Ambon (ANTARA News) - Pembangunan sejumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Rawat Inap pada sejumlah desa di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Dinas Kesehatan Maluku tahun anggaran 2010 ternyata tanpa ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat.
"Selain itu, terdapat pembuatan sumur di dekat puskesmas tapi Pemkab Kabupaten Maluku Tenggara sendiri tidak tahu programnya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Dinas PU Maluku dan berapa besar anggarannya juga tidak jelas karena tidak ada koordinasi selama ini," kata Wakil Ketua komisi D, DPRD Maluku, Melkianus Syairdekot di Ambon, Kamis.
Dalam rapat hasil pengawasan komisi dengan Dinkes, Syairdekot mengatakan, sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap yang dibangun tapa koordinasi dengan Pemkab Maluku Tenggara bisa ditemukan di Desa Ibra, Desa Holath, Desa Rumadhan, Debut serta Puskesmas Ohoijan.
Anggota komisi lainnya, Taher Hanubun mengatakan, Pusksmas Rawat Inap di Desa Holath yang dibangun sekitar tahun anggaran 2003-2005 sampai saat ini tidak pernah rampung dan tidak diketahui siapa kontraktor yang menanganinya.
"Kondisi yang sama juga terjadi di Toyando, dimana bangunan Puskesmas serta rumah dokter sudah siap sejak dua tahun lalu tapi mubazir tidak dimanfaatkan karena tidak ada tenaga medis," katanya.
Sementara Murniaty Solaeman dari komisi D yang melakukan pengawasan ke Kabupaten Buru meminta perhatian Dinkes Maluku untuk menyuplai bantuan obat-obatan dan oksigen ke Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Waeapo.
Karena pasien yang menderita penyakit kronis tidak bisa mendapatkan bantuan oksigen dan mereka harus dirujuk ke RSU Namlea yang letaknya sangat jauh, kemudian masyarakat setempat sering patungan untuk membeli obat-obat generik dan disuplai ke puskesmas tersebut.
Kadis Kesehatan Maluku, dr. Fatimah Basalamah menjelaskan, proyek pembuatan sumur atau bak penampung di dekat Puskesmas di Kabupaten Malra bukan milik dinkes tapi dikerjakan oleh Dinas PU Maluku.
"Untuk masalah pembangunan Puskesmas Rawat Inap Desa Holath, kami sulit melacak kontraktornya tapi Dinkes Maluku sudah menyarankan Dinkes Kabupaten Malra untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) menyelesaikan pembangunan puskesmas Holath karena masyarakat sangat membutuhkannya," kata Basalamah. (T.D008/Z002)
"Selain itu, terdapat pembuatan sumur di dekat puskesmas tapi Pemkab Kabupaten Maluku Tenggara sendiri tidak tahu programnya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Dinas PU Maluku dan berapa besar anggarannya juga tidak jelas karena tidak ada koordinasi selama ini," kata Wakil Ketua komisi D, DPRD Maluku, Melkianus Syairdekot di Ambon, Kamis.
Dalam rapat hasil pengawasan komisi dengan Dinkes, Syairdekot mengatakan, sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap yang dibangun tapa koordinasi dengan Pemkab Maluku Tenggara bisa ditemukan di Desa Ibra, Desa Holath, Desa Rumadhan, Debut serta Puskesmas Ohoijan.
Anggota komisi lainnya, Taher Hanubun mengatakan, Pusksmas Rawat Inap di Desa Holath yang dibangun sekitar tahun anggaran 2003-2005 sampai saat ini tidak pernah rampung dan tidak diketahui siapa kontraktor yang menanganinya.
"Kondisi yang sama juga terjadi di Toyando, dimana bangunan Puskesmas serta rumah dokter sudah siap sejak dua tahun lalu tapi mubazir tidak dimanfaatkan karena tidak ada tenaga medis," katanya.
Sementara Murniaty Solaeman dari komisi D yang melakukan pengawasan ke Kabupaten Buru meminta perhatian Dinkes Maluku untuk menyuplai bantuan obat-obatan dan oksigen ke Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Waeapo.
Karena pasien yang menderita penyakit kronis tidak bisa mendapatkan bantuan oksigen dan mereka harus dirujuk ke RSU Namlea yang letaknya sangat jauh, kemudian masyarakat setempat sering patungan untuk membeli obat-obat generik dan disuplai ke puskesmas tersebut.
Kadis Kesehatan Maluku, dr. Fatimah Basalamah menjelaskan, proyek pembuatan sumur atau bak penampung di dekat Puskesmas di Kabupaten Malra bukan milik dinkes tapi dikerjakan oleh Dinas PU Maluku.
"Untuk masalah pembangunan Puskesmas Rawat Inap Desa Holath, kami sulit melacak kontraktornya tapi Dinkes Maluku sudah menyarankan Dinkes Kabupaten Malra untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) menyelesaikan pembangunan puskesmas Holath karena masyarakat sangat membutuhkannya," kata Basalamah. (T.D008/Z002)