Makassar (ANTARA) - Pegiat sampah bernama Ikrom Trianto dari Yayasan Lestari Mulia yang bergerak dalam bidang lingkungan dan kesehatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyarankan pemerintah dan warga harus bersinergi menanggulangi sampah di laut guna menjaga kelestarian seluruh ekosistem di dalamnya.
Berbicara di Makassar, Kamis, Ikrom mengatakan Hari Laut Sedunia yang baru saja diperingati pada 8 Juni 2021 menyisakan sejumlah catatan dalam menjaga kelestarian laut bersama seluruh ekosistem di dalamnya.
Ia pun menyesalkan pencemaran air laut akibat tangan jahil manusia yang secara langsung atau tidak telah membuang sampah ke laut.
Oleh karena itu, dipandang penting sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pembuangan sampah ke laut.
Menurut dia, tetap harus ada sinergitas peran, bagaimana pemerintah tetap mengedukasi dan memberikan fasilitas agar masyarakat tidak lagi membuang sampah yang nantinya bermuara ke laut.
Sementara masyarakat berperan untuk melaksanakan hasil edukasi secara berkelanjutan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ke warga-warga lain.
"Karena jika hanya pemerintah yang berkewajiban, maka tidak akan terjadi keseimbangan," ujarnya.
Ia menyebut Indonesia masih berada di urutan ke dua sebagai negara yang penduduknya membuang sampah ke laut setelah China.
"Kalau mau bijak, harusnya pemerintah mengelola sampah dari hulu ke hilir. Manfaatkan mulai dari rumah tangga sehingga sampah tidak 100 persen lari ke TPA, apalagi ke laut. Jadi pemerintah yang memang harus memfasilitasi masyarakat," ujar Ikrom.
"Ini menjadi miris sebab hingga saat ini, upaya signifikan antara masyarakat dan pemerintah belum juga menemui titik hasil. Pemerintah seolah mengabaikan produk sampah dari aktivitas sehari-hari masyarakat, apalagi mereka yang bermukim di pesisir laut," sambungnya.
Lebih dari itu, tidak sedikit perusahaan yang turut membuang limbah ke laut yang menyebabkan pencemaran air laut.
"Edukasi yang paling penting di setiap masyarakat, khususnya memotong mata rantai yang sudah tidak mau paham dan sudah susah diajak bekerjasama, yang berarti edukasinya mulai dari dini, misalnya TK/SD sebab membuang sampah itu budaya (benar/salah)," urai Ikrom.
Banyaknya ditemukan sampah di laut juga ditanggapi CEO Mall Sampah Adi Saifullah Putra yang ikut menyayangkan banyaknya sampah yang dibuang ke laut dari aktivitas harian masyarakat.
Adi berharap agar seluruh pekerja yang bekerja pada sektor persampahan bisa mendapatkan jaminan sosial terhadap profesi yang digelutinya, seperti para pemulung.
"Ketika mereka (pemulung) bisa mendapat jaminan sosial, maka bisa berdampak kepada pekerjaannya. Akhirnya lebih banyak sampah yang dikumpulkan sehingga sampah tidak lagi masuk ke lautan," ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Mall Sampah Indonesia telah mendaftarkan 280 orang pengepul untuk memperoleh jaminan sosial dari program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan kepada mereka selama bekerja.
Harapannya, hal ini bisa diteruskan ke para pemulung yang jumlahnya jauh lebih banyak yakni sekitar 600-700 orang yang bisa dijangkau.
Diharapkan inisiatif ini bisa diteruskan ke seluruh pekerja informal di sektor pengelolaan sampah dan lingkungan, seperti petugas kebersihan, pekerja kreatif barang daur ulang dan tradisional yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.
Berbicara di Makassar, Kamis, Ikrom mengatakan Hari Laut Sedunia yang baru saja diperingati pada 8 Juni 2021 menyisakan sejumlah catatan dalam menjaga kelestarian laut bersama seluruh ekosistem di dalamnya.
Ia pun menyesalkan pencemaran air laut akibat tangan jahil manusia yang secara langsung atau tidak telah membuang sampah ke laut.
Oleh karena itu, dipandang penting sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pembuangan sampah ke laut.
Menurut dia, tetap harus ada sinergitas peran, bagaimana pemerintah tetap mengedukasi dan memberikan fasilitas agar masyarakat tidak lagi membuang sampah yang nantinya bermuara ke laut.
Sementara masyarakat berperan untuk melaksanakan hasil edukasi secara berkelanjutan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ke warga-warga lain.
"Karena jika hanya pemerintah yang berkewajiban, maka tidak akan terjadi keseimbangan," ujarnya.
Ia menyebut Indonesia masih berada di urutan ke dua sebagai negara yang penduduknya membuang sampah ke laut setelah China.
"Kalau mau bijak, harusnya pemerintah mengelola sampah dari hulu ke hilir. Manfaatkan mulai dari rumah tangga sehingga sampah tidak 100 persen lari ke TPA, apalagi ke laut. Jadi pemerintah yang memang harus memfasilitasi masyarakat," ujar Ikrom.
"Ini menjadi miris sebab hingga saat ini, upaya signifikan antara masyarakat dan pemerintah belum juga menemui titik hasil. Pemerintah seolah mengabaikan produk sampah dari aktivitas sehari-hari masyarakat, apalagi mereka yang bermukim di pesisir laut," sambungnya.
Lebih dari itu, tidak sedikit perusahaan yang turut membuang limbah ke laut yang menyebabkan pencemaran air laut.
"Edukasi yang paling penting di setiap masyarakat, khususnya memotong mata rantai yang sudah tidak mau paham dan sudah susah diajak bekerjasama, yang berarti edukasinya mulai dari dini, misalnya TK/SD sebab membuang sampah itu budaya (benar/salah)," urai Ikrom.
Banyaknya ditemukan sampah di laut juga ditanggapi CEO Mall Sampah Adi Saifullah Putra yang ikut menyayangkan banyaknya sampah yang dibuang ke laut dari aktivitas harian masyarakat.
Adi berharap agar seluruh pekerja yang bekerja pada sektor persampahan bisa mendapatkan jaminan sosial terhadap profesi yang digelutinya, seperti para pemulung.
"Ketika mereka (pemulung) bisa mendapat jaminan sosial, maka bisa berdampak kepada pekerjaannya. Akhirnya lebih banyak sampah yang dikumpulkan sehingga sampah tidak lagi masuk ke lautan," ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Mall Sampah Indonesia telah mendaftarkan 280 orang pengepul untuk memperoleh jaminan sosial dari program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan kepada mereka selama bekerja.
Harapannya, hal ini bisa diteruskan ke para pemulung yang jumlahnya jauh lebih banyak yakni sekitar 600-700 orang yang bisa dijangkau.
Diharapkan inisiatif ini bisa diteruskan ke seluruh pekerja informal di sektor pengelolaan sampah dan lingkungan, seperti petugas kebersihan, pekerja kreatif barang daur ulang dan tradisional yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.