Mamuju (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Doni Monardo mengatakan pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat perlu memajang daftar nama penerima bantuan gempa agar penyaluran bantuan kemanusiaan itu tepat sasaran.
"Pemerintah Sulbar diminta untuk menghimbau kepada seluruh pemdes dan kelurahan untuk memajang daftar nama penerima bantuan gempa di kantornya masing masing di kabupaten Majene dan Mamuju," kata Doni Monardo, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan hal itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung mengenai bantuan pembangunan permukiman yang dirusak akibat gempa, dari pemerintah pusat.
Selain itu untuk mencegah adanya penerima ganda dalam distribusi bantuan serta untuk memastikan penerima bantuan betul-betul layak menerimanya.
"Pemerintah mencegah bantuan gempa di Sulbar disalurkan tidak tepat sasaran, sehingga data penerima bantuan harus akurat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dalam pengalokasian anggaran gempa," katanya.
Ia menyampaikan bahwa data kerusakan rumah akibat gempa di Sulbar tercatat sebanyak 14.173 unit terdiri dari 6.260 unit rusak ringan 4.643 rusak sedang dan 3.270 rusak berat.
Doni juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa telah mengajukan data penerima bantuan rumah yang dirusak gempa kepada pemerintah pusat.
BNPB pusat juga telah melakukan evaluasi usulan tersebut dan selanjutnya akan diteruskan ke Kementrian Keuangan agar segera diberikan bantuan.
"BNPB nantinya akan mengalirkan bantuan perumahan korban gempa itu melalui rekening BNPB ditingkat kabupaten terdampak gempa dan itu masih dalam proses, selanjutnya masyarakat akan diminta pemerintah setempat, untuk membuka rekening melalui Bank BNI BRI dan Mandiri untuk mendapatkan bantuan itu dari pemerintah pusat ini," katanya.
"Pemerintah Sulbar diminta untuk menghimbau kepada seluruh pemdes dan kelurahan untuk memajang daftar nama penerima bantuan gempa di kantornya masing masing di kabupaten Majene dan Mamuju," kata Doni Monardo, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan hal itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung mengenai bantuan pembangunan permukiman yang dirusak akibat gempa, dari pemerintah pusat.
Selain itu untuk mencegah adanya penerima ganda dalam distribusi bantuan serta untuk memastikan penerima bantuan betul-betul layak menerimanya.
"Pemerintah mencegah bantuan gempa di Sulbar disalurkan tidak tepat sasaran, sehingga data penerima bantuan harus akurat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dalam pengalokasian anggaran gempa," katanya.
Ia menyampaikan bahwa data kerusakan rumah akibat gempa di Sulbar tercatat sebanyak 14.173 unit terdiri dari 6.260 unit rusak ringan 4.643 rusak sedang dan 3.270 rusak berat.
Doni juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa telah mengajukan data penerima bantuan rumah yang dirusak gempa kepada pemerintah pusat.
BNPB pusat juga telah melakukan evaluasi usulan tersebut dan selanjutnya akan diteruskan ke Kementrian Keuangan agar segera diberikan bantuan.
"BNPB nantinya akan mengalirkan bantuan perumahan korban gempa itu melalui rekening BNPB ditingkat kabupaten terdampak gempa dan itu masih dalam proses, selanjutnya masyarakat akan diminta pemerintah setempat, untuk membuka rekening melalui Bank BNI BRI dan Mandiri untuk mendapatkan bantuan itu dari pemerintah pusat ini," katanya.