JAKARTA (ANTARA) - Kementerian PPN/Bappenas menggelar forum Satu Data Indonesia (SDI) untuk mengidentifikasi, menetapkan data prioritas serta menerbitkan panduan SDI guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
“Saat ini, terdapat tiga program strategis nasional yang berpotensi menjadi pilot project dalam penataan sistem data dan informasi, seperti program Sustainable Development Goals (SDGs), program UMKM, serta program bantuan sosial,” ujar Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi saat Kick Off forum Satu Data Indonesia secara daring di Jakarta, Selasa.
Pada panduan SDI, lanjut Taufik, nantinya data-data akan diseleksi dan diklasifikasikan kepada tiga kategori yaitu data statistik, data keuangan, dan data geospasial.
Termasuk juga mengidentifikasi data yang masuk dalam program prioritas nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), arahan Presiden, serta isu mendesak.
Taufik yang juga selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengatakan bahwa kolaborasi antar pusat dan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan data melalui portal SDI, menjadi salah satu poin penting dalam percepatan penyelenggaraan SDI.
“Publikasi data terlebih dahulu melalui proses pengolahan, pengumpulan, dan analisis hingga menjadi data yang bisa dibagipakaikan kementerian/lembaga,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi, turut menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan data pembangunan nasional.
“Kebijakan harus diarahkan menjadi issue-based melalui pendekatan persoalan dan solusi dengan merujuk pada RPJMN dan RKP, serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga,” kata Oktorialdi.
Ia juga mengatakan bahwa penting bagi SDI untuk memiliki data warehouse dalam melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan.
“Sebagai salah satu Program Strategis Nasional, 17 Indikator SDGs dapat digunakan sebagai acuan awal pengumpulan data melalui Application Programming Interface (API) yang mendukung upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia,” jelasnya.
Forum yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Keuangan tersebut turut membahas peran SDI dalam pemenuhan kebutuhan data nasional serta peran standar dan metadata dari data statistik, geospasial, dan keuangan negara.
Forum ditutup dengan kesepakatan mengenai berbagi pakai data dan informasi antar kementerian dan lembaga secara elektronik melalui akses API pengumpulan data prioritas, serta komitmen penyeragaman kode referensi yang dapat dipergunakan oleh semua kementerian/lembaga.