Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat membentuk Tim Pokja COVID-19 yang akan bertugas melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 di daerah itu.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Majene Suyuti Marzuki di Majene, Senin, mengatakan setelah dibentuk, Tim Pokja COVID-19 langsung menyusun rencana aksi percepatan vaksinasi.
"Berdasarkan hasil rapat koordinasi Tim Pokja COVID-19, rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu 'mapping' sasaran vaksinasi, vaksinasi massal untuk pelaku ekonomi dan komunitas tertentu," katanya.
Rencana aksi lainnya, sosialisasi menghadapi hoaks vaksin COVID-19, pelacakan kasus, penjadwalan ulang vaksinasi pegawai di organisasi perangkat daerah yang belum rampung, dan sasaran vaksin selanjutnya tenaga honorer dan relawan.
Ia menyampaikan saat ini ada tren peningkatan jumlah orang terpapar COVID-19 di Sulbar sehingga perlu langkah-langkah antisipasi, termasuk mendorong vaksinasi COVID-19.
Ia berharap, Tim Pokja COVID-19 Kabupaten Majene dapat bekerja dan turun ke lapangan untuk percepatan vaksinasi di masyarakat.
"Termasuk menjadwalkan ulang vaksinasi bagi OPD yang belum rampung, sebab ada OPD yang belum 100 persen pelaksanaan vaksinnya," kata dia.
Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji berkomitmen membantu menyukseskan vaksinasi secara cepat, sesuai target di masing masing wilayah.
Ia akan mengerahkan bhabinkantimbas di delapan kecamatan untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi, termasuk mengerahkan paling sedikit lima warga untuk divaksin setiap hari.
"Kami punya 45 bhabinkamtibas di delapan kecamatan dan kami akan tugaskan membawa paling sedikit lima orang untuk divaksin setiap hari. Sudah cukup signifikan bisa ratusan dalam sebulan," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dr Rahmat Malik mengatakan sejumlah kendala yang masih dihadapi saat ini dalam vaksinasi, di antaranya ketersediaan vaksinator dan pengaruh hoaks dampak vaksin COVID-19 sehingga banyak masyarakat enggan mengikuti vaksinasi
Ia berharap, adanya masukan dan terobosan dari OPD untuk mengolaborasikan vaksinasi dalam kebijakan program yang menyentuh masyarakat.
"Seperti kebijakan menunda TPP bagi ASN yang enggan divaksin serta program PKH dan bansos lainnya," katanya.
Bupati Majene Lukman berharap, Tim Pokja COVID-19 bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.
"Tidak boleh setengah-setengah. Sekali melangkah semua harus bergerak maju," ujar dia.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Majene Suyuti Marzuki di Majene, Senin, mengatakan setelah dibentuk, Tim Pokja COVID-19 langsung menyusun rencana aksi percepatan vaksinasi.
"Berdasarkan hasil rapat koordinasi Tim Pokja COVID-19, rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu 'mapping' sasaran vaksinasi, vaksinasi massal untuk pelaku ekonomi dan komunitas tertentu," katanya.
Rencana aksi lainnya, sosialisasi menghadapi hoaks vaksin COVID-19, pelacakan kasus, penjadwalan ulang vaksinasi pegawai di organisasi perangkat daerah yang belum rampung, dan sasaran vaksin selanjutnya tenaga honorer dan relawan.
Ia menyampaikan saat ini ada tren peningkatan jumlah orang terpapar COVID-19 di Sulbar sehingga perlu langkah-langkah antisipasi, termasuk mendorong vaksinasi COVID-19.
Ia berharap, Tim Pokja COVID-19 Kabupaten Majene dapat bekerja dan turun ke lapangan untuk percepatan vaksinasi di masyarakat.
"Termasuk menjadwalkan ulang vaksinasi bagi OPD yang belum rampung, sebab ada OPD yang belum 100 persen pelaksanaan vaksinnya," kata dia.
Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji berkomitmen membantu menyukseskan vaksinasi secara cepat, sesuai target di masing masing wilayah.
Ia akan mengerahkan bhabinkantimbas di delapan kecamatan untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi, termasuk mengerahkan paling sedikit lima warga untuk divaksin setiap hari.
"Kami punya 45 bhabinkamtibas di delapan kecamatan dan kami akan tugaskan membawa paling sedikit lima orang untuk divaksin setiap hari. Sudah cukup signifikan bisa ratusan dalam sebulan," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dr Rahmat Malik mengatakan sejumlah kendala yang masih dihadapi saat ini dalam vaksinasi, di antaranya ketersediaan vaksinator dan pengaruh hoaks dampak vaksin COVID-19 sehingga banyak masyarakat enggan mengikuti vaksinasi
Ia berharap, adanya masukan dan terobosan dari OPD untuk mengolaborasikan vaksinasi dalam kebijakan program yang menyentuh masyarakat.
"Seperti kebijakan menunda TPP bagi ASN yang enggan divaksin serta program PKH dan bansos lainnya," katanya.
Bupati Majene Lukman berharap, Tim Pokja COVID-19 bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.
"Tidak boleh setengah-setengah. Sekali melangkah semua harus bergerak maju," ujar dia.