Makassar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mulai mendaftarkan 40 pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di ruang lingkup kejati setempat untuk mengikuti jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Raden Febrytriyanto di Makassar, Senin, menyampaikan pihaknya ingin memberi contoh kepada instansi lainnya dalam memberi jaminan terhadap pekerja, termasuk di wilayah Kejaksaan Negeri (Kejari) di masing-masing kabupaten/kota.
"Kejati Sulsel ada yang pegawainya non-ASN, inilah yang diikutsertakan dalam program dan kami anjurkan Kejari untuk mengikutkan juga pegawainya," kata dia usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPJAMSOSTEK Sulama dengan 23 Kejari se-Sulawesi Selatan.
Sebanyak 40 pegawai non-ASN Kejati ini akan mendapat dua jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
Ia juga menyebutkan langkah tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial kepada seluruh Kejaksaan Tinggi.
Oleh karena itu, Kejati sebagai motor menjaga kepatuhan jaminan sosial harus memaksimalkan perannya dari dalam sebelum ke instansi lain.
Mengenai pengawasan dan peningkatan kepatuhan Program BPJS Ketenagakerjaan, Kejati Sulsel akan melihat terlebih dahulu perkembangan ekonomi nasional terkait dengan pengaruh pandemi COVID-19.
"Karena masih pandemi maka kita punya keadaan tidak seperti biasa, makanya kita 'slow down' dulu, kita juga akan berdasarkan pemulihan ekonominya untuk peningkatan pengawasan," katanya.
Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulama Arief Budiarto menyebutkan akan kembali meningkatkan kepatuhan iuran BPJS Ketenagakerjaan jika kondisi ekonomi mulai membaik.
"Harapannya bisa lebih banyak perusahaan patuh karena kerja sama ini, tahun depan jika ekonomi sudah bagus, kita sudah mulai meningkatkan kepatuhan kepada peserta kita dibantu Kejati Sulsel," ujar dia.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Raden Febrytriyanto di Makassar, Senin, menyampaikan pihaknya ingin memberi contoh kepada instansi lainnya dalam memberi jaminan terhadap pekerja, termasuk di wilayah Kejaksaan Negeri (Kejari) di masing-masing kabupaten/kota.
"Kejati Sulsel ada yang pegawainya non-ASN, inilah yang diikutsertakan dalam program dan kami anjurkan Kejari untuk mengikutkan juga pegawainya," kata dia usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPJAMSOSTEK Sulama dengan 23 Kejari se-Sulawesi Selatan.
Sebanyak 40 pegawai non-ASN Kejati ini akan mendapat dua jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
Ia juga menyebutkan langkah tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial kepada seluruh Kejaksaan Tinggi.
Oleh karena itu, Kejati sebagai motor menjaga kepatuhan jaminan sosial harus memaksimalkan perannya dari dalam sebelum ke instansi lain.
Mengenai pengawasan dan peningkatan kepatuhan Program BPJS Ketenagakerjaan, Kejati Sulsel akan melihat terlebih dahulu perkembangan ekonomi nasional terkait dengan pengaruh pandemi COVID-19.
"Karena masih pandemi maka kita punya keadaan tidak seperti biasa, makanya kita 'slow down' dulu, kita juga akan berdasarkan pemulihan ekonominya untuk peningkatan pengawasan," katanya.
Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulama Arief Budiarto menyebutkan akan kembali meningkatkan kepatuhan iuran BPJS Ketenagakerjaan jika kondisi ekonomi mulai membaik.
"Harapannya bisa lebih banyak perusahaan patuh karena kerja sama ini, tahun depan jika ekonomi sudah bagus, kita sudah mulai meningkatkan kepatuhan kepada peserta kita dibantu Kejati Sulsel," ujar dia.