Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan, Zainuddin Hasan dinilai tidak memahami karakter media dan menganggap media adalah sebuah alat untuk menjatuhkan dan merongrong kepemimpinannya yang baru berjalan empat bulan lebih.
"Seharusnya Bupati merangkul dan memahami media walau diketahui media mempunyai karakter yang berbeda-beda, jangan disamaratakan. Sebab, tidak semua media atau wartawan yang mengolah dan menggali informasi itu sama satu dengan yang lainnya," ujar tokoh pemuda, Arum Spink, saat diskusi merdeka membedah kepemimpinan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan, digelar Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Bulukumba, Jumat.
Kegiatan tersebut dihadiri beberapa orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pejabat pemerintah dan sejumlah jurnalis serta anggota dewan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Arum yang juga mantan jurnalis kampus ini mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir pemberitaan terkait kepemimpinan Bupati Bulukumba terus menuai sorotan, baik dari kalangan LSM, Masyarakat dan Pers itu sendiri yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pencitraan kabupaten tersebut.
"Persoalan ini akan terus berlanjut apabila tidak adanya pengelolaan manajeman yang baik di tingkat Humas Pemkab Bulukumba untuk mengcounter persoalan-persoalan yang bermunculan di tatanan pemerintahan. Oleh karena itu sosok bupati harus mempunyai dua prinsip sebagai koordinator kemasyarakatan dan pemerintahan," ulas mantan aktivis HMI ini.
Dia menambahkan, persoalan bagaimana memanejemen informasi dan publikasi untuk disalurkan ke publik pada prinsipnya mempunyai tiga unsur misalnya, media merupakan sumber informasi, kemudian sebagai pendidik di masyarakat dan yang paling mendasar adalah bisnis media itu sendiri yang menjadi sumber utamanya.
Kepala Sub Humas Pemkab Bulukumba, Asrul Sani juga mengatakan hal serupa bahwa media adalah suatu alat yang dapat mencitrakan dan merusak bila mana tidak dilakukan manejeman dengan budget yang baik.
"Pengelolaan dengan manajemen yang baik untuk penyaluran berita-berita terkait pencitraan pemkab kepada media memang seharusnya disokong oleh anggaran yang lebih. Sebab, informasi dan publikasi daerah harus diketahui seluruh khalayak. Untuk itu diperlukan media center sebagai sarana untuk menyalurkan itu sehingga tidak berbias dan berbau negatif di masyarakat," pintanya.
Bupati Zainuddin Hasan menanggapi bahwa terkait dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya itu tidak benar. Ia mengakui anggaran untuk publikasi dan informasi terpaksa dipangkas untuk menutupi anggaran di dinas lainnya. Selain itu, pada program-program selanjutnya untuk Informasi dan publikasi rencananya akan dimasukkan pada mata anggaran perubahan 2011 mendatang.
"Ke depan, hanya tiga koran nasional saja kita langganan. Saya sudah jenuh dengan pemberitaan lokal yang menyudutkan saya, itu semua tidak benar. Memang saya jarang baca koran tapi kalau saya butuh informasi tinggal hubungi humas saja," jawabnya dengan santai dihadapan forum diskusi.(T.KR-HK/F003)
"Seharusnya Bupati merangkul dan memahami media walau diketahui media mempunyai karakter yang berbeda-beda, jangan disamaratakan. Sebab, tidak semua media atau wartawan yang mengolah dan menggali informasi itu sama satu dengan yang lainnya," ujar tokoh pemuda, Arum Spink, saat diskusi merdeka membedah kepemimpinan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan, digelar Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Bulukumba, Jumat.
Kegiatan tersebut dihadiri beberapa orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pejabat pemerintah dan sejumlah jurnalis serta anggota dewan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Arum yang juga mantan jurnalis kampus ini mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir pemberitaan terkait kepemimpinan Bupati Bulukumba terus menuai sorotan, baik dari kalangan LSM, Masyarakat dan Pers itu sendiri yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pencitraan kabupaten tersebut.
"Persoalan ini akan terus berlanjut apabila tidak adanya pengelolaan manajeman yang baik di tingkat Humas Pemkab Bulukumba untuk mengcounter persoalan-persoalan yang bermunculan di tatanan pemerintahan. Oleh karena itu sosok bupati harus mempunyai dua prinsip sebagai koordinator kemasyarakatan dan pemerintahan," ulas mantan aktivis HMI ini.
Dia menambahkan, persoalan bagaimana memanejemen informasi dan publikasi untuk disalurkan ke publik pada prinsipnya mempunyai tiga unsur misalnya, media merupakan sumber informasi, kemudian sebagai pendidik di masyarakat dan yang paling mendasar adalah bisnis media itu sendiri yang menjadi sumber utamanya.
Kepala Sub Humas Pemkab Bulukumba, Asrul Sani juga mengatakan hal serupa bahwa media adalah suatu alat yang dapat mencitrakan dan merusak bila mana tidak dilakukan manejeman dengan budget yang baik.
"Pengelolaan dengan manajemen yang baik untuk penyaluran berita-berita terkait pencitraan pemkab kepada media memang seharusnya disokong oleh anggaran yang lebih. Sebab, informasi dan publikasi daerah harus diketahui seluruh khalayak. Untuk itu diperlukan media center sebagai sarana untuk menyalurkan itu sehingga tidak berbias dan berbau negatif di masyarakat," pintanya.
Bupati Zainuddin Hasan menanggapi bahwa terkait dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya itu tidak benar. Ia mengakui anggaran untuk publikasi dan informasi terpaksa dipangkas untuk menutupi anggaran di dinas lainnya. Selain itu, pada program-program selanjutnya untuk Informasi dan publikasi rencananya akan dimasukkan pada mata anggaran perubahan 2011 mendatang.
"Ke depan, hanya tiga koran nasional saja kita langganan. Saya sudah jenuh dengan pemberitaan lokal yang menyudutkan saya, itu semua tidak benar. Memang saya jarang baca koran tapi kalau saya butuh informasi tinggal hubungi humas saja," jawabnya dengan santai dihadapan forum diskusi.(T.KR-HK/F003)