisasi, seperti jalan yang awalnya direncanakan 10 km jadi 8 km, mungkin target volume kita kurangi," tambah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel ini.
Meski demikian, Darmawan menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak dilakukan serampangan, penilaian didasarkan pada beban kerja, kegiatan prioritas, serta besar kecilnya anggaran yang dimiliki masing-masing OPD.
Menurut dia, ada referensi dalam hal itu. Diharapkan OPD saling mensubsidi, OPD dengan APBD yang tinggi maka potongannya lebih tinggi dan OPD yang APBD terbilang kecil akan memberi subsidi ke OPD yang punya anggaran lebih kecil.
"Ini agar tidak berpengaruh keseluruhan. Jika kita samaratakan semua untuk pemotongannya, maka beruntunglah OPD yang punya anggaran besar," ujar dia.
Terkait APBD Sulsel, Pemerintah Pusat juga telah melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar untuk penanganan COVID-19 secara nasional. Pemotongan ini dilakukan di seluruh provinsi Sulsel dengan nilai bervariasi.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang di Makassar, Sabtu, mengemukakan pembayaran utang dilakukan dengan optimalisasi anggaran pada sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari perjalanan dinas hingga pertemuan atau rapat.
"Kita mengurangi, misalnya dalam konteks biaya yang bisa dioptimalkan seperti perjalanan dinas, pertemuan rapat-rapat dan makan minum," ujar Andi Darmawan.
Ia mengatakan optimalisasi dan efisiensi juga dilakukan pada semua program OPD melalui reassessment. Terutama pada program yang jika ditunda maka tidak berdampak langsung, itu sementara tidak dilajutkan.
"Pun kalau berdampak langsung, maka dilakukan efisiensi atau optimalisasi, seperti jalan yang awalnya direncanakan 10 km jadi 8 km, mungkin target volume kita kurangi," tambah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel ini.
Meski demikian, Darmawan menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak dilakukan serampangan, penilaian didasarkan pada beban kerja, kegiatan prioritas, serta besar kecilnya anggaran yang dimiliki masing-masing OPD.
Menurut dia, ada referensi dalam hal itu. Diharapkan OPD saling mensubsidi, OPD dengan APBD yang tinggi maka potongannya lebih tinggi dan OPD yang APBD terbilang kecil akan memberi subsidi ke OPD yang punya anggaran lebih kecil.
"Ini agar tidak berpengaruh keseluruhan. Jika kita samaratakan semua untuk pemotongannya, maka beruntunglah OPD yang punya anggaran besar," ujar dia.
Terkait APBD Sulsel, Pemerintah Pusat juga telah melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar untuk penanganan COVID-19 secara nasional. Pemotongan ini dilakukan di seluruh provinsi Sulsel dengan nilai bervariasi.