Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham meminta pemerintah lebih ketat melindungi data masyarakat setelah insiden pembobolan data pengguna pada aplikasi PeduliLindungi milik Kementerian Kesehatan.
"Melindungi data kependudukan masyarakat, sudah mutlak menjadi kewajiban pemerintah," ujar Aliyah Mustika Ilham menanggapi serius pembobolan data PeduliLindungi melalui keterangan resminya yang diterima di Makassar, Senin.
Legislator Demokrat ini bahkan mempertanyakan ketegasan pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengelola aplikasi PeduliLindungi tersebut pada pada Raker dan RDP dengan Kemenkes, Menkeu dan Satgas COVID-19, Senin.
Pada kesempatan tersebut, Aliyah menyampaikan perlu mempertanyakan apakah pemerintah dalam hal ini Kemenkes, memiliki strategi atau bentuk perlindungan khusus untuk melindungi data pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut.
"Jangan sampai, kami sudah peduli. Tapi data kami tidak dilindungi oleh pemerintah," ucap Aliyah Mustika.
Apalagi kata dia, aplikasi milik pemerintah seharusnya mumpuni melindungi data kependudukan rakyatnya. "Sehingga kami berharap, semoga insiden kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi tidak lagi berulang," ujar legislator asal Sulsel itu.
Tidak lupa, ia mengutarakan solusinya, yakni menduplikasi penerapan di negara tetangga, Singapura yang menggunakan penyimpanan data dalam bentuk kartu e-money. Keunggulan menggunakan metode tersebut adalah bisa dimiliki semua lapisan masyarakat, tidak harus hanya mereka yang memiliki ponsel pintar.
"Kenapa kita tidak mencontoh penerapan di Singapura yakni berbentuk kartu e-money. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki handphone dapat menggunakan kartu tersebut," urainya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan jika pihaknya menyadari pengelolaan aplikasi tersebut belum secara menyeluruh.
"Kami juga sedang memikirkan, bagaimana aplikasi tersebut digunakan tanpa smartphone. Hal-hal ini terus kami geliatkan untuk mempermudah penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara meluas tentunya," kata dia.
"Melindungi data kependudukan masyarakat, sudah mutlak menjadi kewajiban pemerintah," ujar Aliyah Mustika Ilham menanggapi serius pembobolan data PeduliLindungi melalui keterangan resminya yang diterima di Makassar, Senin.
Legislator Demokrat ini bahkan mempertanyakan ketegasan pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengelola aplikasi PeduliLindungi tersebut pada pada Raker dan RDP dengan Kemenkes, Menkeu dan Satgas COVID-19, Senin.
Pada kesempatan tersebut, Aliyah menyampaikan perlu mempertanyakan apakah pemerintah dalam hal ini Kemenkes, memiliki strategi atau bentuk perlindungan khusus untuk melindungi data pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut.
"Jangan sampai, kami sudah peduli. Tapi data kami tidak dilindungi oleh pemerintah," ucap Aliyah Mustika.
Apalagi kata dia, aplikasi milik pemerintah seharusnya mumpuni melindungi data kependudukan rakyatnya. "Sehingga kami berharap, semoga insiden kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi tidak lagi berulang," ujar legislator asal Sulsel itu.
Tidak lupa, ia mengutarakan solusinya, yakni menduplikasi penerapan di negara tetangga, Singapura yang menggunakan penyimpanan data dalam bentuk kartu e-money. Keunggulan menggunakan metode tersebut adalah bisa dimiliki semua lapisan masyarakat, tidak harus hanya mereka yang memiliki ponsel pintar.
"Kenapa kita tidak mencontoh penerapan di Singapura yakni berbentuk kartu e-money. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki handphone dapat menggunakan kartu tersebut," urainya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan jika pihaknya menyadari pengelolaan aplikasi tersebut belum secara menyeluruh.
"Kami juga sedang memikirkan, bagaimana aplikasi tersebut digunakan tanpa smartphone. Hal-hal ini terus kami geliatkan untuk mempermudah penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara meluas tentunya," kata dia.