Makassar (ANTARA) - Plt Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan Muhammad Arafah mengatakan seluruh personil Dinas Perhubungan di kabupaten/kota telah dikerahkan untuk mengawal ketat penyekatan mudik jelang Lebaran 1442 Hijriah.
"Arahan pemerintah, pak Presiden, Kapolri dan Gubernur sudah jelas soal larangan mudik, makanya aparat yang turun ini maksimal. Dishub sudah turun semua. Kabupaten/kota juga personil Dishubnya 100 persen telah turun," katanya di Makassar, Kamis.
Setiap kabupaten memiliki minimal dua posko penyekatan, tetapi ada di antaranya lebih dari itu, bahkan mencapai hingga tujuh posko seperti di Kabupaten Pinrang. kemudian Kota Parepare punya tiga posko dan Luwu Utara, Luwu Timur masing-masing dua posko yang semuanya telah bersiap.
Sementara dalam menjaga perbatasan area Mamminasata, Arafah menyebut ada empat titik yang sangat dijaga ketat yakni perbatasan Pangkep-Maros, Bone-Maros, Sinjai-Gowa dan Takalar Jeneponto, kemudian terdapat pula satu titik pantau di Kota Makassar.
"Selain lima ini, perbatasan kabupaten/kota masing-masing juga kita sudah siapkan. Itu teman-teman di lapangan sudah siap," katanya.
"Sanksinya putar balik kalau kedapatan. Kalau alasan keluarnya tidak cukup, persyatannya tidak terpenuhi, tidak akan bakalan lolos," tambah Arafah.
Terdapat pula posko penjagaan di Simpang Lima Bandara Sultan Hasanuddin.
Menurut Arafah, Bandar Udara Sultan Hasanuddin tidak ditutup permanen karena itu terkait dengan penerbangan sejumlah pejabat yang dimungkinkan berkunjung ke Sulawesi Selatan. Sehingga dari empat maskapai yang aktif di Sulsel, satu di antaranya akan tetap mengakses Bandara Internasional Hasanuddin.
"Untuk penerbangan, informasi terakhir itu hanya ada 1000 penumpang melakukan perjalanan dengan berbagai kepentingan.
Rata-rata karena kepentingan tugas. Surat tugas ditandatangani pimpinan. Kemudian orang sakit yang berobat dan mengunjungi keluarga yang sakit dibuktikan dengan persyaratan, ini diverifikasi TNI/Polri yang melaksanakan tugas," urainya.
Mengenai pembatasan mudik dan penyekatan di perbatasan sejumlah daerah Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Forkopimda lainnya tetap optimis bahwa masyarakat akan sadar bahwa betapa besarnya persoalan pandemi COVID-19 yang harus dihadapi bersama.
"Kita juga akan sadar. Ini pandemi bukan persoalan kecil, bukan main-main. Kita tidak ingin COVID-19 ini meningkat dan kita menjadi negara atau provinsi yang disoroti karena tidak bisa kita kendalikan," ujar dia.
"Arahan pemerintah, pak Presiden, Kapolri dan Gubernur sudah jelas soal larangan mudik, makanya aparat yang turun ini maksimal. Dishub sudah turun semua. Kabupaten/kota juga personil Dishubnya 100 persen telah turun," katanya di Makassar, Kamis.
Setiap kabupaten memiliki minimal dua posko penyekatan, tetapi ada di antaranya lebih dari itu, bahkan mencapai hingga tujuh posko seperti di Kabupaten Pinrang. kemudian Kota Parepare punya tiga posko dan Luwu Utara, Luwu Timur masing-masing dua posko yang semuanya telah bersiap.
Sementara dalam menjaga perbatasan area Mamminasata, Arafah menyebut ada empat titik yang sangat dijaga ketat yakni perbatasan Pangkep-Maros, Bone-Maros, Sinjai-Gowa dan Takalar Jeneponto, kemudian terdapat pula satu titik pantau di Kota Makassar.
"Selain lima ini, perbatasan kabupaten/kota masing-masing juga kita sudah siapkan. Itu teman-teman di lapangan sudah siap," katanya.
"Sanksinya putar balik kalau kedapatan. Kalau alasan keluarnya tidak cukup, persyatannya tidak terpenuhi, tidak akan bakalan lolos," tambah Arafah.
Terdapat pula posko penjagaan di Simpang Lima Bandara Sultan Hasanuddin.
Menurut Arafah, Bandar Udara Sultan Hasanuddin tidak ditutup permanen karena itu terkait dengan penerbangan sejumlah pejabat yang dimungkinkan berkunjung ke Sulawesi Selatan. Sehingga dari empat maskapai yang aktif di Sulsel, satu di antaranya akan tetap mengakses Bandara Internasional Hasanuddin.
"Untuk penerbangan, informasi terakhir itu hanya ada 1000 penumpang melakukan perjalanan dengan berbagai kepentingan.
Rata-rata karena kepentingan tugas. Surat tugas ditandatangani pimpinan. Kemudian orang sakit yang berobat dan mengunjungi keluarga yang sakit dibuktikan dengan persyaratan, ini diverifikasi TNI/Polri yang melaksanakan tugas," urainya.
Mengenai pembatasan mudik dan penyekatan di perbatasan sejumlah daerah Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Forkopimda lainnya tetap optimis bahwa masyarakat akan sadar bahwa betapa besarnya persoalan pandemi COVID-19 yang harus dihadapi bersama.
"Kita juga akan sadar. Ini pandemi bukan persoalan kecil, bukan main-main. Kita tidak ingin COVID-19 ini meningkat dan kita menjadi negara atau provinsi yang disoroti karena tidak bisa kita kendalikan," ujar dia.