Makassar (ANTARA) - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2021/2021 hanya membuka kouta 122.497 kursi untuk penerimaan calon peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di seluruh kabupaten kota se Sulsel.
"Lulusan siswa SMP dan MTsN tahun ini 153.883 ribu. Sedangkan yang diterima untuk SMAN dan SMKN hanya 122.497 kursi. Kalau dipresentasekan hanya 79,46 persen yang bisa diterima, dan 20,4 persen tidak bisa diterima," sebut Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Disdik Sulsel, Idrus saat rapat di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Bila dikurangi jumlah lulusan SMP dengan kouta penerimaan pada tingkat SMAN dan SMKN, ditemukan angka sebanyak 31.386 calon siswa tidak bisa terakomodir masuk sekolah negeri. Sehingga akan terjadi persaingan para peserta didik baru untuk bisa duduk di bangku SMA Negeri.
Idrus beralasan, tidak terakomodirnya calon siswa sebanyak itu dikarenakan daya tampung sekolah sudah penuh, sehingga tentunya persaingan peserta akan semakin ketat.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Sulsel ini juga menjelaskan, proses seleksi PPDB masih berlangsung sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB yang mengatur jumlah Rombongan Belajar atau Rombel pada tiap sekolah.
"Perlu disampaikan seleksi masuk SMAN dan SMKN berdasarkan Permendikbud nomor 17, itu maksimal 12 rombel per tingkatan. Jadi untuk satu sekolah hanya 36 rombel. Aturan di Permendikbud rombel paling sedikit 20, paling banyak 36 rombel. Tahun ini untuk PPDB kami sudah diangka maksimal 36 rombel," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sulsel M Jufri pada kesempatan itu menambahkan, pihaknya sudah berupaya penuh bahkan menambah satu sekolah negeri SMAN 24 agar bisa mengkomodir kebutuhan peserta didik baru.
Kendati demikian, pihaknya tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta didik baru, mengingat masih ada SMA dan SMK swasta juga membutuhkan peserta didik baru tahun ini.
"Tidak mungkin dipenuhi semua, menambah satu sekolah negeri saja ada banyak kendalanya. Sekolah swasta juga teriak kalau mereka tidak diberikan kesempatan. Tetap kami berusaha agar semua bisa berjalan baik," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E, Irfan AB menyatakan, jumlah sisa itu tidak sedikit, tentu akan masuk ke sekolah swasta. Tetapi politisi PAN ini menekankan agar proses PPDB jangan sampai menutup ruang bagi orang miskin, dan harus dijalankan secara profesional, mengingat tahun lalu, banyak timbul persoalan.
"Kalau orang kaya masuk swasta tidak menjadi masalah, bagaimana kalau mereka orang miskin. Maka dari itu harus profesional seleksinya, jalankan sesuai aturan termasuk syarat zonasi, karena banyak temuan dan laporan yang masuk, adanya dugaan permainan oknum," ungkap dia.
"Lulusan siswa SMP dan MTsN tahun ini 153.883 ribu. Sedangkan yang diterima untuk SMAN dan SMKN hanya 122.497 kursi. Kalau dipresentasekan hanya 79,46 persen yang bisa diterima, dan 20,4 persen tidak bisa diterima," sebut Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Disdik Sulsel, Idrus saat rapat di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Bila dikurangi jumlah lulusan SMP dengan kouta penerimaan pada tingkat SMAN dan SMKN, ditemukan angka sebanyak 31.386 calon siswa tidak bisa terakomodir masuk sekolah negeri. Sehingga akan terjadi persaingan para peserta didik baru untuk bisa duduk di bangku SMA Negeri.
Idrus beralasan, tidak terakomodirnya calon siswa sebanyak itu dikarenakan daya tampung sekolah sudah penuh, sehingga tentunya persaingan peserta akan semakin ketat.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Sulsel ini juga menjelaskan, proses seleksi PPDB masih berlangsung sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB yang mengatur jumlah Rombongan Belajar atau Rombel pada tiap sekolah.
"Perlu disampaikan seleksi masuk SMAN dan SMKN berdasarkan Permendikbud nomor 17, itu maksimal 12 rombel per tingkatan. Jadi untuk satu sekolah hanya 36 rombel. Aturan di Permendikbud rombel paling sedikit 20, paling banyak 36 rombel. Tahun ini untuk PPDB kami sudah diangka maksimal 36 rombel," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sulsel M Jufri pada kesempatan itu menambahkan, pihaknya sudah berupaya penuh bahkan menambah satu sekolah negeri SMAN 24 agar bisa mengkomodir kebutuhan peserta didik baru.
Kendati demikian, pihaknya tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta didik baru, mengingat masih ada SMA dan SMK swasta juga membutuhkan peserta didik baru tahun ini.
"Tidak mungkin dipenuhi semua, menambah satu sekolah negeri saja ada banyak kendalanya. Sekolah swasta juga teriak kalau mereka tidak diberikan kesempatan. Tetap kami berusaha agar semua bisa berjalan baik," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E, Irfan AB menyatakan, jumlah sisa itu tidak sedikit, tentu akan masuk ke sekolah swasta. Tetapi politisi PAN ini menekankan agar proses PPDB jangan sampai menutup ruang bagi orang miskin, dan harus dijalankan secara profesional, mengingat tahun lalu, banyak timbul persoalan.
"Kalau orang kaya masuk swasta tidak menjadi masalah, bagaimana kalau mereka orang miskin. Maka dari itu harus profesional seleksinya, jalankan sesuai aturan termasuk syarat zonasi, karena banyak temuan dan laporan yang masuk, adanya dugaan permainan oknum," ungkap dia.