Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Sulsel) Harun Sulianto berharap partisipasi aktif anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di Sulsel untuk percepatan integrasi dengan portal JDIH nasional.
”Dari hasil evaluasi dan inventarisasi, sebanyak 19 dari 50 anggota JDIH sudah terintegrasi, melihat kondisi itu perlu partisipasi aktif dari anggota yang belum melakukan integrasi agar percepatan integrasi dapat terlaksana 100 persen," kata Harun saat membuka acara Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan JDIH yang diikuti 31 peserta dari Sekretariat Dewan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Diskominfo Sulsel di salah satu hotel di Makassar, Senin (7/6).
Harun berharap kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas dan konkrit mengenai standar pengolahan dokumen dan informasi hukum secara baik dan terintegrasi, sehingga mempercepat proses pengintegrasian.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman serta pendampingan dalam mengintegrasikan website masing-masing anggota JDIH di kabupaten Kota, Setwan DPRD Kabupaten Kota dengan Portal JDIH nasional sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan akurat.
Sementara itu, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasiona Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Yasmon selaku narsum, menyampaikan bahwa saat ini BPHN telah meluncurkan program PROPESI untuk mempercepat proses integrasi.
"Program PROPESI diperuntukkan untuk anggota JDIH yang belum memiliki website, dengan program ini anggota tidak perlu menyiapkan domain dan hosting karena semua telah difasilitasi," kata Yasmon.
Yasmon berharap kepada seluruh anggota untuk melaksanakan amanat Presiden guna terwujudnya basis data nasional yang terintegrasi dan produk-produk hukum di Sulawesi Selatan jadi bagian dari produk hukum nasional.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Kepala Sub. Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan Pusat Dokumentasi dan Jaringan BPHN Reinal Saputra dengan materi Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dan Kasubag Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah dan Dokumentasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan A. Alfatah dengan materi Progress dan Tantangan Pengelolaan JDIH di Sulawesi Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel Anggoro Dasananto, Kepala Bidang Hukum Andi Haris dan Kasubid Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan JDIH Yohanis Tani.(*/Inf)
”Dari hasil evaluasi dan inventarisasi, sebanyak 19 dari 50 anggota JDIH sudah terintegrasi, melihat kondisi itu perlu partisipasi aktif dari anggota yang belum melakukan integrasi agar percepatan integrasi dapat terlaksana 100 persen," kata Harun saat membuka acara Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan JDIH yang diikuti 31 peserta dari Sekretariat Dewan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Diskominfo Sulsel di salah satu hotel di Makassar, Senin (7/6).
Harun berharap kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas dan konkrit mengenai standar pengolahan dokumen dan informasi hukum secara baik dan terintegrasi, sehingga mempercepat proses pengintegrasian.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman serta pendampingan dalam mengintegrasikan website masing-masing anggota JDIH di kabupaten Kota, Setwan DPRD Kabupaten Kota dengan Portal JDIH nasional sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan akurat.
Sementara itu, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasiona Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Yasmon selaku narsum, menyampaikan bahwa saat ini BPHN telah meluncurkan program PROPESI untuk mempercepat proses integrasi.
"Program PROPESI diperuntukkan untuk anggota JDIH yang belum memiliki website, dengan program ini anggota tidak perlu menyiapkan domain dan hosting karena semua telah difasilitasi," kata Yasmon.
Yasmon berharap kepada seluruh anggota untuk melaksanakan amanat Presiden guna terwujudnya basis data nasional yang terintegrasi dan produk-produk hukum di Sulawesi Selatan jadi bagian dari produk hukum nasional.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Kepala Sub. Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan Pusat Dokumentasi dan Jaringan BPHN Reinal Saputra dengan materi Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dan Kasubag Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah dan Dokumentasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan A. Alfatah dengan materi Progress dan Tantangan Pengelolaan JDIH di Sulawesi Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel Anggoro Dasananto, Kepala Bidang Hukum Andi Haris dan Kasubid Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan JDIH Yohanis Tani.(*/Inf)