Makassar (ANTARA News) - Peluang PT Bumida atau Asuransi Bumiputera Muda untuk mengelola program kesehatan gratis Sulawesi Selatan sangat kecil.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Usman Lonta di Makassar, Kamis, mengemukakan Bumida sangat lemah dalam hal infrastruktur.
"Demikian juga dengan data base pengguna berbagai asuransi di Sulsel belum ada, bisa dibutuhkan dua tahun untuk itu," ucapnya.
Hambatan lain adalah premi yang ditawarkan Bumida cukup tinggi yakni Rp12.500 per orang setiap bulan, jauh lebih tinggi dari premi yang ditawarkan PT Askes yakni Rp5.000 per orang per kepala.
Meski begitu, Usman menyebut bukan masalah besarnya premi yang menjadi penilaian Komisi E dalam memberikan rekomendasi kepada Pemprov Sulsel, untuk memilih asuransi yang menyelenggarakan pembiayaan kesehatan gratis di 24 kabupaten/kota se Sulsel.
PT Bumida sendiri memiliki kelebihan dari kerja sama yang ditawarkan yakni menanggung sendiri resiko apabila ada kerugian, sebaliknya jika ada keuntungan maka akan dibagi dengan Pemprov Sulsel.
Hanya saja, kata Usman, penyelenggaraan kesehatan gratis bukan pada berapa besar APBD Sulsel dan kabupaten/kota yang dikeluarkan, namun kepada kualitas pelayanan dari asuransi itu sendiri.
Dibandingkan dengan PT Askes yang lebih dahulu mengajukan permohonan kerja sama dengan Pemprov, dinilai memiliki data base yang sudah terpilah menurut jenis asuransinya seperti Askes, Jamkesmas, Jamsostek, maupun Jamkesda.
"Askes sudah punya data base tentang pengguna asuransi di Sulsel yakni sekitar 4 juta jiwa, dan tersisa 4,1 juta jiwa yang belum terlayani. Inilah yang mau dilayani dalam kerja sama ini," ujar Usman.
Meski begitu, sebutnya, Askes tidak menanggung sendiri bila anggaran kesehatan gratis Sulsel membengkak, sehingga harus ditanggung bersama dengan Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, Komisi E pada Mei ini sudah mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur, yang berisi pertimbangan-pertimbangan asuransi yang boleh bekerjasama dengan pemprov Sulsel antara PT Bumida dengan PT Askes.
"Kita tunggu ketua Komisi yang sedang umrah. Mungkin besok ia pulang, setelah itu kita langsung rapatkan ini," jelasnya.(T.KR-AAT/S016)
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Usman Lonta di Makassar, Kamis, mengemukakan Bumida sangat lemah dalam hal infrastruktur.
"Demikian juga dengan data base pengguna berbagai asuransi di Sulsel belum ada, bisa dibutuhkan dua tahun untuk itu," ucapnya.
Hambatan lain adalah premi yang ditawarkan Bumida cukup tinggi yakni Rp12.500 per orang setiap bulan, jauh lebih tinggi dari premi yang ditawarkan PT Askes yakni Rp5.000 per orang per kepala.
Meski begitu, Usman menyebut bukan masalah besarnya premi yang menjadi penilaian Komisi E dalam memberikan rekomendasi kepada Pemprov Sulsel, untuk memilih asuransi yang menyelenggarakan pembiayaan kesehatan gratis di 24 kabupaten/kota se Sulsel.
PT Bumida sendiri memiliki kelebihan dari kerja sama yang ditawarkan yakni menanggung sendiri resiko apabila ada kerugian, sebaliknya jika ada keuntungan maka akan dibagi dengan Pemprov Sulsel.
Hanya saja, kata Usman, penyelenggaraan kesehatan gratis bukan pada berapa besar APBD Sulsel dan kabupaten/kota yang dikeluarkan, namun kepada kualitas pelayanan dari asuransi itu sendiri.
Dibandingkan dengan PT Askes yang lebih dahulu mengajukan permohonan kerja sama dengan Pemprov, dinilai memiliki data base yang sudah terpilah menurut jenis asuransinya seperti Askes, Jamkesmas, Jamsostek, maupun Jamkesda.
"Askes sudah punya data base tentang pengguna asuransi di Sulsel yakni sekitar 4 juta jiwa, dan tersisa 4,1 juta jiwa yang belum terlayani. Inilah yang mau dilayani dalam kerja sama ini," ujar Usman.
Meski begitu, sebutnya, Askes tidak menanggung sendiri bila anggaran kesehatan gratis Sulsel membengkak, sehingga harus ditanggung bersama dengan Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, Komisi E pada Mei ini sudah mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur, yang berisi pertimbangan-pertimbangan asuransi yang boleh bekerjasama dengan pemprov Sulsel antara PT Bumida dengan PT Askes.
"Kita tunggu ketua Komisi yang sedang umrah. Mungkin besok ia pulang, setelah itu kita langsung rapatkan ini," jelasnya.(T.KR-AAT/S016)