Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mengingatkan Kepala Dinsos Sulsel mengawasi penyaluran bantuan sosial.
Andi Hayat di Makassar, Kamis, mengatakan dalam pelaksanaan program bantuan bahan makanan pokok, pihak Himbara (himpunan bank milik negara) melalui agen penyalur perlu mendapat perhatian khusus saat penyaluran bantuan sosial tersebut.
Untuk itu, tim koordinasi harus mampu mengendalikan penyaluran dan memastikan ketepatan jumlah, kualitas dan sasaran penerima bantuan sosial pangan, dan tentu ini dapat dilakukan dengan kerja sama dan sinergitas yang baik antara seluruh stakeholder terkait.
"Verifikasi dan validasi data harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku," katanya pada Rakor Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021.
"Koordinasi juga harus terus dilakukan mulai tingkat bawah, dan secara berjenjang sampai pada tingkat paling atas," lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa komitmen leaders sangat dibutuhkan, mengingat pentingnya arah kebijakan dalam penanganan fakir miskin. Upaya penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.
Di Sulsel, lanjutnya, program-program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan ini telah dilaksanakan melalui program KUBE Jasa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, dan BPNT.
"Dan sekarang ini telah bertransformasi menjadi program sembako," ujarnya.
Menurut Abdul Hayat, program-program tersebut berkat adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Program semacam ini diharapkan bisa tetap terjadi di masa-masa yang akan datang.
"Semoga program sembako ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena manfaat yang dirasakan dari program sembako ini lebih kepada pemenuhan nutrisi/gizi yang lebih seimbang dan variatif," ujarnya.
Rakor ini turut dihadiri Plt Kepala Dinas Sosial Sulsel Muhammad Hasan Ambarala, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Sulsel.
Andi Hayat di Makassar, Kamis, mengatakan dalam pelaksanaan program bantuan bahan makanan pokok, pihak Himbara (himpunan bank milik negara) melalui agen penyalur perlu mendapat perhatian khusus saat penyaluran bantuan sosial tersebut.
Untuk itu, tim koordinasi harus mampu mengendalikan penyaluran dan memastikan ketepatan jumlah, kualitas dan sasaran penerima bantuan sosial pangan, dan tentu ini dapat dilakukan dengan kerja sama dan sinergitas yang baik antara seluruh stakeholder terkait.
"Verifikasi dan validasi data harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku," katanya pada Rakor Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021.
"Koordinasi juga harus terus dilakukan mulai tingkat bawah, dan secara berjenjang sampai pada tingkat paling atas," lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa komitmen leaders sangat dibutuhkan, mengingat pentingnya arah kebijakan dalam penanganan fakir miskin. Upaya penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.
Di Sulsel, lanjutnya, program-program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan ini telah dilaksanakan melalui program KUBE Jasa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, dan BPNT.
"Dan sekarang ini telah bertransformasi menjadi program sembako," ujarnya.
Menurut Abdul Hayat, program-program tersebut berkat adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Program semacam ini diharapkan bisa tetap terjadi di masa-masa yang akan datang.
"Semoga program sembako ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena manfaat yang dirasakan dari program sembako ini lebih kepada pemenuhan nutrisi/gizi yang lebih seimbang dan variatif," ujarnya.
Rakor ini turut dihadiri Plt Kepala Dinas Sosial Sulsel Muhammad Hasan Ambarala, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Sulsel.